TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Puan Maharani mengatakan gerakan kampus yang mengkritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan situasi demokrasi sekarang merupakan aspirasi untuk menjaga persatuan. Puan menyebut masyarakat sipil dan sivitas akademika ingin peraturan perundang-undangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
“Mereka menyuarakan bagaimana Indonesia ini bisa tetap menjaga persatuan, aturan perundangan dan konstitusi di dalam koridornya,” kata Puan usai Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Senayan, Jakarta, pada Selasa, 6 Februari 2024.
Selain itu, Puan menilai suara dari masyarakat itu menginginkan pemilihan umum atau Pemilu berjalan dengan baik tanpa intimidasi. DPR, kata Puan, juga selalu mendorong Pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan seluruh aparat negara netral.
“Pesta demokrasi pestanya rakyat. Biarkan rakyat memilih pemimpinnya tanpa intimidasi,” kata Puan.
Diketahui, sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi kebangsaan mengecam kondisi demokrasi dan penyimpangan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ini, mulai dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), dan UIN Syarif Hidayatullah.
Sejumlah kelompok sivitas akademika dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia menyampaikan kritik terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelang Pemilu 2024. Kritik tersebut dilakukan setelah Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa presiden boleh memihak dan berkampanye.
Jokowi sebelumnya mengatakan presiden dan menteri boleh berkampanye asalkan tidak menyalahgunakan fasilitas negara. “Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa nggak boleh,” katanya setelah menyerahkan pesawat tempur ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.
Pilihan Editor: STF Driyarkara Kritik Jokowi: Kekuasaan yang Dijalankan dengan Lancung Rusak Etika dan Hukum
