TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin mengatakan pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ihwal presiden hingga menteri dapat ikut kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara sebagai hal kontroversial. Ia mengatakan pernyataan tersebut berefek domino hingga ke pejabat negara tingkat daerah.
"Jadi kontestasi pemilu ini membuat beberapa pejabat negara, presiden, menteri, kepala daerah jadi punya potensi dimaknai kalau pejabat negara kampanye ngajak pilih calon, pilih partai di 2024 ini tidak apa-apa, padahal hukumnya enggak bilang gitu," kata Usep saat ditemui usai giat Jaga Pemilu, Gedung Permata Kuningan, Kamis, 25 Januari 2024.
Usep menyayangkan pernyataan RI 1 itu. Sebab, sebelumnya juga pernah mengatakan bakal ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 ini. Usep menekankan bahwa penjabat sesuai dengan UU pemilu yang dinukil Jokowi mesti mengajukan cuti.
Usep pun mengingatkan kalau Jokowi sebagai presiden mestinya menyadari posisinya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Seharusnya, ia bisa menjamin dengan kewenangannya agar pemilu 2024 itu berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan sesuai dengan kepastian hukum.
"Jadi menciptakan iklim kontestasi pemilu yang memang setara dan berdasarkan hukum," kata Usep.
Jokowi menyampaikan pernyataan itu saat menanggapi menterinya yang ikut dalam kegiatan kampanye Pilpres. Ia pun mengatakan hal boleh saja bahkan presiden juga diperbolehkan ikut kampanye dengan tidak menggunakan fasilitas negara.
Kemudian Jokowi ditanyai awak media ihwal dirinya berpihak dalam pemilu 2024. Justru Jokowi bertanya balik kepada wartawan. "Saya tanya, memihak nggak?" katanya disusul senyum simpul. Ia mengingatkan lagi yang penting tidak menggunakan fasilitas negara.
Istana sebelumnya menepis isu Jokowi berpihak di Pilpres 2024. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan mejelang Pemilu, Presiden Jokowi tetap fokus bekerja. "Kerja untuk memimpin pemerintahan dan memastikan pelaksanaan program-program strategis Kabinet Indonesia Maju betul-betul 'delivered' dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Kamis, 4 Januari 2024.
Pilihan Editor: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Ahmad Sahroni: Clear, Menjawab Kebingungan Publik
