Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo Minta Bansos Tak Jadi Komoditas Politik: Itu Hak Rakyat

Reporter

image-gnews
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menyapa warga di Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember 2023. ANTARA/Farhan Arda Nugraha
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat menyapa warga di Pasar Kebon Agung, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu 30 Desember 2023. ANTARA/Farhan Arda Nugraha
Iklan

Ganjar Pranowo sempat mengunjungi Pasar Kebon Agung, Ngemplak, Boyolali. Di sana Ganjar mengecek harga kebutuhan bahan pokok. 

"Yang biasanya Rp 10 ribu sekarang Rp 14 ribu dan ternyata ini sudah cukup lama. Yang kedua, kita belum bisa untuk mengendalikan cabai, bawang, tapi eksekusinya memang terkait pada saat panen dan tidak panen," ujar Ganjar di Pasar Kebon Agung pada Sabtu, 30 Desember 2023, seperti dikutip dari keterangan tertulis. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kondisi itu menurut Ganjar sering terjadi khususnya mahalnya harga beli di tingkat petani. Ganjar menyebut pertemuannya dengan pedagang di Pasar Kota Wonogiri pada Jumat kemarin, 29 Desember 2023 juga mengalami hal serupa. 

Menurut Ganjar, harga pangan dan kebutuhan yang stagnan dan terhitung tinggi lantaran kelangkaan pupuk akibat adanya kebijakan pengurangan subsidi dari pemerintah.

"Produksi mesti betul-betul kita perhatikan, karena kalau suplainya kurang maka kondisinya menjadi seperti ini. Kalau produksinya mau kita jaga, maka kita sudah harus menyiapkan teknologi yang lebih baik, daerah mana, sentra apa, kebutuhannya apa," kata Ganjar.

Bekas Gubernur Jawa Tengah itu menyebut untuk mengatasi persoalan yang dialami para pedagang, dirinya berjanji bakal menyiapkan bantuan modal usaha khusus untuk pelaku usaha dan pedagang kecil melalui perbankan. Program itu Ganjar mengatakan pernah ia jalankan ketika menjadi gubernur di Jawa Tengah. 

Saat itu, kata Ganjar, pihaknya menggandeng Bank Jateng untuk membuat program Kredit Lapak dengan memberikan plafon kredit kepada ibu-ibu sebesar maksimal Rp 2 juta dengan suku bunga rendah 2 persen per tahun. Lalu Ganjar juga menaikkan plafon kredit ibu-ibu menjadi maksimal Rp 25 juta dengan suku bunga yang sama.

Tak hanya itu, Ganjar menyebutkan bakal melakukan kebijakan serupa jika terpilih menang dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Langkah itu dilakukan dengan menggandeng satu perbankan untuk menyalurkan kredit ke pedagang kecil dengan suku bunga rendah.

"Atau memberikan penugasan pada perbankan pada umumnya untuk menyalurkan kredit pada yang kecil-kecil, termasuk pedagang pasar seperti ini. Mereka pasti ingin modal yang cepat, suku bunganya tidak tinggi seperti waktu Kredit Lapak kita buat itu untuk merespons pedagang pasar yang butuh modal Rp 500 ribu, Rp1 juta, Rp 3 juta," kata Ganjar.

Pilihan Editor: Janji Babat Korupsi, Mahfud Md: Aparat Tak Boleh Lagi Jadi Beking Mafia

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

3 hari lalu

Warga usai mendapat sekarung beras saat pembagian bansos beras di kantor Desa Sukamanah, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 11 Mei 2024. Kementerian Sosial mendistribusikan bantuan sosial beras sebagai jaring pengaman sosial untuk keluarga penerima manfaat yang sudah terdata dan terverifikasi. TEMPO/Prima mulia
Pemerintah Belum Bahas Kelanjutan Program Bansos Beras 10 Kg, Airlangga: Harga Beras Mulai Turun

Jokowi memberi sinyal bahwa bansos beras akan dilanjutkan hingga akhir tahun ini.


Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.


KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

3 hari lalu

Suasana berlangsungnya sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.


Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

4 hari lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Sidang PHPU Pileg, KPU Minta Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PSU dari PPP

Dalam permohonannya, KPU meminta MK menolak permohonan PPP terkait pemungutan suara ulang di Dapil Lampung Selatan 7.


Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

4 hari lalu

Ketua Komisioner Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asyari bersama anggota komisioner KPU lainnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu malam, 18 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.


Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

4 hari lalu

Pos Indonesia Bagikan Bansos Sembako dan PKH Tahap 2 di Bali

Sebanyak 44.400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dijadwalkan menerima bansos sembako dan PKH di Bali.


PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

4 hari lalu

Mantan capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo saat ditemui usai peringatan hari ulang tahun relawannya Jaringan Kerja Akar Rumput Bersama Ganjar (Jangkar Baja) di Jakarta pada Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
PDIP akan Libatkan Ganjar dalam Pilkada 2024, Ini Tugasnya

PDIP masih menjaring nama-nama potensial untuk Pilkada Jakarta 2024.