Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bantah Klaim Prabowo, JK Sebut Data Anggaran Alutsista Bukan Rahasia Negara

Reporter

image-gnews
Mantan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla menggelar konferensi pers ihwal penampilan debat capres ketiga di kediamannya,  Jalan. Brawijaya Raya No 6 Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2024. TEMPO/Tika Ayu
Mantan Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, Jusuf Kalla menggelar konferensi pers ihwal penampilan debat capres ketiga di kediamannya, Jalan. Brawijaya Raya No 6 Jakarta Selatan, Rabu, 9 Januari 2024. TEMPO/Tika Ayu
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Indonesia ke 10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK mengatakan data anggaran Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia (Alutsista) bukan termasuk rahasia negara. Hal tersebut mengomentari pernyataan debat capres pekan lalu.  

"Rahasia apa sih pertahanan kita, bagian apa yang perlu dirahasiakan kalau hanya alutsista. Kan alutsista kan? Apanya yang musti dirahasiakan," kata dia saat ditemui di kediamannya Jalan. Brawijaya Raya No 6, Jakarta Selatan, Rabu, 10 Januari 2024.

Jusuf Kalla menduga bahwa narasi rahasia yang digaungkan merespon pertanyaan soal pertahanan sebagai upaya menutupi harga yang tidak wajar dalam pengadaan alutsista. "Selalu begitu," kata dia.

"Bahwa kita punya sekian Sukoi, sekian F16 semua orang tahu. Tidak ada itu ya (rahasia), di dunia ini apa yang rahasia," katanya. 

Laki-laki kelahiran Makassar itu mengatakan sah saja jika terkait Alutsista ini disampaikan di forum debat. Ia pun menyinggung saat operayaaan HUT TNI, TNI memamerkan Alutsista ke publik. 

"Tiap 5 Oktober kan dipamerkan kita punya alutsista semuanya. Tidak rahasia. Tidak ada disimpan di tempat nanti kita keluarkan," katanya.

JK menyampaikan memang ada beberapa hal yang mesti dirahasiakan, jika Alutsistas Indonesia seperti Nuklir atau senjata rahasia hebat lainnya.

"Kita kan tidak punya nuklir yang harus dirahasiakan dimana tempatnya, terkecuali ada senjata-senjata rahasia yang hebat biasanya itu dirahasiakan," katanya. 

  

Dalih kubu Prabowo
 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Meutya Hafid menyebut Prabowo tidak membuka data pertahanan di debat capres karena kepentingan negara. Meutya mengklaim Prabowo membuka data pertahanan berisiko pada data pertahanan.

Dalam rilis tertulis Meutya, ia mengatakan Prabowo telah bersikap negarawan karena tak membeberkan data pertahanan. Ia mengatakan bahwa data pertahanan menyangkut kepentingan negara. 

“Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa,” kata Meutya yang juga Ketua Komisi I DPR RI yang membawahi bidang pertahanan, dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 8 Januari 2024.

Saat debat, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kompak mengkritik Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Kritik tersebut adalah soal perencanaan pertahanan hingga masalah kesejahteraan prajurit TNI.

Prabowo yang sempat sedikit emosi menjawab, data yang disampaikan kedua pesaingnya itu keliru. Ia pun mengajak Anies dan Ganjar untuk bertemu di luar sesi debat.

"Sekarang waktunya enggak ada. Jadi, saya mengundang kami bicara, terbuka. Masa kami mau buka semua kekurangan kita di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, negara maju, masalah rahasia ada," ujar Prabowo dalam Debat Capres di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Ahad, 7 Januari 2024.


Pilihan Editor: JK soal Netralitas Presiden di Pemilu: Kalau Tidak Adil, Melanggar Sumpah Lebih Tinggi dari UUD

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Teken Perpres Kemenko, Ini Daftar Lengkap Kementerian di Bawahnya

2 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto dan anggota Kabinet Merah Putih dalam sesi foto bersama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Ahad, 20 Oktober 2024. Foto Istimewa
Prabowo Teken Perpres Kemenko, Ini Daftar Lengkap Kementerian di Bawahnya

Kabinet Merah Putih terdiri atas 48 kementerian. Ini daftar lengkapnya sesuai Perpres yang diteken Presiden Prabowo kemarin.


Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

18 menit lalu

Menteri Koordinator Bidang Poltiik dan Keamanan Budi Gunawan ditunjuk sebagai Kepala Kompolnas di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Daftar Anggota Kompolnas Periode 2024-2028, Berikut Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya

Presiden Prabowo Subianto melantik Budi Gunawan sebagai Ketua Kompolnas periode 2024-2028. Berikut daftar lengkap Anggota Kompolnas periode 2024-2028.


Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

23 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto sebelum memimpin sidang perdana Kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore ini, Bahas Apa?

Sidang Kabinet sore ini merupakan yang kedua untuk Pemerintahan Prabowo.


Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

29 menit lalu

Presiden Prabowo Subianto dan anggota Kabinet Merah Putih dalam sesi foto bersama di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Ahad, 20 Oktober 2024. Foto Istimewa
Ini Struktur 7 Kemenko Berdasarkan Perpres yang Diteken Prabowo

Prabowo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 141-147 Tahun 2024 tentang tujuh kementerian koordinator yang ada di dalam Kabinet Merah Putih


Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM Jelaskan Syaratnya

43 menit lalu

Presiden Prabowo Resmi Hapus Piutang Macet UMKM, Petani dan Nelayan
Prabowo Hapus Utang Petani hingga Nelayan, Menteri UMKM Jelaskan Syaratnya

Seputar langkah Prabowo menghapus kredit macet UMKM petani hingga nelayan.


Top 3 Nasional: Meutya Hafid Cerita Kondisi Kantor Digeledah dalam Kasus Judi Online, Budi Gunawan Jadi Ketua Kompolnas

1 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat, 1 November 2024 TEMPO/Daniel A. Fajri
Top 3 Nasional: Meutya Hafid Cerita Kondisi Kantor Digeledah dalam Kasus Judi Online, Budi Gunawan Jadi Ketua Kompolnas

Penggeledahan Komdigi oleh polisi untuk menyelidiki kasus judi online hingga Budi Gunawan diangkat jadi ketua Kompolnas paling banyak dibaca.


Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

3 jam lalu

Petugas memasang tulisan Pertalite Off di samping mesin pengisian BBM dan hanya melayani non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Infornasi dari Pertamina Patra Niaga Jateng DIY menyatakan sedang ada gangguan nasional, Pertamina sedang berkoordinasi dengan PT Telkom dan Sigma. Tempo/Budi Purwanto
Kenapa Subsidi BBM Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Rencana Prabowo Mengubah Menjadi BLT

Skema pengubahan subsidi BBM jadi BLT dikaji Kementerian ESDM. Prabowo bentuk Tim Khusus Subsidi untuk mencari bentuk subsidi yang tepat sasaran.


Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

11 jam lalu

Tarik ulur pembatasan BBM bersubsidi bagi masyarakat terjadi. Di beberapa SPBU, sudah ada yang mewajibkan menggunakan QR code untuk mengisi BBM.
Prabowo Berencana Ubah Subsidi BBM Menjadi BLT, Ekonom Minta Pemerintah Hati-hati

Ekonom, Achmad Nur Hidayat, meminta Presiden Prabowo Subianto berhati-hati bila dengan rencana mengubah subsidi BBM menjadi BLT.


Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

12 jam lalu

Anggota Komisi XIII DPR RI Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja dengan Menteru HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Kelanjutan Nama Capim KPK, Anggota DPR Bilang Terserah Presiden

Supratman menjelaskan, pimpinan DPR sudah mengirimkan surat kepada Prabowo untuk menanyakan Capim KPK yang diserahkan Jokowi.


Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

12 jam lalu

Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), pada Selasa, 5 November 2024, di Istana Negara, Jakarta. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Ragam Respons atas Penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala OIKN

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono mengatakan Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN.