Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Debat Capres Cawapres: Ganjar Sebut Intimidasi Dialami Ketua BEM UI Melki Sedek Huang, Begini Kasusnya

image-gnews
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti debat capres perdana di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023. Debat pertama mengangkat tema soal Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, JakartaPada debat capres cawapres perdana tersebut, Ganjar Pranowo mengungkapkan Ketua BEM UI Melki Sedek Huang merupakan salah satu korban intimidasi dari aparat penegak hukum. Sebab, Melki berani mengungkapkan kritik dengan lantang.

Padahal, menurut Ganjar, selama ini demokrasi kerap digaungkan untuk selalu dijaga dan dihormati. Akibatnya, Ganjar melihat intimidatif aparat penegak hukum harus diselesaikan.

Menanggapi pernyataan Ganjar, Melki berharap kasusnya tidak hanya menjadi bahan kampanye. Ia juga mengungkapkan, momen debat Capres 2024 tadi malam diharapkan capres memahami benar bahwa represi bentuk dosa besar. Ia juga meminta kandidat capres berani berkomitmen untuk tidak antikritik dan melindungi kebebasan berekspresi.

Kronologi Intimidasi Orang Tua Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang

Melki Sedek Huang mengaku sering mendapatkan intimidasi dari aparat. Setiap BEM UI melakukan aksi atau acara diskusi, ia selalu dihubungi melalui telepon oleh aparat dan meminta agar diskusi dibatalkan atau dibuat secara daring.

"Bisa enggak dialihkan jadi ini, jadi itu. Saya bilang boleh dialihkan, boleh diubah ke online dan sebagainya, tetapi artinya jadi acara baru dan perlawanan baru, acara ini tetap jalan. Pokoknya intimidasi selalu ada," kata Melki usai melangsungkan Kultum Kebangsaan di Lapangan Rotunda, Kampus UI Depok, pada Selasa, 7 November 2023.

Akhir Oktober 2023, ibu Melki yang bertempat tinggal di Pontianak menelepon karena ada aparat mengunjungi rumahnya. Aparat tersebut bertanya, “Kapan Melki kembali ke Pontianak”. Selain itu, aparat juga menanyakan terkait kebiasaan yang dilakukan Melki sehari-hari kepada sang ibunda.

"Melki kira-kira tiap malam kebiasannya ngapain, ibu tiap malam pulang jam berapa," ujar Melki mencotohkan aparat yang menanyakan kepada ibunya. 

Selain sang ibu, orang yang mengaku aparat tersebut juga mengusut kebiasaan Melki dari guru sekolahnya di SMA 1 Pontianak.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Guru saya di SMA 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang putusan MK ada yang tanya, ‘Melki pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasannya apa?’ dan lain sebagainya," katanya.

Bahkan, Melki juga pernah beberapa kali ditelepon oleh sosok yang mengaku sebagai pihak keamanan. Namun, ia mengungkapkan tidak ada satu ancaman yang membuatnya takut dan memadamkan semangat perjuangannya. Ia menilai, jika banyak yang mengancam berarti dirinya ada di jalan kebenaran. Ancaman kerap berdatangan kepada Melki hampir satu tahun sejak awal menjadi Ketua BEM UI. Namun, menjelang aksi putusan MK, ancaman kepada Melki semakin banyak.

Selain Melki, upaya intimidasi juga dialami oleh rekan-rekan sesama BEM dan gerakan mahasiswa maupun gerakan rakyat yang lain. Melki memberikan imbauan kepada rekan-rekannya yang kritis melawan untuk lebih berhati-hati.

Sampai saat ini, Ketua BEM UI ini mendapatkan laporan dari rekan-rekannya yang diintimidasi seperti dirinya. Adapun, bentuk intimidasi beragam, seperti diikuti hingga ke kamar kosan, diikuti hingga ke kampus, atau setiap hari ditelpon aparat keamanan dimintai keterangan terkait agenda rapat, konsolidasi, dan gerakan selanjutnya.

"’Bisa kamu redam atau kalo ga bisa kamu redam kamu mau saya tangkap’, itu beberapa perkataan dan tidak hanya gerakan mahasiswa, tapi gerakan buruh juga seperti itu," kata Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang.

RACHEL FARAHDIBA R  | RICKY JULIANSYAH | TIKA AYU

Pilihan Editor: Ganjar Usung Government SUper Apps untuk Pelayanan Publik: Pemerintah Nggak Boleh Baperan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Persatuan Indonesia

10 jam lalu

Bamsoet Ajak Seluruh Elemen Bangsa Perkuat Persatuan Indonesia

Bambang Soesatyo mengingatkan dalam waktu sekitar lima bulan ke depan, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada rangkaian momentum konstitusional.


Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

2 hari lalu

Calon presiden Anies Baswedan menyapa lawannya Ganjar Pranowo, sementara calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berjabat tangan dengan Mahfud MD, dalam debat capres kelima di Jakarta Convention Center di Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. REUTERS/Willy Kurniawan
Kegiatan Setelah Kalah Pilpres: Anies Jeda Politik, Mahfud Md Kembali ke Kampus, Ganjar Aktif Lagi di Kagama

Anies Baswedan mengatakan bakal jeda sebentar dari urusan politik setelah Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) dibubarkan.


Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

3 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Ketua MK Pertanyakan Perbedaan Tanda Tangan di Dokumen Pemohon Sengketa Pemilu

Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan ada tanda tangan berbeda dalam dokumen permohonan caln anggota DPD Riau.


Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyapa warga saat kampanye terbuka di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024). Zulkifli Hasan mengajak seluruh simpatisan dan masyarakat untuk memberikan suaranya untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Hasrul Said
Gugat Hasil Pemilu ke MK, Caleg PAN Soroti Oligarki Partainya

Caleg petahana DPR RI dari PAN, Sungkono, menyoroti oligarki dalam tubuh partainya lewat permohonan sengketa pileg.


Saat Anwar Usman Digantikan Guntur Hamzah di Sidang MK

3 hari lalu

Hakim Konstitusi Anwar Usman menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Saat Anwar Usman Digantikan Guntur Hamzah di Sidang MK

Hakim MK Anwar Usman digantikan Guntur Hamzah dalam sidang sengketa pileg di panel tiga, karena melibatkan perkara Partai Solidaritas Indonesia.


Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Capres nomor urut satu Anies Baswedan (kanan) menyampaikan pendapat disaksikan capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo saat adu gagasan dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.  ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?


Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

3 hari lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kans Gabung di Kabinet Prabowo-Gibran: Anies Tak Mau Berandai-andai, Ganjar Sebut Lebih Baik di Luar

Anies tidak mau berandai-andai. Sedangkan Ganjar menyebutnya lebih baik di luar kabinet Prabowo-Gibran. Apa alasannya?


5 Fakta Manuver Partai Politik Pasca Putusan MK: Dukung Pemerintahan Prabowo hingga Masih Mengambang

3 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
5 Fakta Manuver Partai Politik Pasca Putusan MK: Dukung Pemerintahan Prabowo hingga Masih Mengambang

Pasca Putusan MK, Sekjen PKS menyebut, PKS ingin berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia setelah dua periode atau 10 tahun berada di luar pemerintahan.


Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Gabung KIM, Pengamat: Hormati Suara Rakyat yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

3 hari lalu

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Ray Rangkuti memaparkan materi dalam diskusi bertajuk Menilai Kinerja KPU dalam Kasus Partai Prima di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 7 Maret 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA
Minta Parpol Pendukung Anies dan Ganjar Tak Gabung KIM, Pengamat: Hormati Suara Rakyat yang Tak Pilih Prabowo-Gibran

Ray Rangkuti menyinggung partai non-koalisi KIM yang hendak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. Hal itu dianggap tidak menghormati rakyat


Rilis Kajian soal Demokrasi Otoriter, BEM UI: Peringatan bagi Pemerintah, Hentikan Sikap Niretika dan Nepotisme

3 hari lalu

Ketua BEM UI Verrel Uziel menyampaikan pandangan terkait pesan kebangsaan guru besar UI di pelataran gedung rektorat UI, Depok, Jumat, 2 Februari 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Rilis Kajian soal Demokrasi Otoriter, BEM UI: Peringatan bagi Pemerintah, Hentikan Sikap Niretika dan Nepotisme

Kajian BEM UI menyinggung penetapan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran sebagai langkah menuju iklim demokrasi otoriter