Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud Md Mundur: Begini Kata Jokowi, Ganjar, Prabowo, Anies Baswedan, Sandiaga Uno hingga Bambang Widjojanto dan Feri Amsari

image-gnews
Presiden Joko Widodo menerima laporan terkait pelanggaran HAM masa lalu dari Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Mahfud MD (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo menerima laporan terkait pelanggaran HAM masa lalu dari Ketua Dewan Pengarah Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Mahfud MD (kanan) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu dan akan memulihkan hak-hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud Md hari ini disebut akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menyampaikan secara langsung surat pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju.

"Saya akan menyampaikan surat resmi untuk Presiden sepulang dari Aceh besok sore," kata Mahfud kemarin, dalam acara Tabrak, Prof di Aceh pada Rabu malam, 31 Januari 2024.

Berbagai pihak menyampaikan respons terhadap peristiwa ini.  Calon presiden Ganjar Pranowo mengatakan sebaiknya calon presiden dan calon wakil presiden yang berpeluang memiliki konflik kepentingan meniru langkah Mahfud Md untuk mundur dari jabatannya. Mahfud akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam di kabinet Jokowi. 

"Termasuk siapa pun, seperti yang saya omongkan sejak awal, mereka yang punya conflict of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud," kata Ganjar di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Rabu, 31 Januari 2024, seperti dikutip Antara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat kunjungannya di Klaten, Jawa Tengah mengatakan Menko Polhukam Mahfud Md berhak mundur dari kabinetnya. Meski ia menyebut, belum mendapat laporan.

“Saya sangat menghargai. Tapi sampai detik ini saya belum mendapatkan laporan,” kata Jokowi pada Rabu, 31 Januari, dikutip dari audio Sekretariat Presiden.

Capres Prabowo Subianto tak banyak memberikan tanggapan soal rencana pengunduran diri Mahfud Md dari jabatannya.

"Itu hak politik," ujar Prabowo singkat, saat ditanya awak media usai menghadiri Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Rabu, 31 Januari 2024.

Sementara, Anies Baswedan di tengah melakukan kampanye di Pamekasan, Madura, Jawa Timur mengatakan ia menghormati keputusan Mahfud.

"Hari ini kita sedang bersyukur dapat dukungan besar di Madura, jadi kita mensyukuri itu dan kalau terkait Pak Mahfud kita menghormati keputusannya," kata Anies, pada Rabu, 31 Januari 2024. Ia menekankan per
soalan etika yang harus dijunjung tinggi, terutama para penyelenggara negara.

"Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi, negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harap terus dilaksanakan," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Sandiaga Uno menilai mundurnya Mahfud Md adalah upaya menghindari benturan kepentingan selama mengikuti kontestasi Pilpres 2024 ini. Ia juga mengatakan, Mahfud menghindari penyalahgunaan fasilitas negara apabila statusnya masih sebagai menteri di masa Pilpres 2024 ini.

"Pertimbangan terakhir agar Mahfud Md dapat totalitas menyampaikan visi dan misi serta gagasan kepada masyarakat selama kampanye Pilpres 2024," kata Sandiaga dalam keterangan tertulis, dikutip Tempo pada Rabu, 31 Januari 2024.

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari memberikan catatannya terhadap peristiwa ini. “Walaupun terlambat, tentu saja pilihan seperti ini perlu diapresiasi bahwa apa yang kita anggap etik menjadi sesuatu yang perlu dijalankan oleh penyelenggara negara,” katanya kepada Tempo.co, Kamis, 1 Februari 2024.

“Penghormatan terhadap nilai-nilai etik dalam penyelengaraan negara akan menjadi suri teladan dan tradisi bertata negara,” kata akademisi Universitas Andalas itu.

Pimpinan KPK periode 2011-2015, Bambang Widjojanto mengatakan, “Prinsip umum, mundurnya Mahfud Md harus diletakkan sebagai upaya untuk membangun kualitas demokrasi karena ada potensi dan fakta konflik kepentingan jika ia terus dalam jabatannya”.

Menurut Bambang, mundurnya Mahfud Md juga punya efek positif lainnya bernegara. “Dapat menjadi  peringatan Presiden Jokowi untuk meniadakan setiap potensi konflik kepentingan yang dapat dilakukannya dalam kapasitas sebagai presiden,” kata Dosen Paska Sarjana Universitas Djuanda, kepada Tempo, Rabu, 31 januari 2024.

HAN REVANDA PUTRA I  NOVALI PANJI NUGROHO  I  ADIL AL HASAN  I  SDA

Pilihan Editor: Menunggu Mahfud MD Berikan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi, Feri Amsari: Semoga Presiden Punya Kesadaran Sama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terima Surpes Prabowo, DPR Setujui Basuki Hadimuljono Jadi Kepala OIKN

23 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) saat mencanangkan hutan pendidikan Wanagama Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Wanagama Nusantara memiliki luas 621 hektare dengan pengembangan tahap awal seluas 28 hektare itu nantinya akan digunakan sebagai hutan pendidikan atau destinasi wisata dengan tanaman endemik Kalimantan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Terima Surpes Prabowo, DPR Setujui Basuki Hadimuljono Jadi Kepala OIKN

DPR telah menyetujui Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita IKN. Sebelumnya Presiden Prabowo telah mengirimkan surpres soal Kepala OIKN.


