TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat atau PP Muhammadiyah mendesak Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan aparat penegak hukum menjaga penyelenggaraan Pemilu 2024 agar bebas dari politik uang dan mobilisasi dukungan yang dikemas dalam bantuan langsung tunai atau BLT dan bantuan sosial atau bansos.
Dalam keterangan resmi yang diterima Tempo, PP Muhammadiyah menyebut pemerintah mengalokasikan BLT el-Nino sebesar Rp 7,52 triliun pada November dan Desember 2023. Bantuan itu ditengarai dapat menjadi pintu masuk mobilisasi dukungan terhadap salah satu kandidat capres dan cawapres yang terlibat kepentingan dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Posisi Muhammadiyah menyadari betul bahwa kepentingan kekuasaan itu pasti ada di dalam pemilu ini," ujar Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik atau LHKP PP Muhammadiyah, David Effendi, melalui sambungan telepon, Selasa, 30 Januari 2024.
Menurut dia, pemilu kali ini sejak awal telah terindikasi mengandung berbagai dugaan pelanggaran. Namun, dia mengatakan publik cenderung tidak mendapatkan respons yang memuaskan tentang berbagai dugaan pelanggaran itu. "Kami hanya ingin mendorong pemilu tidak semakin parah," kata dia.
Dugaan-dugaan pelanggaran itu, David mengatakan di antaranya ajakan seorang menteri kepada masyarakat penerima bansos untuk berterima kasih kepada Jokowi. Menteri itu adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Artinya memang ada ajakan untuk memilih sesuai dengan dengan gestur Jokowi," kata dia.
Menurut David, indikasi-indikasi itu perlu ditangkap secara cepat oleh penyelenggara negara sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik. Dia berujar ketika persepsi tentang kecurangan telah meluas, pemilu terancam tidak legitimate. "Itu akan sangat sangat mahal biayanya untuk bangsa ini," ujar dia.
Dilansir dari Majalah Tempo edisi 14 Januari 2024, disebutkan bansos diduga menjadi bagian dari upaya memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran. Pembagian bansos ini pun disinyalir menggunakan Anggaran Pendapatan Negara (APBN). Program bansos ini diduga untuk menarik simpati pemilih menjelang hari pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Program tersebut justru tak melibatkan Mensos Risma yang paling bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan. Dua narasumber Tempo, salah satunya seorang pejabat teras Kemensos, menyebutkan Risma tak diundang dalam rapat yang membahas bansos. Pemerintah pun dikabarkan tak menggunakan data versi Kemensos dalam menyalurkan bansos.
Adapun Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak mau berkomentar terkait fenomena tersebut ketika ditanya awak media saat mengikuti acara penyerarahan secara simbolis akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) kepada 122 anak panti asuhan di Batam. "Maaf ya, saya nggak mau jawab itu," kata Risma, di Kantor Kejaksaan Negeri Batam, Rabu, 24 Januari 2024.
Pilihan Editor: Usai Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Kini Co-Captain Timnas Amin yang Dilaporkan
