Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tito Karnavian Tanggapi Film Dirty Vote yang Singgung Pemekaran Provinsi di Papua untuk Pilpres

Reporter

image-gnews
Poster film Dirty Vote. Foto: Instagram.
Poster film Dirty Vote. Foto: Instagram.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menanggapi soal film Dirty Vote yang dibuat oleh sutradara Dandhy Laksono. Terlebih namanya sempat disebut dalam salah satu bagian film yang membahas mengenai pembentukan provinsi baru di Papua untuk skenario pemilu 2024.

Tito menilai film dokumenter Dirty Vote itu tidak menempuh dua metode ilmiah dalam menghasilkan suatu kesimpulan sehingga dianggap hanya sebatas pembentukan opini. Dua metode ilmiah yang dimaksud adalah congruent method (metode kongruen) dan tracing method (metode pelacakan).  

"Saya lihat ini pemberitaan dalam bentuk documentary, tapi sebetulnya saya lihat adalah pembentukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa," kata Tito saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional di Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.

Tito menjelaskan metode kongruen adalah suatu metode upaya melihat sesuatu dan mengambil kesimpulan karena dianggap sama dan sebangun. Metode itu, menurut dia, ditempuh tanpa melihat sebab dan akibat.

"Itu boleh, kalau kita ingin mengambil hipotesa. Sama dengan media, ketika membuat hipotesa boleh. Tapi kalau mau membuat tulisan yang betul-betul akurat, ya harus menempuh proses tracing," kata Tito.

Adapun mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) itu mengatakan petugas kepolisian sudah terbiasa menerapkan metode-metode tersebut sebagai cara berpikir dalam proses investigasi jika ada peristiwa-peristiwa. Menurut Tito, metode kongruen tidak bisa dijadikan alasan pasti tanpa proses pelacakan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tito menjelaskan proses pelacakan pun harus dilakukan dengan menjajaki semua sebab dan akibat jika ingin menentukan pelaku atau tersangka. Maka dari itu, menurut dia, tudingan terkait namanya yang disebut berperan dalam pemenangan pasangan calon (paslon) tertentu karena adanya pemekaran provinsi di Pulau Papua, masih sebatas kongruen tanpa menempuh proses pelacakan.

Tito mengatakan pemekaran provinsi di Papua itu dilakukan sebelum adanya koalisi partai-partai dan pasangan calon untuk pemilu. Menurut dia, pemekaran provinsi di Papua bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR dan aspirasi masyarakat.

"Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20 persen (suara) dari separuh provinsi, saya bilang itu terlalu jauh," kata Tito.

Pilihan Editor: Dugaan Kecurangan Pemilu Kategori TSM Menghantui Episode Pemilu di Indonesia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sultra Andap BudhI Revianto

1 hari lalu

Presiden Jokowi perpanjang Masa Jabatan 5 Pj Gubernur Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Bali. Istimewa
Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sultra Andap BudhI Revianto

Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto hingga satu tahun ke depan.


Anies Baswedan Sebut Ingin Dirikan Ormas atau Partai Politik, Ini Syarat Mendirikan Organisasi Massa

6 hari lalu

Foto: Anies Baswedan (YouTube Anies Baswedan)
Anies Baswedan Sebut Ingin Dirikan Ormas atau Partai Politik, Ini Syarat Mendirikan Organisasi Massa

Anies Baswedan gagal maju Pilkada 2024, ia sebut soal kesempatan mendirikan ormas atau partai politik. Apa syarat mendirikan organisasi massa?


Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana Kemudian Beri Arahan 517 Kepala Daerah di IKN

24 hari lalu

Wakil Menteri ATR sekaligus Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, membagikan momen di sela-sela  makan malam bersama Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Ahad, 11 Agustus 2024, melalui unggahan di media sosial Instagram @rajaantoni. (Sumber: Instagram)
Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana Kemudian Beri Arahan 517 Kepala Daerah di IKN

Jokowi mengajak semua menteri lakukan sidang kabinet di IKN, kemudian memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di IKN.


Terkini: Para Menteri Bicara Kursi dan Bahlil usai Airlangga Hartarto Mundur, Prabowo Mengaku Investor IKN

25 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (tengah) berfoto bersama di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12/8/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Terkini: Para Menteri Bicara Kursi dan Bahlil usai Airlangga Hartarto Mundur, Prabowo Mengaku Investor IKN

Berita terkini: Para menteri berseloroh tentang kursi dan Bahlil usai Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketum Golkar. Prabowo mengaku sebagai investor


Jokowi Minta Kepala Daerah Tiru Proyek IKN

25 hari lalu

Presiden Jokowi memberikan pengarahan kepada kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Selasa, 13 Agustus 2024. Foto Tangkap Layar Youtube Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Kepala Daerah Tiru Proyek IKN

Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk meniru pembangunan IKN. Kalau yang baik, kata dia, bisa di-copy.


Usai Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Para Menteri Bercanda tentang Kursi dan Bahlil

25 hari lalu

Bahlil Lahadalia dan Airlangga Hartono. setkab.go.id
Usai Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Para Menteri Bercanda tentang Kursi dan Bahlil

Sri Mulyani dan sejumlah menteri lain yang berkumpul di IKN bercanda mengenai kursi Bahlil Lahadalia. Usai Airlangga Hartarto mundur dari Ketum Golkar


Wali Kota Bontang Hadiri Arahan Presiden di IKN Bersama Para Pimpinan Daerah

26 hari lalu

Foto seluruh gubernur, bupati dan wali kota seluruh Indonesia bersama Presiden RI, Joko Widodo di depan Istana Ibukota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kaltim, pada Selasa, 13 Agustus 2024. Dok. Pemkot Bontang
Wali Kota Bontang Hadiri Arahan Presiden di IKN Bersama Para Pimpinan Daerah

Presiden Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir di IKN. Presiden menyampaikan pesan penting bahwa pembangunan IKN memberikan bukti bahwa Indonesia mampu membangun sesuai dengan jati diri bangsa.


Rawan Konflik, Pemerintah Pantau Persiapan Pilkada di Provisi Pemekaran Papua

26 hari lalu

Ilustrasi pilkada. Dok. TEMPO/Aditia Noviansyah
Rawan Konflik, Pemerintah Pantau Persiapan Pilkada di Provisi Pemekaran Papua

Tiga provinsi hasil pemekaran di Tanah Papua, rawan gangguan keamanan saat pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024.


Surat Terinfeksi Kuman Pes Dikirimkan ke Menteri Prancis

40 hari lalu

Ilustrasi tumpukan surat. shutterstock.com
Surat Terinfeksi Kuman Pes Dikirimkan ke Menteri Prancis

Polisi Prancis sedang menyelidiki surat yang terinfeksi kuman penyebab penyakit pes atau sampar dan ditujukan kepada Mendagri Prancis


Mendagri Tito Karnavian Berharap Indonesia seperti Cina

43 hari lalu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian bersama wakil ketua KPK, lexander Marwata, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Rakornas Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. KPK, Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) meningkatkan kapasitas, penguatan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan serta koordinasi pencegahan korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Mendagri Tito Karnavian Berharap Indonesia seperti Cina

Indonesia bisa mencapai tingkat yang sama seperti Cina dengan memanfaatkan sumber daya alam secara efektif dan konsisten.