Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Trenggono Siap Kebut Pelaksanaan Program Ekonomi Biru di 2024

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, merinci fokus kementeriannya di tahun 2024 yang terpusat pada pelaksanaan program-program berbasis ekonomi biru. Dalam konferensi pers Outlook dan Program Prioritas Sektor Kelautan dan Perikanan 2024, Trenggono menegaskan urgensi percepatan program-program tersebut untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan.

"Kita bicara bukan hanya penangkapan, hasil laut, dan sebagainya, tapi juga mengelola ruang laut. Kemudian bagaimana mengembangkan budidaya, melalui model-model berbasis kawasan. Bagaimana masyarakat pesisir menjadi masyarakat produktif. Bagaimana bisa mencapainya tentu harus ada intervensi pemerintah, salah satunya melalui program kampung nelayan modern," ungkap Menteri Trenggono.

Program prioritas ekonomi biru KKP mencakup lima agenda besar meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Lalu pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut.

Untuk mewujudkan program-program tersebut, KKP telah menerbitkan dua Peraturan Pemerintah, yaitu PP No 11 tahun 2023 dan PP No 26 tahun 2023. Begitu pula dengan beberapa Peraturan Menteri yang mendukung implementasi kebijakan, seperti penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa pelaksanaan kedua kebijakan tersebut masih dalam tahap penyempurnaan untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. "Dua-duanya masih belum dijalankan ya, masih terus dimatangkan agar saat diimplementasikan seluruhnya siap," kata Menteri Trenggono.

Lebih lanjut, Trenggono memaparkan implementasi program ekonomi biru di 2024, termasuk penguatan infrastruktur teknologi monitoring, pembangunan modeling budidaya, integrasi perizinan antara pemerintah pusat dan daerah, perlindungan pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta penanggulangan sampah plastik di laut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama.

Dalam konteks modeling budidaya, KKP telah melakukan pembangunan di beberapa lokasi strategis, seperti modeling budi daya udang di Sumba Timur, budi daya ikan nila di Karawang, budidaya kepiting di Pasuruan, budi daya rumput laut di Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara, serta budi daya lobster di Batam.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"KKP juga akan terus mengembangkan sistem infrastruktur Ocean Big Data. Di tahun 2024 ini, kami juga memulai pengadaan satelit nano untuk pemantauan dan pengawasan perairan Indonesia, serta melanjutkan penyusunan Ocean Accounting," ungkap Trenggono.

Dengan sejumlah target ambisius, KKP membidik capaian produksi perikanan sebesar 30,85 juta ton, nilai ekspor produk perikanan sebesar USD7,20 miliar, Nilai Tukar Nelayan 108, dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 105.

Untuk mendukung pelaksanaan program prioritas di tahun 2024, KKP memiliki anggaran sebesar Rp7,1 triliun. Sistem pengawasan internal diperkuat untuk memastikan pelaksanaan program ekonomi biru berjalan sesuai perencanaan dan memberikan dampak maksimal pada masyarakat.

Sekretaris Jenderal KKP, Komjen Pol Prof. Rudy Heriyanto Adi Nugroho, menegaskan kesiapan dari segi kesekretariatan, budgeting, landasan hukum, data dan informasi, serta penguatan sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah ini, KKP berkomitmen untuk menjaga momentum positif yang dicapai pada tahun 2023.

Sebagai informasi tambahan, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) KKP di tahun 2023 mencakup produksi perikanan sebesar 24,74 juta ton, PNBP kelautan dan perikanan Rp 1,69 triliun, pertumbuhan PDB Perikanan sebesar 6,78 persen sampai triwulan III, ekspor hasil perikanan USD 5,6 miliar, Nilai Tukar Nelayan 105,40, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan 104,92, dan investasi kelautan dan perikanan mencapai Rp9,56 triliun sampai triwulan III.

Dalam pengawasan, KKP berhasil menangkap 269 kapal asing dan kapal dalam negeri yang terlibat dalam praktik illegal, unreported, unregulated fishing. Tahun 2023 juga menjadi tahun sukses dalam pengembangan beberapa modeling, seperti modeling Kampung Nelayan Modern di Papua, modeling Budi Daya Udang Berbasis Kawasan di Jawa Tengah, dan modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan di Sulawesi Tenggara.(*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PNM Apresiasi Karyawan dan Unit Kerja Terbaik

3 jam lalu

PNM Apresiasi Karyawan dan Unit Kerja Terbaik

PNM Excellence Award 2024 merupakan ajang tahunan untuk pemberian penghargaan atas capaian karyawan dan unit kerja PNM.


Bamsoet Ajak Kukuhkan Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa

3 jam lalu

Bamsoet Ajak Kukuhkan Kembali Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Bambang Soesatyo mengajak seluruh elemen bangsa mempererat tali silaturahmi untuk mengukuhkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa saat menghadiri halal bihalal PKS.


Bamsoet Apresiasi IKA Jayabaya, Tetap Eksis Selenggarakan Kegiatan Positif

15 jam lalu

Bamsoet Apresiasi IKA Jayabaya, Tetap Eksis Selenggarakan Kegiatan Positif

Dari kampus Jayabaya telah lahir tokoh-tokoh nasional dan sumberdaya-sumberdaya manusia


Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

15 jam lalu

Pengangkatan Girder Pertama Proyek Pembangunan LRT Jakarta Fase 1B

Light Rail Transit (LRT) Jakarta Fase 1B sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah transportasi yang kronis di ibu kota.


Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

16 jam lalu

Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

Solok berhasil kurangi sampah 10 persen


60 Persen Lulusan BINUS School Serpong Diterima di Kampus Luar Negeri

20 jam lalu

60 Persen Lulusan BINUS School Serpong Diterima di Kampus Luar Negeri

BINUS SCHOOL Serpong, sekolah yang mengusung kurikulum Cambridge, mencatat lebih dari 60 alumni mereka di tahun 2024 ini diterima untuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri.


Bamsoet Berikan Kuliah Pembaharuan Hukum, Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

20 jam lalu

Bamsoet Berikan Kuliah Pembaharuan Hukum, Dorong Penyempurnaan UU Pemilu

Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) masih menyisakan pekerjaan rumah bagi parlemen dan pemerintah yang akan datang


Mahasiswa FIA UI Gelar Company Visit ke Jasa Marga Toll Road Command Center

21 jam lalu

Mahasiswa FIA UI Gelar Company Visit ke Jasa Marga Toll Road Command Center

PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menerima agenda Company Visit dari para Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Program Studi Ilmu Administrasi Niaga, ke Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) untuk belajar sekaligus mengenal proses bisnis dan digitalisasi layanan operasional Jasa Marga


Nikson Nababan Siap Bersaing di Bursa Bakal Calon Gubernur Sumut 2024

21 jam lalu

Foto: Dok.Detikcom
Nikson Nababan Siap Bersaing di Bursa Bakal Calon Gubernur Sumut 2024

Siapapun masyarakat Indonesia yang ingin membantu dan ingin membangun pasti diakomodir oleh Partai PDIP


KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

23 jam lalu

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim
KemenKopUKM Pastikan Kebijakan Pemerintah Berpihak pada Pelaku UMKM

KemenkopUKM tidak menemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam dalam Perda Kabupaten Klungkung