TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Poros Buruh untuk Perubahan mempertanyakan hasil hitung cepat atau quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Diketahui, hasil quick count saat ini menunjukkan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mengungguli dua pasangan calon lainnya.
Koordinator Poros Buruh, Arif Minardi, mengatakan ada rentang waktu cukup lama antara perhitungan quick count dengan perhitungan KPU. Menurut dia, quick count saat ini seolah-olah menentukan pemenang Pilpres, padahal dalam undang-undang dinyatakan bahwa penentuan pemenang dilakukan oleh KPU melalui perhitungan manual.
“Hal ini seharusnya menjadi perhatian negara, karena jika dibiarkan quick count tanpa aturan, sangat dimungkinkan dapat digunakan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi suara,” ujar Arif dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Februari 2024.
Hal ini, kata Arif, sangat memungkinkan apabila di tengah perjalanan akan diubah sesuai dengan hasil quick count. “Kita semua tahu bahwa lembaga penyelenggara quick count adalah juga lembaga-lembaga yang sering mengadakan survei, dan banyak lembaga survei yang dibayar oleh paslon tertentu untuk mendongkrak elektabilitas atau survei abal-abal,” tuturnya.
Arif menyatakan, harus ada undang-undang khusus tentang lembaga survei, baik untuk Pilpres maupun Pilkada. Dia mewanti-wanti agar bangsa ini tidak dikuasai oleh penguasa yang merampok uang rakyat dan digunakan untuk menipu rakyat itu sendiri. “Kemudian para oknum tersebut memoles dirinya, salah satunya melalui lembaga survei, bisa jadi juga mempersiapkan manipulasi kecurangan melalui lembaga quick count, lalu KPU menyesuaikan dengan hasil quick count tersebut,” kata dia.
Bahkan sebelum pencoblosan dilakukan, Poros Buruh mengaku telah mengamati bahwa ternyata paslon nomor urut 02 telah tahu perolahan suaranya bisa mencapai 58 persen. “Sehingga apa yang dijelaskan di dalam Dirty Vote ternyata terbukti, yaitu kemenangan yang direncanakan jauh hari sebelumnya secara terstruktur, sistematis dan masif," kata Arif.
Film dokumenter Dirty Vote membongkar berbagai kecurangan dalam pemilihan umum, terutama pemilihan presiden 2024. Salah satu yang menjadi sorotan film ini adalah politisasi bantuan sosial atau Bansos oleh Presiden Joko Widodo beserta sejumlah menterinya untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Menurut Poros Buruh, ada beberapa contoh dugaan persiapan dan perencanaan kejahatan dalam pemilu presiden 2024 ini, mulai dari manipulasi peraturan perundangan melalui putusan Mahkamah Konstitusi hingga ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur sipil negara. Arif menegaskan, pihaknya mengecam keras kecurangan dalam pemilihan presiden tersebut.
