TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo-Gibran, Ridwan Kamil mengunggah konten di Instagram tentang dirinya yang menerima mahasiswa pada 22 Januari 2024. Unggahan itu berisi tentang kedatangan mahasiswa yang mengatasnamakan Mahasiswa Jabar Bergerak untuk Keadilan sedang melakukan demo untuk menuntut Prabowo Subianto.
“Mereka menyampaikan 11 Aspirasi rakyat yang harus dilaksanakan jika Bpk @prabowo terpilih sebagai Presiden. Saya terima dengan dengan baik dan berdiskusi dengan perwakilannya,” kata Ridwan Kamil dalam unggahannya.
Dalam unggahan video itu tertera 11 aspirasi dari Mahasiswa Jabar Bergerak. Di antaranya sebagai berikut.
- Menjalankan Amanah Suara Rakyat Indonesia.
- Tidak Berkhianat kepada Rakyat Indonesia.
- Memperkokoh Pancasila, UUD 1945, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
- Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memperkuat pertahanan dan keamanan negara.
- Menuntaskan pengangguran dan kemiskinan, membuka lapangan kerja baru, serta mendukung dan berpihak kepada Usaha-Usaha Rakyat (UMKM).
- Membangun Sumber Daya Manusia Indonesia yang unggul, menguatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat.
- Membangun infrastruktur yang dibutuhkan rakyat, menjadikan ekonomi Indonesia menjadi kekuatan besar dunia, berani melakukan hilirisasi dan industrialisasi untuk kemandirian bangsa.
- Membangun seluruh Desa di Indonesia dengan adil dan merata.
- Memberantas korupsi, memberantas narkoba dan mafia di berbagai lini kehidupan.
- Melakukan reformasi birokrasi, hukum dan politik untuk percepatan kemajuan Menciptakan kedamaian dan toleransi antar umat beragama, menegakkan keadilan. mewujudkan kemakmuran, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmoni.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran atau BEM Unpad 2023, Mohamad Haikal Febrian Syah menyebut bahwa demo itu tidak mewakili mahasiswa Jawa Barat secara umum.
Haikal juga mengonfirmasi kepada beberapa BEM kampus lain dan juga sama tidak mengetahui adanya aksi tersebut. “Aksi kemarin ke salah satu pasangan calon presiden nomor urut 2 itu tidak ada komunikasi sama sekali di sesama mahasiswa Jabar bahkan konsolidasinya pun tidak ada,” kata Haikal kepada Tempo pada Selasa, 23 Januari 2024.
Haikal menyebut bahwa aksi tersebut tidak organik. Bahkan, dari beberapa pengakuan temannya, beberapa mahasiswa yang ikut aksi itu dibayar. “Ada beberapa teman saya yang mengaku bahwa mereka dibayar 50 ribu untuk mengikuti aksi tersebut,” kata Haikal.
Menanggapi salah satu mahasiswa Unpad yang ikut aksi tersebut, menurut Haikal itu adalah hak pribadi. Namun, mahasiswa yang ikut aksi itu tidak mewakili Unpad secara keseluruhan. “Itu adalah hak pribadi yang tidak bisa dilarang, tetapi di sisi lain keikutsertaannya tidak merepresentasikan kelembagaan karena tidak ada konsolidasi sikap dari mahasiswa Unpad,” katanya.
Haikal juga merasa heran akan tuntutan yang terkesan normatif. “Selain umum, tuntutannya juga harusnya diajukan kepada 3 paslon biar fair. Kalau perlu buat kajian, policy brief, atau pakta integritas,” ujarnya.
Menurut Haikal, jika nama aksi itu demonstrasi, harusnya menyentuh isu yang spesifik dari suatu pasangan calon. “Misalnya isu pelanggaran HAM 98 atau food estate,” kata Haikal. Ia pun menambahkan bahwa strategi komunikasi tiap pasangan calon berbeda-beda dan tidak perlu didemo.
“Tinggal diperhitungkan saja, paslon mana yang memang benar-benar membuka komunikasi dengan masyarakat. Bukan malah dibayar untuk didemo biar terlihat membuka komunikasi. Dan anehnya, demonya juga tidak dijaga seketat demo biasanya, itu kan aneh ya,” katanya.
Pilihan Editor: Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Ridwan Kamil, Bawaslu: Masih Diproses
