Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

4 Jabatan Penting yang Pernah Ditolak Rizal Ramli

image-gnews
Ekonom Rizal Ramli menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Kedatangan Rizal Ramli untuk melaporkan politikus Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/Muhammad Hidayat
Ekonom Rizal Ramli menyambangi gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018. Kedatangan Rizal Ramli untuk melaporkan politikus Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik. TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wafatnya Rizal Ramli di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta pada Selasa, 2 Januari 2024 membuat Indonesia kehilangan salah satu ahli ekonomi terbaik. Kiprah dan kontribusinya untuk Indonesia tidak bisa dibilang biasa saja. Setelah menjadi tokoh dalam pergerakan mahasiswa semasa kuliah, Rizal Ramli telah banyak memberikan kontribusi khususnya dalam bidang ekonomi.

Sekembalinya Rizal dari Amerika Serikat, ia mendirikan ECONIT Advisory Group bersama beberapa ekonom lainnya seperti Laksamana Sukardi, Arif Arryman, dan M.S. Zulkarnaen. Rizal Ramli juga aktif mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru. Beberapa kebijakan yang pernah dikritik oleh Rizal diantaranya kebijakan mobil nasional, pupuk urea, pertambangan Freeport, dan lainnya. Bersama beberapa rekannya, Rizal pernah mendirikan dan menjadi ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI).

Dengan rekam jejaknya yang luar biasa, banyak kesempatan mendatangi Rizal Ramli. Namun, berbagai opportunity yang datang padanya, tidak serta-merta diterimanya begitu saja. Berikut terdapat 4 jabatan yang ditolak oleh Rizal Ramli semasa hidupnya.

1. Menteri di Kabinet Pembangunan VII oleh Soeharto

Sebagai seorang ekonom yang diakui prestasinya, Rizal Ramli pernah beberapa kali mendapat tawaran sebagai seorang menteri. Namun banyak jabatan justru ditolaknya. Salah satunya adalah saat Presiden Soeharto menawari Rizal Ramli menjadi Menteri di Kabinet Pembangunan VII pada masa orde baru.

2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan

Semasa Gus Dur memerintah, Rizal Ramli pernah ditawari untuk menjadi Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua jabatan itu ditoleh oleh Rizal Ramli. Meski demikian, Rizal menerima permintaan Gus Dur untuk menjadi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog). Tak hanya itu, mengutip dari laman resmi pribadinya, rizalramli.com, setelah jabatannya sebagai Kepala Bulog usai, ia mengisi beberapa posisi sebagai menteri di pemerintahan Gus Dur, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan.

3. Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat

Jabatan sebagai Duta Besar merupakan posisi yang banyak diinginkan oleh orang-orang. Terlebih lagi, duta besar untuk negara besar seperti Amerika. Namun, rasanya itu tidak berlaku bagi Rizal Ramli. Ketika Gus Dur menawarkan posisi Duta Besar untuk Amerika Serikat, ia justru menolaknya. Rizal Ramli justru memilih menjadi Kepala Bulog daripada seorang Duta Besar Negara.

4. Sekjen Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) 

Pada November 2013 lalu, PBB memberikan penawaran kepada Rizal Ramli sebagai Sekjen Economic dan Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP). Namun, penawaran langka ini justru ditolak oleh Rizal Ramli dengan alasan ingin memfokuskan dirinya untuk mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia. 

SHARISYA KUSUMA RAHMANDA | LAILI IRA | BAGUS PRIBADI 

Pilihan Editor: Anies, Prabowo, Ganjar Kenang Rizal Ramli

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

6 jam lalu

Duta Besar Austria untuk Indonesia Thomas Loidl saat ditemui usai konferensi pers
Austria Tertarik Berkontribusi di IKN

Dubes Austria untuk Indonesia menyatakan ada banyak ketertarikan dari negaranya untuk berkontribusi di IKN.


Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

12 jam lalu

Mahfud MD saat mengunjungi UII Yogyakarta Rabu, 8 Mei 2024. Dok.istimewa
Mahfud Md: Makin Banyak Menteri, Indikasi Banyak Kolusi dan Sumber Korupsi

Presiden terpilih Prabowo Subianto sendiri belakangan berencana akan menambah jumlah menteri di kabinetnya menjadi 40 pos.


Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

18 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?


Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

18 jam lalu

Pakar Sebut 26 Menteri Cukup dalam Kabinet: Banyak Kementerian Saling Tabrak

Dalam Kajian Pusat Studi Konstitusi Unand, Feri Amsari menyatakan Indonesia hanya membutuhkan 26 menteri.


Eko Patrio Diusulkan Menjadi Menteri oleh PAN, Tanggapan Gibran hingga Rekam Jejak

19 jam lalu

Eko Patrio. Foto : Instagram
Eko Patrio Diusulkan Menjadi Menteri oleh PAN, Tanggapan Gibran hingga Rekam Jejak

PAN sedang menyiapkan komedian Eko Patrio untuk mendapat posisi menteri dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto


Penambahan Kursi Kabinet Jadi 41 Menteri Disebut Cuma Habiskan Anggaran

19 jam lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penambahan Kursi Kabinet Jadi 41 Menteri Disebut Cuma Habiskan Anggaran

Sudah ada aturan yang mengatur bahwa maksimal jumlah yang ditetapkan ialah 34 menteri dan kementerian.


Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

1 hari lalu

Militer Israel beroperasi di Penyeberangan Rafah sisi Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di Jalur Gaza selatan, dalam tangkapan layar yang diambil dari video selebaran yang dirilis pada 7 Mei 2024. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS
Israel Tutup Perbatasan Rafah, PBB: Bencana Kemanusiaan Jika Bantuan Tak Bisa Masuk Gaza

Pejabat PBB mengatakan penutupan perbatasan Rafah dan Karem Abu Salem (Kerem Shalom) merupakan "bencana besar" bagi warga Palestina di Gaza


Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

1 hari lalu

Pengungsi Palestina melarikan diri dari Rafah setelah militer Israel mulai mengevakuasi warga sipil dari bagian timur kota Gaza selatan, menjelang ancaman serangan, di tengah konflik antara Israel dan Hamas, di Khan Younis di selatan Gaza Strip 6 Mei 2024. Militer Israel melakukan serangan yang ditargetkan dengan sasaran kelompok Islam Hamas di bagian timur kota Rafah. REUTERS/Ramadhan Abed
Invasi Israel di Rafah, UN Women: 700.000 Perempuan dan Anak Perempuan Palestina dalam Bahaya

UN Women memperingatkan bahwa serangan darat Israel di Rafah, Gaza, akan memperburuk penderitaan 700.000 perempuan dan anak perempuan Palestina


Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

1 hari lalu

Kandidat presiden Rusia dan Presiden petahana Vladimir Putin berbicara setelah TPS ditutup, di Moskow, Rusia, 18 Maret 2024. Komisi Nasional Pemilu Rusia (CEC), suara pemilih yang terkumpul mencapai 72,22 persen, naik dari pemilu 2018 sebesar 67,5 persen. REUTERS/Maxim Shemetov
Ukraina Tolak Akui Vladimir Putin sebagai Presiden Sah Rusia

Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan tidak ada dasar hukum untuk mengakui Vladimir Putin sebagai presiden Rusia yang sah.


Prabowo Disebut Bentuk Kabinet Gemuk, Begini Perbandingan dengan Presiden Sebelumnya

1 hari lalu

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal bersama 1.000 pegawai Kemhan di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024. Tim Media Prabowo
Prabowo Disebut Bentuk Kabinet Gemuk, Begini Perbandingan dengan Presiden Sebelumnya

Prabowo disinyalir membentuk kabinet gemuk, bagaimana perbandingan dengan presiden sebelumnya?