Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud Md Mundur: Begini Kata Jokowi, Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno hingga Bambang Widjojanto dan Feri Amsari

image-gnews
Presiden Joko Widodo menerima laporan terkait pelanggaran HAM masa lalu dari Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Mahfud MD (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo menerima laporan terkait pelanggaran HAM masa lalu dari Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Mahfud MD (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md hari ini disebut akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju.

"Saya akan menyampaikan surat resmi untuk Presiden sepulang dari Aceh besok sore," kata Mahfud kemarin, dalam acara Tabrak, Prof di Aceh pada Rabu malam, 31 Januari 2024.

Berbagai pihak menyampaikan respons terhadap peristiwa ini.  Calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan sebaiknya calon presiden dan calon wakil presiden yang berpeluang memiliki konflik kepentingan meniru langkah Mahfud Md untuk mundur dari jabatannya. Mahfud akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di kabinet Jokowi. 

"Termasuk siapa pun, seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," kata Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu, 31 Januari 2024, seperti dikutip Antara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah mengatakan Menko Polhukam Mahfud Md berhak mundur dari kabinetnya. Meski ia menyebut, belum mendapat laporan.

“Saya sangat menghargai. Tapi sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan,” kata Jokowi pada Rabu, 31 Januari, dikutip dari audio Sekretariat Presiden.

Capres Prabowo Subianto tak banyak memberikan tanggapan soal rencana pengunduran diri Mahfud Md dari jabatannya.

"Itu hak politik," ujar Prabowo singkat, saat ditanya awak media usai menghadiri Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2024.

Sementara, Anies Baswedan di tengah melakukan kampanye di Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengatakan ia menghormati keputusan Mahfud.

"Hari ini kita sedang bersyukur dapat dukungan besar di Madura, jadi kita mensyukuri itu dan kalau terkait Pak Mahfud kita menghormati keputusannya," kata Anies, pada Rabu, 31 Januari 2024. Ia menekankan per
soalan etika yang harus dijunjung tinggi, terutama para penyelenggara negara.

"Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi, negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harap terus dilaksanakan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Sandiaga Uno menilai mundurnya Mahfud Md adalah upaya menghindari benturan kepentingan selama mengikuti kontestasi Pilpres 2024 ini. Ia juga mengatakan, Mahfud menghindari penyalahgunaan fasilitas negara apabila statusnya masih sebagai menteri di masa Pilpres 2024 ini.

"Pertimbangan terakhir agar Mahfud Md dapat totalitas menyampaikan visi dan misi serta gagasan kepada masyarakat selama kampanye Pilpres 2024," kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, dikutip Tempo pada Rabu, 31 Januari 2024.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari memberikan catatannya terhadap peristiwa ini. “Walaupun terlambat, tentu saja pilihan seperti ini perlu diapresiasi bahwa apa yang kita anggap etik menjadi sesuatu yang perlu dijalankan oleh penyelenggara negara,” katanya kepada Tempo.co, Kamis, 1 Februari 2024.

“Penghormatan terhadap nilai-nilai etik dalam penyelengaraan negara akan menjadi suri teladan dan tradisi bertata negara,” kata akademisi Universitas Andalas itu.

Pimpinan KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto mengatakan, “Prinsip umum, mundurnya Mahfud Md harus diletakkan sebagai upaya untuk membangun kualitas demokrasi karena ada potensi dan fakta konflik kepentingan jika ia terus dalam jabatannya”.

Menurut Bambang, mundurnya Mahfud Md juga punya efek positif lainnya bernegara. “Dapat menjadi  peringatan Presiden Jokowi untuk meniadakan setiap potensi konflik kepentingan yang dapat dilakukannya dalam kapasitas sebagai presiden,” kata Dosen Paska Sarjana Universitas Djuanda, kepada Tempo, Rabu, 31 januari 2024.

HAN REVANDA PUTRA I  NOVALI PANJI NUGROHO  I  ADIL AL HASAN  I  SDA

Pilihan Editor: Menunggu Mahfud MD Berikan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi, Feri Amsari: Semoga Presiden Punya Kesadaran Sama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

8 menit lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?


Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

27 menit lalu

Pimpinan Pusat GP Ansor tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk dilantik oleh Jokowi pada Kamis, 16 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.


Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

29 menit lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 22 Januari 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.


Begini Respons Rektor IPB soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK

33 menit lalu

Rektor IPB University Arif Satria (ketiga kiri) bersama sejumlah peneliti IPB menunjukkan inovasi enzim untuk deteksi virus Covid-19 dan kit antibodi Covid-19 di Rektorat Andi Hakim Nasution, IPB University, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa, 21 Desember 2021. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Begini Respons Rektor IPB soal Kabar Namanya Masuk Penjaringan Calon Pansel KPK

Nama Arief muncul di antara sebelas calon anggota Pansel KPK yang beredar.


Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

35 menit lalu

Prabowo Subianto mengecek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Senin (18/3/2024), yang direncanakan menjadi lokasi upacara HUT Ke-79 RI pada 17 Agustus 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.


Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

1 jam lalu

Warga melihat sapi kurban milik Presiden Joko Widodo di halaman Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Juni 2023.. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.


Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) beserta jajaran memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.


Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

1 jam lalu

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) meninggalkan Gedung Merah Putih KPK seusai menjalani pemeriksaan pada Jumat, 17 Mei 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Syahrul Yasin Limpo Irit Bicara Usai Diperiksa soal Auditor BPK Minta Rp12 Miliar Demi Opini WTP

BPK meminta keterangan Syahrul Yasin Limpo berkaitan kesaksian anak buahnya soal ada auditor BPK meminta uang agar Kementan dapat opini WTP


Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.


3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 jam lalu

Wakil Presiden RI ke-10, Jusuf Kalla, mengikuti sidang lanjutan pemeriksaan keterangan saksi dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Jusuf Kalla dihadirkan oleh Penasehat hukum sebagai pembuktian saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan. TEMPO/Imam Sukamto
3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.