TEMPO.CO, Jakarta - Gonjang-ganjing pencopotan Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar bergulir sejak Dewan Pakar menggelar Rapat Pleno VIII pada Ahad, 9 Juli 2023. Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut ada permintaan dari para sesepuh partai berlambang pohon beringin itu agar Airlangga mundur.
Tak hanya Dewan Pakar, penilaian agar Airlangga diganti juga Hisjam klaim disampaikan oleh tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI).
Hisjam menyebut ada beberapa kandidat yang dinilai bisa menggantikan Airlangga. Mereka antara lain Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet).
Rapat Pleno itu, menurut Hisjam, juga menghasilkan sejumlah rekomendasi jelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Salah satu agenda rapat, kata Ridwan, adalah untuk mengevaluasi pencapresan ketua umum partai berlambang pohon beringin tersebut, Airlangga Hartarto.
Revisi pencapresan Airlangga disebut Ridwan akan dilakukan melalui munaslub. Tak hanya pencapresan, Ridwan menyebut ada peluang pergantian ketua umum dalam munaslub. “Jadi munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan capres, bisa calon lain,” kata Ridwan saat dihubungi, Ahad, 9 Juli 2023.
Baca Juga:
Ridwan menyatakan keputusan Munas 2019 tidak membawa kejelasan terhadap arah partai tersebut menghadapi Pemilu 2024. Pasalnya, elektabilitas Airlangga Hartarto sejak diusung jadi capres hingga saat ini tidak sampai 1 persen. "Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi,” kata dia.
Berbagai lembaga survei memang menyatakan bahwa elektabilitas Airlangga Hartarto tidak cukup kuat untuk bertarung pada Pilpres 2024. Elektabilitas pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian itu bahkan kalah dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam pertarungan untuk memperebutkan kursi cawapres. Ridwan Kamil baru bergabung dengan Golkar pada Januari lalu.
Menanggapi kabar rencana munaslub dari Dewan Pakar, Airlangga Hartarto buru-buru membantahnya. "Enggak ada itu, tidak ada," ujar dia di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juli 2023.
Airlangga menyebut partainya sampai saat ini masih berpegang teguh pada hasil forum tertinggi yang memandatkan dirinya memimpin Golkar serta menjadi capres 2024. "Forum tertinggi, rakernas, rapim, munas," ujar dia.
Isu munaslub juga ditepis Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. Ia memastikan seluruh elemen partai itu tetap loyal dan solid mendukung sang ketua umum, Airlangga Hartarto.
“Tidak ada agenda ataupun kesempatan untuk melakukan munaslub. Seluruh elemen Golkar tetap solid setia kepada Ketum Golkar,” kata Dave saat dihubungi, Senin, 10 Juli 2023.
Ia pun mengatakan pengurus pusat partai tetap berpegang pada keputusan musyawawah nasional partai pada 2019 yang mengusung Airlangga sebagai calon presiden 2024. "Pastinya (mendukung Airlangga capres)," ujar dia.
Berdasarkan laporan Majalah Tempo yang terbit Ahad, 23 Juli 2023, wacana Luhut menjadi Ketua Umum Golkar muncul usai politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai bertemu Luhut pada Jumat sore, 7 Juli 2023.
"Pak Luhut melihat berbagai masalah di Golkar sejak Airlangga memimpin pada 2017," kata Yorrys kepada Tempo di Pacific Place, Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Dia mencontohkan, pada Pemilu 2019, perolehan kursi Golkar di DPR susut 6 menjadi 85 bangku. Jumlah kepala daerah juga turun.
Yorrys bercerita, dalam pertemuan itu, Luhut banyak memberi arahan khusus mengenai Golkar. Termasuk wacana menggantikan posisi Airlangga. "Pak Luhut minta Airlangga diganti," kata Yorrys.
Sejumlah sumber di lingkup internal Golkar juga bercerita bahwa di partai mereka mulai ada operasi pengambilalihan kursi ketua umum. Sebelum Rapimnas Golkar digelar pada 4-6 Juni lalu, Luhut disebut-sebut mengundang puluhan pengurus DPP ke rumahnya untuk mengggalang dukungan.
"Kami mendengar ada upaya itu di teman-teman DPR. Tapi belum ada yang berani bicara terbuka," kata Wakil Ketua DPD Golkar DIY, John S. Keban, Kamis, 20 Juli 2023.
Menurut sejumlah politikus Golkar yang ditemui Tempo, para pendukung Luhut juga bermanuver mengegolkan jagoannya. Beberapa di antaranya bekas Sekjen Golkar Idrus Marham dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Mengetahui namanya masuk dalam radar tersebut, Bahlil hanya merespons santai dan singkat. "Biasa itu biasa, nanti ya, nanti (direspon lagi)," ujar Bahlil di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juli 2023.
Dukungan agar Bahlil menjadi Ketua Umum Partai Golkar mengalir dari Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Papua Max Richard Krey. Ia menyebut elektabilitas partai beringin itu kini merosot dan perlu ada pemimpin baru. Max pun membela soal posisi Bahlil yang dianggap bukan bagian dari Golkar.
Sementara itu, Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan mengaku bersedia menjadi Ketua Umum Partai Golkar jika mendapat dukungan dari anggota partai beringin tersebut. “Kalau didukung, mau,” kata dia usai menghadiri Penandatanganan MoU Program HEAL di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-kura Bali, di Denpasar, Selasa, 25 Juli 2023.
Meski mengaku siap menjadi Ketum Partai Golkar, politikus yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi itu menyampaikan tak ada kepentingan yang terlalu besar untuk menduduki jabatan tersebut, bahkan dja tak tahu siapa saja yang hendak maju.
Pada pengujung Juli 2023, gonjang-ganjing Munaslub mulai mereda. Airlangga bertemu dengan seluruh ketua DPD Golkar di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu malam, 30 Juli 2023. Hasil pertemuan itu menolak wacana munaslub. Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily, mengklaim seluruh DPD Golkar solid menolak Munaslub dan mendukung keberlanjutan kepemimpinan Airlangga Hartarto.
"Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” jelas Ace Hasan dalam keterangan tertulis, Senin, 31 Juli 2023.
Ace Hasan menekankan dukungan solid 38 DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia juga dapat menghentikan gonjang-ganjing yang ditimbulkan dari wacana munaslub. “Jadi gonjang-ganjing di tubuh partai Golkar ini sudah seharusnya dihentikan karena sebagaimana kita tahu, waktu Pemilu tinggal 200 hari lagi,” ujar Ace Hasan.
