TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, merespons soal peluncuran film dokumenter eksplanatori Dirty Vote yang mengungkap adanya dugaan pelanggaran pada pemilihan umum atau Pemilu 2024. Todung menilai tiga ahli hukum dalam film itu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar juga memiliki reputasi yang baik.
Todung menyebut film itu bagus untuk pendidikan politik masyarakat. “Banyak hal-hal positif dalam film itu walaupun anda tentu boleh tidak setuju, tapi film ini pendidikan politik yang bagus. Pendidikan politik yang penting bagi masyarakat untuk punya kemelekan memahami dinamika politik di Indonesia,” kata Todung di Media Center Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Februari 2024.
Selain itu, Todung menginginkan tidak ada pihak yang membawa perasaan atau baper terhadap film yang digarap Dandhy Laksono itu. Menurut dia, kritik harus dibalas dengan kritik.
“Yang saya tidak mau adalah jangan baperan kalau dikritik, banyak orang baperan kalau dikritik. Baperan ini berbahaya kalau ada merasa tidak setuju dengan film itu bantah saja dengan film lain. Kritik mesti dibalas satu kritik yang lain,” kata Todung.
Tak hanya itu, Todung juga tidak menginginkan diluncurkan film ini berbuntut pada laporan kepolisian atau kriminalisasi. Todung menilai kriminalisasi bisa membunuh kreativitas dan demokrasi.
“Kita ini bisa kuat karena punya demokrasi, dan inilah yang jadi taruhan kita ke depan sebagai bangsa dan negara,” kata Todung.
Respons Hasto PDIP soal Kubu Ganjar-Mahfud Disebut dalam Film Dirty Vote
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto merespons soal dugaan kecurangan pada Pemilu 2024 yang diungkap oleh film Dirty Vote. Dalam film garapan Dandhy Laksono itu, kubu Ganjar-Mahfud diduga melakukan kecurangan dengan bukti Pakta Integritas Pj Bupati Sorong untuk menenangkan Ganjar-Mahfud.
“Apa yang terjadi di Sorong tidak lepas dari proses OTT (operasi tangkap tangan) yang saat itu dilakukan. Kami kita tahu OTT itu setorannya ke siapa, yang jelas bukan ke 03. 03 pergerakkan di tengah rakyat, tanpa manipulasi karena kami yakin pada jalan kebenaran itu,” kata Hasto di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 11 Februari 2024.
Selain itu, Hasto mengklaim jika partainya ingin menang secara gampang, tinggal memperpanjang saja masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, Hasto menyebut langkah itu tidak dipilih karena melanggar konstitusi.
“Kalau mau menang gampang bagi kami enak, kami perpanjang aja Pak Jokowi. Tapi kan kami memilih jalan konstitusi, jalan demokrasi, bukan jalan apa yang didapat PDI Perjuangan,” kata Hasto.
Namun, dalam film tersebut juga menyinggung soal dugaan kecurangan soal Pakta Integritas antara Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dengan Kepala BIN Daerah Papua Barat untuk memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Tersangka dugaan tindak pidana korupsi Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso ditengarai membuat nota kesepahaman dengan Brigjen TNI TSP. Silaban untuk mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada pemilihan presiden 2024 minimal sebesar 60 persen+1 untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Kabupaten Sorong
Sementara itu, dalam film ini, tiga pakar hukum seperti Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, dan Feri Amsari mengupas upaya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam film tersebut. Ketiga sosok ahli hukum itu selama ini juga aktif dalam gerakan antikorupsi.
Pilihan Editor: TKN Prabowo-Gibran Bantah Tuduhan Pengerahan Kepala Desa di Film Dirty Vote
