TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menyebut hingga usai pencoblosan pada 14 Februari 2024, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarnoputri belum menginstruksikan soal peluang koalisi dengan partai atau kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Ganjar menyebut timnya dengan kubu Anies-Muhaimin masih berjalan sendiri-sendiri dalam mengawal dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024.
“Ibu (Megawati) belum. Jalan dengan track kita masing-masing,” kata Ganjar saat ditemui di Kawasan Kuningan pada Jumat, 16 Februari 2024.
Ganjar menyebut Megawati juga tidak menutup kemungkinan adanya kerja sama dalam menyikapi dugaan kecurangan. Meski akan tetap berjalan sesuai tim dan strategi masing-masing.
“Kalau toh ada kesamaan berjalan bareng-bareng. Bahwa ada kecurangan dan lain-lain belum untuk bersama-sama,” kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar mengatakan belum adanya kesepakatan antara timnya dengan Anies-Muhaimin lantaran penghitungan suara untuk Pilpres 2024 belum selesai. Dia menyebut timnya tidak ingin masuk dalam framing quick count yang memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ganjar juga menyayangkan adanya ucapan selamat dari pucuk pimpinan negara luar terhadap kemenangan sementara Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
“Belum selesai penghitungannya. Saya bertanya-tanya kok sudah ada pejabat negara lain yang ucapkan selamat. Saya khawatir kalau ada sesuatu yang berbeda, apa kata dunia yang sepakat dengan sistem demokrasi? Demokrasinya kan mengejutkan hari ini dengan cerita-cerita itu,” kata Ganjar.
Akui Bertemu Tim Hukum Anies-Muhaimin, TPN Ganjar-Mahfud Minta Penyelenggara Pemilu Investigasi Dugaan Kecurangan Pilpres 2024
Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengakui telah bertemu dengan Tim Hukum dari Tim Pemenangan Nasional atau Timnas Anies-Muhaimin. Pertemuan itu disebut untuk berkoordinasi agar jalannya pemilihan umum atau Pemilu tidak ada kecurangan.
“Ya, koordinasi aja. Concern-nya kan sama bahwa Pilpres ini ditengarai banyak kecurangan,” kata Todung saat ditemui di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Selain itu, Todung menyebut keduanya saling mendorong penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk mengungkap adanya dugaan kecurangan yang telah terjadi.
“Kita semua ingin penyelenggara Pemilu melakukan tindakan investigasi adanya dugaan kecurangan yang ada. Dan mesti di-breakdown, Bawaslu sudah membreakdown,” kata Todung.
Selanjutnya: Kubu AMIN..
