TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo menggagas program Sat Set Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan untuk peningkatan ekistensi penyandang disabilitas di berbagai daerah di Tanah Air. Itu program yang dijalankan selama sepuluh tahun selama menjabat Gubernur Jawa Tengah.
"Program Sat Set ini bergerak di berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Secara keseluruhan diarahkan untuk mewujudkan Indonesia Sehat, Terampil, dan Berdaya,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis, saat berkunjung ke Sanggar Inklusi Tunas Bangsa, Sukoharjo, Jawa-Tengah, Selasa, 26 Desmeber 2023.
Dia juga berpesan kepada para orang tua di situ agar tidak membiarkan anak-anak difabel berdiam di rumah. Kepada ibu-bapak setempat, Ganjar menjelaskan, Allah menitipkan putra-putri untuk disayangi dan didampingi. Para orang tua tidak sendirian karena dibantu pemerintah yang kreatif seperti di Sukoharjo.
“Tolong, tolong betul saya titip. Sampaikan pada keluarga-keluarga yang lain kalau ada anak berkebutuhan khusus, bawa ke sini. Jangan takut, jangan malu. Karena ke depan, kita bisa menemukan talenta yang luar biasa," ujarnya.
Dia menyatakan sudah bertemu banyak keluarga, yang anak-anaknya berkebutuhan khusus. Tapi didiamkan di rumah dan akhirnya anak tersebut tidak berkembang. "Padahal setelah keluar ternyata dia punya bakat menggambar, bakat olahraga,” tutur Ganjar.
Menurut Ganjar, pemberian layanan yang dilakukan sanggar itu kepada kaum difabel sangat baik karena setiap pekan diajak berkeliling untuk pelayanan. “Saya kira Sukoharjo ini bisa kita replikasi di seluruh Indonesia. Jadi inklusi betul-betul bisa berjalan dan ini untuk pertama kalinya saya menemukan layanan inklusi menanungi 12 kecamatan di Sukoharjo,” ucap dia.
Adapun “Program Disabilitas Mandiri Berprestasi” digagas Ganjar-Mahfud melalui visi misi, antara lain, kesetaraan di berbagai bidang meliputi pekerjaan dan upah, pendidikan, pelayanan publik, dan infrastruktur publik. Pengalaman Ganjar sebagai Gubernur disebut, telah membuktikan pelibatan kaum difabel.
Di sisi lain, kata dia, pemerintah daerah wajib melibatkan kaum difabel, anak-anak, dan perempuan dalam pembangunan infrastruktur dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Jawa Tengah tentang pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
“Saya sedikit punya pengalaman saat menjadi gubernur. Waktu itu, kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok yang selalu kami ajak dalam musyawarah perencanaan pembangunan di samping kelompok perempuan dan anak," ujar dia. "Inilah cara membuat semuanya setara dan tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind," kata dia.
Pilihan Editor: Kampanye di Sukoharjo, Ganjar Luncurkan Program 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana
