Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hasto Kunjungi Keluarga Kader PDIP Sleman yang Tewas Dianiaya: Dulu Berjuang untuk Jokowi

image-gnews
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Yogyakarta Sabtu 13 Januari 2024. Dok.istimewa
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Yogyakarta Sabtu 13 Januari 2024. Dok.istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengunjungi keluarga Muhandi Mawanto alias Andi, pemuda 22 tahun asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang meninggal dunia setelah dianiaya sejumlah orang di Simpang Tiga Maguwoharjo, Sleman Minggu 24 Desember 2023 lalu.

Hasto didampingi Sekretaris DPD PDI Perjuangan DIY yang juga Caleg DPR RI Totok Hedi Santosa dan anggota DPR RI My Esti Wijayati mendatangi rumah korban di Jalan Kembang No 67, RT03/RW61, Kecamatan Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Sabtu 13 Januari 2024.

Hasto menyampaikan duka kepada Mariyah dan Reni, yang merupakan ibu dan istri Muhandi. Hasto pun meminta kronologis kejadian saat itu. 

Hasto mengatakan setiap simpatisan, dan anggota partai mendukung Ganjar juga merupakan satu keluarga besar PDIP.

"Ketika kami mendengar ada korban tindak kekerasan dan menimpa Almarhum Mas Andi maka kami datang untuk menyampaikan duka cita dari Ibu Megawati," kata Hasto.

Ia meminta anak Andi dipersiapkan dididik dengan sebaik-baiknya dengan budi pekerti dan PDIP akam memberikan beasiswa untuknya.

Hasto mengatakan kejadian ini menjadi pelajaran yang berharga agar tidak boleh ada kekerasan lagi atas nama siapapun. 

"Tadi Mbak Esti menceritakan Mas Andi ini bagian dari pejuang partai yang sejak dulu mendukung Pak Jokowi," kata Hasto.

"Hanya sayang, kali ini beliau harus meninggal di medan juang dan berhadapan dengan orang yang dulu beliau bela dengan taruhan nyawa juga," ucap Hasto tanpa menyebut pihak yang dimaksud orang yang pernah dibela itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasto hanya memaparkan mereka yang telah duduk sebagai pemimpin harus memperjuangkan kekuasaan itu untuk rakyat dan bukan untuk keluarga. 

"Karena untuk menjadi presiden itu melalui perjuangan anak ranting, ranting, PAC, simpatisan bahkan banyak juga yang menjadi korban tindak kekerasan," kata dia.

"Bahkan Mbak Esti yang dulu juga mendukung Pak Jokowi, sampai dulu ada yang menodong pistol," imbuh dia.

"Ini menjadi pembelajaran untuk menjadi pemimpin bisa menjadi presiden karena perjuangan dari seluruh komponen rakyat dari yang paling bawah," kata dia.

Ia meminta jangan pernah lupakan tetesan keringat dari anak ranting, ranting, PAC. 

"Siapa yang melupakan tetesan keringat dari rakyat yang berjuang dengan penuh ketulusan lalu setelah mendapat kekuasaan hanya untuk keluarga lupa kekuasaan itu untuk rakyat, maka kebenaran akan ditegakkan," kata Hasto.

PRIBADI WICAKSONO

Pilihan Editor: Jokowi Bagi Bansos Dekat Baliho Prabowo-Gibran, TKN Minta Konteksnya Dilihat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

1 jam lalu

Sejumlah anggota Apdesi saat menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Desa menjadi Undang-Undang (UU) dengan salah satu poinnya perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal dua periode. TEMPO/M Taufan Rengganis
Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

2 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

2 jam lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

5 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.


Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

5 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (kedua kiri) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono (kedua kanan) saat meninjau tempat kerja di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Februari 2019. ANTARA FOTO/Moch Asim
Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.


Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

5 jam lalu

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan memberi sambutan saat acara penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham Divestasi PT Vale Indonesia Tbk. di Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?


Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

6 jam lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

6 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

6 jam lalu

Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa (Pabdesi) menggelar aksi unjuk rasa menuntut DPR merevisi Undang-Undang Desa pasal 39 agar masa jabatan Kepala Desa diperpanjang menjadi 9 tahun, Selasa, 17 Januari 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

7 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.