TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU kembali nyatakan sikap netral di Pemilu 2024. Hal ini dikarenakan beberapa anggota Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU turut bergabung dalam kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Perlu diketahui juga bahwa Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) selaku Cawapres nomor urut 1 dan Prof. Mohammad Mahfud Mahmodin (Mahfud Md) selaku Cawapres nomor urut 2 merupakan kader NU.
Sebelumnya, Ketua PBNU Yahya Cholil Staquf sudah mengatakan bahwa NU tetap menegakkan independensi dan netralitas pada pemilu sejak pembentukannya pada 1926.
"NU sebagai institusi masih di posisi itu (sesuai titah 1926), karena ini keputusan resmi muktamar yang tidak pernah dianulir,, tidak boleh sebagai institusi (memihak)," kata Yahya Cholil Staquf usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 9 Juni 2023.
Netralitas PBNU kembali diungkapkan oleh Yahya Cholil Staquf tegaskan pada Januari 2024 lalu. Ia mengatakan organisasi NU akan bersikap netral.
“Sejak awal PBNU sudah menyatakan kami tidak terlibat dukung mendukung (dalam Pilpres) baik sebagai organisasi atau lembaga," kata Yahya di sela menemui Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kantor Gubernur Kepatihan Yogyakarta, Senin, 29 Januari 2024.
Pernyataan berulang yang disampaikan oleh Gus Yahya merupakan respon atas pernyataan Gus Nadir selaku salah satu cendekiawan NU yang secara gamblang menyatakan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk mendukung pasangan calon dengan nomor urut 2 yaitu Prabowo - Gibran.
Pernyataan Gus Nadir kemudian didukung oleh sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul yang mengatakan pengikut Rais A’am KH Miftachul Achyar dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staqouf bergerak mendukung Prabowo-Gibran.
Pernyataan kedua anggota PBNU tersebut dibantah oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran Ali Masykur Musa yang mengatakan bahwa dukungan PBNU bersifat kultural bukan struktural. Jadi, NU tidak boleh ikut campur politik praktis secara formal, tetapi tetap mempunyai hak politik untuk mendukung Prabowo-Gibran.
"Termasuk yang ada di kepengurusan NU di semua level," ujar dia melalui sambungan telepon, Rabu, 24 Januari 2024.
Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut, PBNU telah menonaktifkan 63 pengurus harian dan pleno yang terlibat dalam pencalonan anggota legislatif dan sebagai tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi PBNU Amin Said Husni di Jakarta, Ahad, 21 Januari 2024, menjelaskan kebijakan penonaktifan itu tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 285/PB.01/A.II.01.08/99/01/2024.
Walaupun NU sempat ikut serta dalam politik praktis dan mengikuti Pemilu 1955, saat ini fokus organisasi mereka adalah sebagai organisasi sosial. Mereka juga menegaskan bahwa politik yang dianutnya berdasarkan nilai-nilai kemaslahatan, kesejahteraan, dan keadilan.Tidak akan berpihak pada partai apa, melainkan memperjuangkan apa.
Tujuan NU didirikan adalah untuk memangku kewenangan keagamaan di Nusantara yang kemudian fokus pada keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan tujuan tersebut, makan NU sebagai organisasi harus bisa menjaga kepaduan dengan cara melakukan konsolidasi organisasi dan kepengurusan.
ADINDA ALYA IZDIHAR | YOLANDA AGNE | PRIBADI WICAKSONO | AMIRULLAH | HAN REVANDA PUTRA | MYESHA FATINA RACHMAN | ANTARA
Pilihan Editor: Ketum PBNU: Organisasi Netral, Kalau Mobilisasasi Atas Nama Pribadi Kami Bisa Apa?
