Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua KPPS di Kota Bandung Meninggal Usai Pemilu, Diduga Kelelahan

image-gnews
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Iklan

TEMPO.CO, Bandung – Jajang Sarafat, Ketua KPPS 18 Kelurahan Pasirwangi Kecamatan Ujungberung Kota Bandung meninggal pada Jumat, 16 Februari 2024, setelah sempat menjalani perawatan akibat jatuh sakit setelah melayani pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024.

Juju, adik kandung Jajang, mengatakan kakaknya tersebut sudah terlihat lelah sejak sehari sebelum hari pemungutan suara. Namun kakaknya tersebut meneruskan bertugas menjadi panitia TPS.

“Itu kurang istirahat. Hari Selasa (13 Februari 2024) juga tidak enak badan , tapi tidak dirasa,” kata Juju, adik kandung Jajang, dikutip dari keterangannya, Sabtu, 17 Februari 2024.

Dari keterangan Juju, kakaknya tersebut sempat dibawa ke praktik dokter terdekat untuk memeriksakan diri sehari setelah kondisinya tidak kunjung membaik setelah menjalankan tugasnya sebagai panitia pemungutan suara. Karena tidak kunjung membaik, Jajang dibawa ke rumah sakit hingga kemudian meninggal pada Kamis, 16 Februari 2024, pukul 20.00 WIB. Jajang meninggalkan seorang istri dan dua anak.

Penjabat Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuiono melayat ke rumah duka hari ini, Sabtu, 17 Februari 2024. “Saya bersama jajaran Pemkot Bandung melaksanakan takziah ke rumah Ketua KPPS. Kita semua mendoakan semoga almarhum husunul khatimah ketika menjalankan tugas negara di republik ini,” kata Bambang, dikutip dari keterangannya, Sabtu.

Bambang mengatakan Pemerintah Kota Bandung akan menanggung seluruh biaya perawatan Jajang di rumah sakit. "Pemkot Bandung turut bertanggung jawab salah satunya biaya selama beliau masuk rumah sakit melalui UHC (Universal Health Care)," kata dia.

Bambang menduga Jajang kelelahan setelah bertugas menjadi panitia pemungutan suara. Saat melaksanakan tugas, ia tidak menunjukkan gejala sakit.

“Jadi sebetulnya tidak ada sakit apa pun. Barangkali kelelahan," kata Bambang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung Anhar Hadian mengatakan Jajang termasuk calon KPSS yang lolos kualifikasi skrining kesehatan saat proses perekrutan. “Sebenarnya almarhum ini skrining awal itu bagus. Mulai dari tensi, gula darah, hingga tidak ada faktor risiko kalau dilihat dari kondisi badan,” kata dia, dalam keterangannya, Sabtu.

Anhar mengatakan petugas pemilu umumnya kurang istirahat yang cukup dan telat asupan makanan. Petugas KPPS sudah harus memulai pekerjaannya mempersiapkan TPS sejak pukul 7 pagi. Umumnya baru selesai melakukan pemungutan dan penghitungan suara esoknya pukul 3-4 pagi. Pasca pemungutan suara, Puskesmas juga diminta memeriksa semua petugas KPPS.

“Saya sudah meminta seluruh Kepala Puskesmas mengecek lagi seluruh anggota KPPS untuk memastikan kesehatannya. Khawatir masih ada yang sakit," kata Anhar.

Anhar mengatakan selama pemilu, ada 345 orang petugas yang terlibat proses pemilu mendapat pelayanan kesehatan selama pemilu berlangsung. “Ini bukan anggota KPPS saja, ada petugas pemilu seperti Linmas dan Panwaslu. Total kemarin yang masuk ke data kami itu 345 orang yang kami layani dari 30 kecamatan,” kata dia.

Anhar mengatakan data terakhir ada 10 orang yang dirawat di rumah sakit. “Sementara yang masuk ke rumah sakit itu 10 orang, 8 sudah pulang, 1 meninggal dan 1 pasien baru masuk hari kemarin di rumah sakit Bandung Kiwari,” kata dia.

Pilihan Editor: Real Count KPU Terkini: Prabowo-Gibran 57,44 Persen, Anies-Muhaimin 24,7 Persen, Ganjar-Mahfud 17,86 Persen

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

41 menit lalu

Petugas KPPS menunjukkan surat suara saat menghitung jumlah suara pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta di TPS 28 Cilandak Barat, 15 Februari 2017. ANTARA
Jadwal Lengkap dan Tahapan Pilkada 2024, Kapan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara?

KPU jadwalkan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota di Pilkada 2024.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

16 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

19 jam lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Konfirmasi Pemecatan 13 PPD di Papua Tengah, KPU: Kinerja Mereka Parah

Idham menjelaskan bahwa KPU Papua Tengah sudah pernah diminta klarifikasi mengenai keterlambatan rekapitulasi suara di Kabupaten Puncak.


Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

20 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Sidang Sengketa Pileg, KPU Ungkap Formulir C.Hasil Raib Dibawa Kabur KPPS Paniai Papua Tengah

KPU mengungkap Formulir C.Hasil pemilu dibawa kabur oleh anggota KPPS Paniai Papua Tengah.


Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

1 hari lalu

Momen ketika Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat naik pitam dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 pada Kamis, 2 Mei 2024 karena komisioner KPU tak ada yang hadir dalam persidangan di ruang sidang panel 3, Gedung MK, Jakarta Pusat. Sumber: Tangkapan layar YouTube Mahkamah Konstitusi
Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

3 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Braga Free Vehicle Akhir Pekan ini di Bandung, Begini Tata Tertib Pengunjung dan Lokasi Parkir

3 hari lalu

Sebagian ruas Jalan Braga dan Naripan ditutup, di Bandung, Jawa Barat, 29 Maret 2020. Penutupan sejumlah ruas jalan di Bandung ini sebagai upaya untuk memutus penyebaran virus Corona. TEMPO/Prima Mulia
Braga Free Vehicle Akhir Pekan ini di Bandung, Begini Tata Tertib Pengunjung dan Lokasi Parkir

Pengunjung atau wisatawan di jalan legendaris di Kota Bandung itu hanya bisa berjalan kaki karena kendaraan dilarang melintas serta parkir.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

4 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Rencana Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan saat Akhir Pekan Dibayangi Masalah

4 hari lalu

Gedung Majestic bekas bioskop di zaman Belanda di Jalan Braga pendek Kota Bandung. Foto: ANWAR SISWADI
Rencana Jalan Braga Bandung Bebas Kendaraan saat Akhir Pekan Dibayangi Masalah

Pemerintah Kota Bandung ingin menghidupkan kembali Jalan Braga yang menjadi ikon kota sebagai tujuan wisata.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

4 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.