TEMPO.CO, Jakarta - Mantan rektor di salah satu kampus di Solo, Jawa Tengah menyambangi Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Kota Semarang, Gunarto. Dalam safarinya itu, mantan rektor tersebut meminta agar tak mengkritik pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
Gunarto bercerita didatangi tamu yang mengaku 'utusan' Istana itu pada Rabu, 7 Februari 2024. Kepada Gunarto, dia menyampaikan agar tak menjelek-jelekkan Presiden Jokowi. Dia menyambangi kantor Gunarto dan sempat berbincang selama satu jam.
"Dia ditugasi Istana. Unissula yang belum mengeluarkan pernyataan supaya jangan menjelek-jelekkan 'Pak Lurah'," ungkap dia kepada Tempo pada Rabu, 7 Februari 2024. " 'Pak Lurah' itu banyak prestasinya. Pak Lurah itu presiden jangan dijelek-jelekkan."
Gunarto lantas menolak permintaan tersebut. Dia mengaku sebenarnya sudah menyusun teks pernyataan sikap menanggapi perkembangan demokrasi terkini. Namun, belum sempat disuarakan lantaran kesibukannya.
Menurutnya, dia berencana akan menyampaikan seruan tersebut pada Kamis besok, 8 Februari 2024. "Saya minta maaf, kami kan kampus perjuangan. Kami senantiasa melakukan gerakan moral bersama perguruan tinggi yang lain," katanya kepada tamunya tersebut.
Kemudian, aspirasi mahasiswa Unissula, kata dia, juga sejalan dengan seruan yang akan mereka sampaikan. "Berjuang menghapus nepotisme dalam pemilihan presiden 2024."
Sebelumnya, sejumlah rektor membuat rekaman video yang bernarasikan kinerja Jokowi dan Pemilu 2024. Salah satunya datang dari Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP). Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Jebul Suroso mengatakan pujiannya itu wujud apresiasi atas kinerja Jokowi. Khususnya, kata dia, dalam menangani Covid-19, infrastruktur, dan pengadaan riset untuk perguruan tinggi.
“Saya mengapresiasi kepemimpinan Presiden Jokowi pada beberapa aspek, salah satunya penanganan Covid-19 yang sudah berhasil, kemudian infrastruktur yang turut saya rasakan di Jawa. Itu ketulusan kami sebagai akademisi menyampaikan terkait evaluasi kinerja pak Jokowi,” kata Suroso saat dihubungi Tempo pada Sabtu malam, 3 Februari 2024.
Suroso membuat video berisi apresiasi kepada pemerintahan Jokowi. Dia juga berharap agar Indonesia bisa mendapatkan pemimpin yang bisa melanjutkan kinerja Jokowi pada Pemilu 2024. Dia juga menyatakan UMP mempunyai sudut pandang yang berbeda dari akademisi kampus lain terkait kinerja Jokowi.
“Saya menghormati pendapat mereka, tapi yang saya lihat dan saya rasakan, kinerja Jokowi sudah bagus,” katanya.
Sebagai informasi, video pernyataan Suroso itu tidak diunggah di akun resmi kampus. Videonya justru diunggah oleh akun TikTok bernama @enaknya.ngapain.y8.
Rektor lain yang juga diminta untuk membuat video adalah Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Ferdinandus Hindarto. Dia bercerita diminta orang yang mengaku anggota kepolisian membuat rekaman video pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Joko Widodo. Beberapa hari terakhir muncul video serupa dari sejumlah pimpinan perguruan tinggi.
Dia mengaku dihubungi anggota polisi tersebut pada Jumat siang, 2 Februari 2024. "Saya dapat pesan Whatsapp dari seseorang yang mengaku dari Polrestabes Semarang instruksi dari Polda," kata Ferdinandus, Senin, 5 Februari 2024.
Melalui aplikasi perpesanan tersebut, dia diminta membuat video testimoni tentang pemilihan umum dan pemerintahan Joko Widodo. "Meminta supaya membuat rekaman video yang poin-poinnya disampaikan," ujar dia.
Ferdinandus tak menanggapi permintaan tersebut. Polisi itu lantas mencoba meneleponnya. Namun, dia tidak menjawab. Dia juga dikirimi sejumlah contoh rekaman video dari beberapa pimpinan perguruan tinggi lain yang telah membuat.
Kepolisian Daerah Jawa Tengah menanggapi aksi sejumlah polisi yang meminta para pimpinan perguruan tinggi membuat pernyataan tentang pemilihan umum dan kinerja pemerintahan Presiden Joko widodo. Pernyataan itu beredar dalam bentuk video di media sosial Tiktok.
"Dalam rangka cooling system," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Satake Bayu Setianto pada Selasa, 6 Februari 2024.
Menurut dia, langkah kepolisian meminta pernyataan dari para pimpinan perguruan tinggi tersebut untuk mencegah perpecahan jelang pemilihan umum. "Agar pemilu damai," sebut dia.
Satake menyebut, upaya meminta testimoni juga dilakukan dari kelompok tokoh masyarakat lainnya. "Kami juga meminta dari tokoh agama, tokoh adat, dan lainnya," ujarnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai 'utusan' Istana itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana tak merespons pertanyaan Tempo. Pesan yang dikirim pada Rabu, 7 Februari 2024 belum berbalas.
Jamal Abdun Nashr | Daniel A. Fajri
Pilihan Editor: Ahok Bahas Luka Lama Soal Sosok Berkuasa yang Menjebloskannya ke Penjara, Siapa Dia?
