TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar atau Timnas Amin, Ahmad Nur Hidayat, menanggapi rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di sepanjang Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). Ia mengatakan proyek tersebut justru merusak lingkungan dan banyak menghabiskan anggaran besar.
"Kami sebagai akademisi melihat ini kok banyak kali janji-janji pembangunan yang kita juga tidak tahu dari mana angkanya, Rp 930 T (triliun) sepanjang Pantura, " kata dia saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 12 Januari 2024.
Sebelumnya, rencana pembangunan itu dilontarkan Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden (capres) Prabowo Subianto saat berbicara dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut, Rabu 10 Januari 2023. Proyek itu, menurut Prabowo dapat menjadi jawaban atas fenomena kenaikan permukaan laut, hilangnya tanah, dan sekaligus menjadi jawaban atas kualitas hidup sebagian rakyat Indonesia yang masih mengenaskan.
Nur Hidayat tak sependapat dengan Prabowo. Dia menyatakan pembangunan itu adalah proyek yang mengada-mengada dan dapat merusak lingkungan.
"Bisa anda bayangkan berapa banyak ekosistem laut yang hancur dengan membangun Giant Sea Wall. terutama adalah lingkungan itu akan merusak terumbu karang. Kedua nelayan nelayan kita yang tradisional yang harusnya bisa melaut kapanpun itu kan tidak bisa lagi leluasa, dia harus punya kayak tempat tempat khusus yang belum tentu dekat sama wilayah mereka," kata dia.
Bantah alasan pembangunan karena banjir
Dia pun menilai alasan pembangunan Giant Sea Wall sepanjang Pantura karena banjir mengada-ada. Ia mengatakan faktor banjir pun harus ditinjau ulang skala luasnya. Ia menyebutkan apakah terjadi di tingkat nasional atau seluruh pantai utara atau sebagian di pantai utara Jawa.
"Setahu saya di Cirebon tidak ada isu banjir, mungkin Semarang, iya. Saya kira masalah banjir itu belum menjadi isu nasional," kata dia.
Dengan situasi tersebut, dia mengusulkan persoalan banjir tersebut diurus oleh pemerintah daerah. Menurut dia, pemerintah pusat harus membiarkan pemerintah daerah kreatif dalam menyelesaikan masalah tersebut.
"Tetapi pemerintahan pusat hanya mengawal bagaimana anggaran yang didapat diderah benar-benar bisa mengawasi," ujarnya.
Penurunan daratan tak terjadi di seluruh Pantura
Dia juga membantah jika pembangunan Giant Sea Wall dianggap perlu karena terjadi penurunan daratan jawa di seluruh Pantura. Nur Hidayat menyatakan hal itu tak dilandasi dengan data yang benar. Nur Hidayat justru menuding ada suara para pebisnis di balik proyek ini.
"Ada yang turun ada yang naik. Saya bisa memahami bahwa ini adalah politik yang besar melibatkan developer-developer," kata dia
Nur Hidayat menyatakan negara seharusnya memikirkan pembangunan yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Karena itu, dia menilai pembangunan Giant Sea Wall bukan hal prioritas untuk dilakukan pemerintah saat ini.
"Malah saya berani mengatakan kalau ini bellum dibutuhkan. Di saat anggaran kita terbatas, membayar utang negara banyak, daya beli masyarakat rendah," kata dia.
Bukan hanya Prabowo Subianto, capres Ganjar Pranowo pun sepakat dengan rencana pembangunan Giant Sea Wall sepanjang Pantura tersebut.
