TEMPO.CO, Yogyakarta - Aksi Gejayan Memanggil digelar sejumlah elemen masyarakat di pertigaan Gejayan, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Senin 12 Februari 2024. Dalam aksi itu mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat sipil menyuarakan berbagai kritik disertai teaterikal simbolis mengutuk rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Salah satu elemen massa aksi yang berasal dari Jaringan Penggugat Demokrasi atau Jagad misalnya, menyerukan 11 tuntutan. Mereka juga sembari melakukan teatrikal dengan menghukum pancung sosok bertopeng 'Jokowi' ke dalam lubang replika guillotine atau alat pancung di atas mobil komando.
Aksi itu dilakukan mereka sebagai simbol penghukuman bagi Jokowi dan para kroninya yang gagal menjalankan fungsi sebagai penyelenggara negara, terutama dalam menegakkan demokrasi dan menyejahterakan rakyat.
"Teaterikal ini sebagai simbolisasi hukuman bagi rezim Jokowi yang melanggengkan nepotisme," kata juru bicara Jaringan Penggugat Demokrasi atau Jagad Sana Ulaili.
"Kami lahir dari kelancungan rezim Jokowi yang hari ini mengebiri sistem demokrasi. Nama yang kami pilih merangkum keresahan mendalam yang dirasakan rakyat di bawah rezim Jokowi. Kami menyerukan agar setiap lapisan rakyat bersama-sama menghancurkan dan mengadili rezim Jokowi."
Ia mengungkapkan aksi ini menjadi representasi tekad untuk bukan hanya menjadi saksi ketidakpuasan atas mengebirian sistem demokrasi hari ini, tetapi juga menjadi pemberontak atas rezim Jokowi dan kroni-kroninya.
"Di balik setiap kata, terdapat panggilan untuk bersatu dan bersama-sama melawan segala bentuk penindasan, pembatasan kebebasan, dan penyalahgunaan kekuasaan," kata dia.
Aksi itu hadir sebagai suara kolektif perlawanan serta mengajak setiap lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan masa depan yang demokratis dan adil. Menurut dia, hal itu hanya bisa tercapai dengan menghancurkan dan mengadili rezim Jokowi.
Dalam aksi Gejayan Memanggil ini ada 11 tuntutan yang diserukan Jagad. Pertama, Revisi UU pemilu dan partai pemilu oleh badan independen. Kedua, mengadili Jokowi dan kroni-kroninya. Ketiga menuntut permintaan maaf intelektual dan budayawan yang mendukung politik dinasti. Keempat, stop politisi bantuan sosial. Kelima, cabut UU Cipta Kerja dan Minerba. Keenam, hentikan operasi militer, tuntaskan pelanggaran HAM dan memberikan hak menentukan nasib sendiri.
Ketujuh yaitu hentikan perampasan tanah dan kedelapan Hentikan kriminalisasi aktivis lingkungan. Selanjutnya kesembilan, jalankan pengadilan HAM, ke-10 wujudkan pendidikan gratis dan ke-11 sahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Pilihan Editor: Kata Bawaslu Soal Pembagian Susu yang Disinggung di Film 'Dirty Vote'
