TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis menegaskan pihaknya tidak pernah mengadvokasi penghentian atau penundaan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat. Todung menyebut TPN bansos merupakan program hasil persetujuan bersama Pemerintah dan DPR.
Di DPR pun terdapat partai-partai koalisi pengusung paslon Ganjar-Mahfud yang mendukung program-program prorakyat seperti penyaluran bansos. “Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan,” kata Todung dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2024.
Todung juga merespons pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas yang menyebut program bansos merupakan pemberian Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Todung mendengar pidato Zulhas meminta masyarakat untuk memilih putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
"Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu. Dan, ini bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical," kata Todung.
PAN merupakan bagian Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo-Gibran. Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung dari Presiden Jokowi
Politikus PDIP Sebut Zulhas Politisasi Bansos
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau (PDIP), Guntur Romli, menilai adanya politisasi terhadap program bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Guntur mempersoalkan pernyataan Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, bahwa bansos itu dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Ya kami membaca ada politisasi. Kalau mau dia (Zulkifli) politisi untuk Prabowo-Gibran terus dibilang ini dari Presiden Jokowi. Jangan ke situ lah karena ini kan haknya masyarakat,” kata Guntur saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, pada Selasa, 2 Januari 2024.
Guntur menyatakan hal itu dilakukan berulang-ulang oleh Zulkifli Hasan. Misalnya saat Menteri Perdagangan itu ikut kunjungan Jokowi ke beberapa daerah. Dia menilai Zulhas kerap menarasikan bansos itu diberikan oleh Jokowi. Padahal, menurut dia, bansos itu menggunakan uang negara. "Bansos adalah bantuan negara, bantuan pemerintah yang diserahkan kepada mereka yang berhak. Uangnya juga adalah uang negara,” kata dia.
Guntur yang juga juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menegaskan bansos itu berasal dari uang pajak rakyat, bukan uang pribadi Presiden Jokowi. “Ya bukan uangnya Zulhas apalagi ya kan. Jadi jangan mengklaim lah,” kata dia.
Menurut Guntur, meski Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP, partainya tidak mau mengklaim sepihak karena bansos itu bantuan negara. “Meskipun juga Presiden Jokowi, sampai sekarang ini PDI Perjuangan, tapi tidak mau mengklaim dan mempolitisasi. Ini haknya masyarakat. Jangan dipolitisasi bansos itu," kata dia.
Pilihan Editor: TPN Ganjar-Mahfud Bantah Tudingan Ingin Hentikan Dana Bansos
