TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Presiden RI ke 10 ke 12, Jusuf Kalla menanggapi ihwal pentingnya netralitas pemimpin dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ia mengingatkan sumpah janji, di mana pemimpin yang tidak netral melanggar Janji UUD dan Kitab Suci.
"Jadi seorang pejabat ya, bukan hanya presiden, tidak adil itu melanggar sumpahnya jadi keduanya kena, Allah kena, UUD nya kena ya" kata dia saat ditemui di kediamannya Jalan. Brawijaya Raya No 6 Jakarta Selatan, Rabu 10 Januari 2024.
Jusuf Kalla mengatakan Presiden Joko Widodo alais Jokowi dalam pidatonya sering nenyampaikan imbauan agar netralitas dijaga. Padahal, kata JK, Presiden menyebutkan jika ada aparat negara yang tidak netral berarti melanggar perintah presiden.
"Tidak melaksanakan perintah presidennya," kata dia.
Sedangkan presiden yang tidak netral berarti dia melanggar sumpah janjinya di hadapan dasar negara dan kitab suci.
"Integritas itu tercantum dalam adilnya dan sumpah seorang presiden, itu dimulai dengan 'Demi Allah saya akan melaksanakan tugas-tugas itu sebaiknya dan seadil-adilnya. Kalau tidak adil melanggar sumpah itu. Karena sumpah itu lebih tinggi daripada UUD loh," kata dia.
Jusuf Kalla pun mengingatkan dirinya selalu menjadi mawas saat masih bereda di pemerintahan dan menduduki jabatan wakil presiden. Pasalnya, ia mengucap janji di hadapan kitab suci.
"Baca alquran lagi, saya takut itu saat di pemerintahan," katanya.
Ketua Dewan Masjid Indonesia ini juga ingatkan bahwa netralitas presiden ini juga berkenaan dengan integritas pemimpin.
"Hubungannya dengan kebijakan akan seseorang itu juga penting untuk melihat integritas orang itu, calon itu karena masyarakat perlu tahu juga calonnya, integritasnya bagaimana," kata dia.
Sebelumnya, sepekan terakhir Jokowi intens bertemu dengan sejumlah elit parpol dari Koalisi Indonesia Maju yang menyokong pasangan Prabowo-Gibran. Mulai dari calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto yang juga sebagai Menteri Pertahanan, kemudian Ketua Umum Golkar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.
Kunjungi Jokowi ini disoroti di tengah isu keberpihakan Jokowi terhadap paslon tertentu di Pilpres 2024.
Pilihan Editor: Anies Dilaporkan ke Bawaslu, Jusuf Kalla: Bagus, Pak Jokowi jadi Saksi