Prabowo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas, Tito Karnavian jabat Wakil

51 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Poltiik dan Keamanan Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Kompolnas di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Tunjuk Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas, Tito Karnavian jabat Wakil

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan sebagai Kepala Kompolnas.


AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 Kepala Keluarga yang Jadi Nelayan di Jakarta Utara

1 jam lalu

Proyek pembangunan tanggul laut di Pantai Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu 24 Januari 2024 . Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun tanggul sepanjang 1.664 meter di Pantai Dadap yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sebagai upaya mengatasi banjir rob di daerah pesisir. TEMPO/Tony Hartawan
AHY Sebut Tanggul Laut Bisa Bantu Ekonomi 1.600 Kepala Keluarga yang Jadi Nelayan di Jakarta Utara

AHY mengatakan pembangunan proyek tanggul laut di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara, adalah upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.


Prabowo Lantik Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

1 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto melantik anggota KPU, wakil dan anggota Dewan Ekonomi Nasional, Kepala Otorita IKN, dan Komisioner Kompolnas di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Prabowo Lantik Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU Pengganti Hasyim Asy'ari

Prabowo melantik anggota KPU melalui Keppres pengangkatan anggota KPU Nomor 108/P 2024.


Pemerintahan Prabowo Bakal Cetak Sawah 500 Ribu Hektare di Kalimantan Selatan

1 jam lalu

Bersama TNI, Aceh Besar Cetak Sawah Baru 200 Ha
Pemerintahan Prabowo Bakal Cetak Sawah 500 Ribu Hektare di Kalimantan Selatan

Pemerintahan Prabowo Subianto akan mencetak sawah baru seluas 500 ribu hektare di Kalimantan Selatan.


Basuki Hadimuljono Tiba di Istana, Bakal Dilantik Prabowo sebagai Kepala Otorita IKN

2 jam lalu

Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat ditemui di kompleks parlemen, Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Nandito Putra
Basuki Hadimuljono Tiba di Istana, Bakal Dilantik Prabowo sebagai Kepala Otorita IKN

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan bahwa Basuki Hadimuljono sudah diminta jadi Kepala Otorita IKN.


Menteri Hukum Kaji Semua UU, Bagaimana Nasib Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

2 jam lalu

Suasana pembangunan rumah susun (rusun) hunian ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 13 September 2024. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan melakukan pembangunan rusun ASN di IKN dengan total keseluruhan 47 menara atau tower rusun dalam rangka mendukung pemindahan ASN secara bertahap mulai 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Menteri Hukum Kaji Semua UU, Bagaimana Nasib Pemindahan Ibu Kota ke IKN?

Menteri Hukum sebelumnya mengungkap bahwa Prabowo menginstruksikan pihaknya mengkaji ulang semua undang-undang hingga peraturan menteri.


Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

2 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Kilas Balik Peristiwa KM 50 yang Disinggung Saat Aksi 411, Ketua FPI: Terjadi di Era Jokowi

Ketua FPI menyinggung peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin. Berikut kilas balik peristiwanya.


Prabowo Dikabarkan Lantik Anggota Kompolnas di Istana Hari Ini

3 jam lalu

Sejumlah calon anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) bersiap mengikuti tes Seleksi Assessment Calon Anggota Kompolnas Periode 2024-2028 di Assessement Center Polri, Mabes Polri, Jakarta, Selasa 13 Agsutus 2024. Pansel calon anggota Kompolnas melakukan tes asesmen terhadap 36 calon anggota Kompolnas yang digelar mulai 13-15 Agustus 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Dikabarkan Lantik Anggota Kompolnas di Istana Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik anggota Kompolnas hari ini. Presiden juga akan melantik anggota KPU dan Wakil Ketua DEN.


Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

3 jam lalu

Ratusan massa yang tergabung dalam organisasi masyarakat (ormas) Front Persaudaraan Islam atau FPI saat menggelar reuni akbar 411 longmarch dari Masjid Istiqlal menuju Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 November 2024. Reuni itu juga dihadiri oleh aliansi ormas Islam lain yang bersatu menuntut untuk mengadili mantan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang juga menghendaki agar Fufufafa ditangkap. TEMPO/Subekti.
Aksi 411 Singgung Soal Peristiwa KM 50, Ketua FPI sebut Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Ketua FPI Muhammad bin Husein Alatas menyinggung soal peristiwa KM 50 di era Presiden Jokowi saat menggelar aksi 411 di Jakarta kemarin.