Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo Siap Hadapi Pertanyaan Soal Wadas, Kendeng, dan Korupsi e-KTP

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo foto bersama saat menghadiri peresmian Grand Lauching Official Merchandise Ganjar-Mahfud di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Selain untuk memfasilitasi pendukungnya, Ganjar harap penjualan merchandise dapat membantu menggalang dana untuk kebutuhan kampanye di pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo foto bersama saat menghadiri peresmian Grand Lauching Official Merchandise Ganjar-Mahfud di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023. Selain untuk memfasilitasi pendukungnya, Ganjar harap penjualan merchandise dapat membantu menggalang dana untuk kebutuhan kampanye di pemilu 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo sudah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan soal sejumlah kasus yang dianggap melibatkan dirinya dalam debat capres malam ini, Selasa, 12 Desember 2023. Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Cyril Raoul Hakim, menyatakan pihaknya sudah mengantongi jawaban jika masalah-masalah tersebut dipertanyakan. 

“Pada prinsipnya, dalam kasus-kasus tersebut banyak unsur politisnya,” kata Cyril seperti dikutip Koran Tempo pada Selasa, 12 Desember 2023. “Contohnya, Wadas bukan proyek provinsi, justru Gubernur (Jawa Tengah) yang memitigasi akhirnya. Soal e-KTP, (Ganjar) tidak terbukti sampai sekarang.”

Menghadapi debat perdana Pilpres 2024 pada malam nanti, Ganjar disebut rutin berdiskusi dengan sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung di TPN. Selain berdikusi dengan calon wakil presiden Mahfud Md yang merupakan pakar hukum, Ganjar juga berdiskusi dengan mantan Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto; sosiolog Roby Muhammad; mantan juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Pribowo; dan mantan Komisioner Komnas HAM yang juga sekarang menjadi Direktur Juru Kampanye Ganjar-Mahfud, Mohammad Choirul Anam. 

Sementara itu, Choirul Anam tidak berkata banyak saat dikonfirmasi soal persiapan Ganjar Pranowo dalam menghadapi pertanyaan soal dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Wadas dan Kendeng. “Fokus visi dan misi kami,” kata Choirul saat dihubungi, hari ini. 

3 kasus yang disebut melibatkan Ganjar

Konflik agraria di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, terjadi setelah sejumlah warga kampung itu menolak penambangan batu andesit. Batuan tersebut akan digunakan untuk membangun Bendungan Bener yang merupakan Proyek Strategis Nasional pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. 

Penolakan ini sempat memicu kekerasan terhadap warga Wadas. Aparat kepolisian bersenjata lengkap menyerbu desa tersebut pada Februari 2022 lalu. Mereka yang awalnya bertujuan untuk mengawal pengukuran tanah lantas melakukan penangkapan terhadap puluhan warga yang melakukan penolakan. Ganjar hingga Jokowi pun disebut harus bertanggungjawab atas kejadian ini.

Sementara itu, konflik agraria di Kendeng berhubungan dengan penolakan warga atas pembanguna dan pengopreasian prabik semen milik PT Semen Indonesia di sana. 

Ganjar juga kerap dituding menerima aliran dana kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Ganjar merupakan mantan Anggota Komisi II DPR RI saat proyek tersebut berjalan. Meskipun demikian, dalam persidangan Ganjar disebut tak menerima uang itu dan malah mengembalikannya. 

Tema debat malam ini

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat capres dan cawapres perdana pada malam ini, Selasa, 12 Desember 2023. Mereka rencananya menggelar debat sebanyak lima kali sebelum hari pencoblosan pada 14 Februari 2023.

Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, debat pertama dilakukan oleh capres dan sesi kedua akan diikuti cawapres. Selanjutnya, debat ketiga diikuti capres dan jatah debat keempat bakal diberikan kepada cawapres. Terakhir, debat kelima akan ditutup oleh capres. 

Hasyim menuturkan tema debat capres malam ini akan berhubungan dengan hukum, hak asasi manusia, demokrasi dan pemerintahan.

“Debat pertama meliputi, pemerintahan, hukum, hak asasi manusia atau HAM, penguatan demokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan kerukunan warga,” katanya di kantor KPU, pada Rabu, 6 Desember 2023.

Ganjar Pranowo akan beradu gagasan dengan dua calon presiden lainnya pada malam ini. Kedua calon tersebut adalah Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto  yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka. 

ADIL AL HASAN | KORAN TEMPO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

33 menit lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

1 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

2 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai melakukan kunjungan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024. Foto Sekretariat Presiden
Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.


Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

7 jam lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, Bakal Capres Ganjar Pranowo, dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima bibit Mari Sejahterahkan Petani (MSP) di Rakernas IV PDIP. Dok. PDIP
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.


Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

7 jam lalu

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto didampingi Wakil Menteri Perdagangan dan Dirjen Bea Cukai mengumumkan bahwa Jokowi telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan tentang perizinan impor menjadi Permendag Nomor 8 tahun 2024 yang memberikan relaksasi untuk beberapa barang bawaan dari luar negeri. Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, 17 Mei 2024. TEMPO/Ilona
Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?


Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

8 jam lalu

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.


Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

8 jam lalu

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat (tengah) memberikan keterangan saat konferensi pers soal Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-5 di DPP PDIP, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Rakernas PDIP yang digelar pada 24-26 Mei ini, Djarot mengatakan tidak mengundang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin karenanya keduanya sedang sibuk dan menyibukan diri. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Reaksi Istana hingga KSP Soal PDIP Tak Undang Jokowi dan Ma'ruf Amin ke Rakernas

Ali Ngabalin mengatakan Presiden Jokowi disibukkan dengan seabrek jadwal.


Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

15 jam lalu

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas memimpin rapat kerja pembahasan RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.


Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

16 jam lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.