TEMPO.CO, Jakarta - Ganjar Pranowo calon presiden nomor urut 3 menyatakan prihatin ihwal kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi. Saat Capres Pemilu 2024 pada Selasa, 12 Desember 2023, Ganjar menyebut kerugian negara yang disebabkan oleh korupsi mencapai angka Rp 230 triliun, angka tersebut menurut Ganjar dapat digunakan untuk membangun sekitar 27 ribu Puskesmas.
"Data ICW menunjukkan sekitar Rp 230 triliun dalam 10 tahun terakhir, kerugian negara itu terjadi. Ini setara kalau kita pakai untuk membuat Puskesmas kira-kira 27 ribu," kata Ganjar Pranowo.
Puskesmas disebut-sebut menjadi prioritas Ganjar-Mahfud dalam membangun infrastruktur kesehatan nasional. Jika terpilih, pasangan nomor urut 3 itu punya janji membuat program satu desa satu Puskesmas. Ganjar-Mahfud juga akan menjamin ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, obat esensial, dan percepatan digitalisasi layanan kesehatan atau yang juga disebut dengan telemedicine.
Sejarah Puskesmas
Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia, Puskesmas memiliki sejarah panjang. Seperti dikutip dari buku berjudul “Manajemen Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas” karya La Ode Kamalia, sejarah pendirian Puskesmas di Indonesia dapat dilacak kembali sejak 1930-an.
Munculnya Puskesmas di Indonesia dipelopori oleh Johanne Leimena dan Abdoel Patah, Johannes Leimena merupakan Menteri Kesehatan yang menjabat saat era Orde Lama. Lebih lanjut, pendirian Puskesmas terinspirasi dari konsep Bandung Plan yang diterapkan oleh Rumah Sakit Zending Imanuel, Bandung, yang merupakan bekas tempat kerja Johannes Leimena.
Bandung Plan merupakan sebuah sistem kesehatan nasional yang mengatur mengenai sistem birokrasi kesehatan nasional. Konsep yang diperkenalkan Leimena pada 1952 itu juga mengatur ihwal pembangunan rumah sakit pusat yang berada di kota hingga pos kesehatan di desa terpencil.
Kendati demikian, konsep tersebut belum mampu direalisasikan pada era Presiden Sukarno karena terbatasnya dana atau biaya. Setelah Presiden Sukarno digantikan oleh Presiden Suharto, gagasan Bandung Plan kembali diangkat oleh Gerrit Augustinus Siwabessy yang merupakan Menteri Kesehatan menjabat pada awal Orde Baru.
Seperti dilansir dari laman Fkm.unair.ac.id, gagasan tersebut disampaikan pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional atau Rakerkesnas yang diadakan di Jakarta pada 1968. Setelah itu, teknis pengadaan Puskesmas dibahas kembali pada edisi selanjutnya dari Rakerkesnas, yakni Rakerkesnas II 1969 yang membahas mengenai pembagian Puskesmas berdasarkan kategori tenaga pemimpin dan Rakerkesnas III 1970 yang membahas pembagian Puskesmas berdasarkan wilayah tingkat kerja.
Hingga kemudian, pendirian Puskesmas disetujui dan masuk dalam program Pembangunan Lima Tahun atau Pelita. Pada Pelita II yakni antara 1974 hingga 1979, pemerintah Orde Baru berhasil membangun sekitar 2.000 Puskesmas, pada 1993, jumlah Puskesmas yang berhasil dibangun oleh pemerintah Orde Baru mencapai 6.748 unit di seluruh Indonesia.
RENO EZA MAHENDRA | DEFARA DHANYA PARAMITHA
Pilihan Editor: Gibran Minta Maaf Soal Aksi Bersoraknya Saat Debat Capres Pertama
