TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden boleh berkampanye dan memihak dalam Pemilu.
"Presiden kerap sampaikan tidak akan cawe-cawe untuk Pemilu 2024. Namun hanya sekadar di mulut tidak dijewantahkan dalam bentuk tindakan," kata Neni, dalam keterangan tertulis di aplikasi perpesanan, Rabu, 24 Januari 2024.
Neni menyatakan dirinya sudah tak bisa menjamin Presiden Jokowi akan netral. Ia mengkhawatirkan segala sumber daya kekuasaan, anggaran, dan program saat ini, digunakan memenangkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan calon wakil presiden dari Prabowo Subianto
"Abuse of power in election benar-benar terasa. Apalagi presiden punya kekuatan dan kekuasaan yang demikian besar," kata Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah, itu.
Ucapan Presiden Jokowi dinilai tidak netral dalam proses Pemilu 2024. Ketidaknetralan yang terjadi itu akan memicu konflik bangsa serta menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. "Presiden sudah hilang urat malu dan tidak mengindahkan etika politik," ujar dia.
Dia mengatakan, presiden saat ini bekerja untuk pekerjaan yang tidak diamanatkan konstitusi dalam memenangkan salah satu kandidat. "Hal ini tentu akan berdampak pada legitimasi dan kualitas pemilu yang jujur dan adil," kata dia.
Tiga pasangan kontestan Pilpres 2024 ini terdiri dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo-Gibran, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dalam tahapan kampanye, kontestasi ketiga pasangan ini sampai pada tahap debat keempat di Pemilu 2024.
Pernyataan Presiden Jokowi bahwa presiden boleh kampanye dan memihak memicu banyak kritik. Namun, Neni berharap presiden tetap netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon. Presiden mendapat mandat dari publik untuk bersikap netral.
"Presiden Jokowi diharapkan bersikap netral di Pilpres 2024 karena sedang menjabat dan mendapatkan mandat publik menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk rakyat tanpa kecuali," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan presiden dapat memihak dan berkampanye dalam pemilu. Yang paling penting, kata dia, tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," kata dia.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menyerahkan pesawat tempur ke Tentara Nasional Indonesia bersama Menteri Pertahanan Prabowo, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, hari ini.
Pilihan Editor: Benarkah Presiden Boleh Kampanye dan Memihak Seperti Kata Jokowi? Ini Aturannya
