Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soal Ade Armando, Massa Ancam Propagandakan PSI Partai Terlarang di Yogyakarta

image-gnews
Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Kelompok massa yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendesak Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersikap tegas pada kadernya, Ade Armando.

Pasalnya, Ade Armando dinilai telah menghina Yogyakarta melalui unggahan di media sosialnya. Ade dinilai menyinggung dinasti di Yogyakarta serta soal pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tak melalui sistem pemilu.

PSI harus segera bersikap tegas soal Ade Armando, tidak bisa lepas tangan begitu saja karena dia adalah kader dan caleg PSI,” kata Widihasto, Koordinator Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan, saat berdemonstrasi di kantor PSI DIY, Senin, 4 Desember 2023.

Widihasto menuturkan pihak kepolisian juga perlu segera menangkap pegiat media sosial tersebut karena terindikasi telah menyebarluaskan kabar bohong yang tidak sesuai dengan fakta hukum terkait kesejarahan Yogyakarta.

“Kami memberi waktu PSI bersikap soal Ade Armando dalam waktu 2x 24 jam sejak aksi ini digelar,” kata dia.

“Jika aspirasi kami di Yogya tidak dilakukan, kami siap propagandakan bahwa PSI harus hilang dari Yogyakarta. Kami juga siap propagandakan PSI sebagai partai terlarang, tidak ada tempat bagi PSI di Yogyakarta kalau PSI tak bersikap soal Ade Armando,” ujar Widihasto.

Widihasto dalam orasinya juga menambahkan, apa yang dilakukan Ade Armando adalah blunder terburuk. Sehingga sampai harus menyinggung Yogyakarta yang sudah berjalan dengan tradisinya dan diakui masyarakat.

“Ade Armando sebagai kader PSI sudah menginjak harga diri Yogya, dia seperti menggali kuburnya sendiri dengan ucapannya soal dinasti di Yogyakarta dalam tahun politik ini,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Widihasto, kemarahan warga di Yogya soal ucapan Ade Armando bisa berbuntut panjang. Seperti pernah dialami Partai Demokrat yang di masa silam tidak mendukung pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur secara penetapan melalui Undang-Undang Keistimewaan DIY yang disahkan pada 2012 silam.

“Apakah PSI akan rela jika kemudian baliho-baliho besarnya hilang dari Yogyakarta akibat tak bersikap soal Ade Armando?” kata dia.

Calon legislatif PSI Yogyakarta Kuss Indarto yang turut menemui massa aksi di kantor PSI DIY menuturkan, partainya menghormati dan menghargai keistimewaan Yogyakarta.

“Namun soal adanya rencana pencabutan baliho-baliho PSI di Yogyakarta itu kami serahkan pada pihak berwajib, karena ada aturannya sendiri,” kata dia.

Ade Armando menyinggung dinasti di Yogyakarta pasca bergulirnya aksi aliansi mahasiswa di Yogyakarta pada 29 November 2023 yang mengkritik politik dinasti Presiden Joko Widodo bersama putranya Gibran Rakabuming Raka dalam pemilu presiden 2024.

Dalam unggahan videonya di media sosial yang diketahui telah dihapus itu, Ade menyatakan yang harus dilawan pertama para mahasiswa di Yogyakarta adalah Yogyakarta itu sendiri. Karena menerapkan sistem dinasti dalam menentukan gubernurnya yang tak melalui pemilihan umum.

Pilihan Editor: Jokowi Pertanyakan Kepentingan Agus Rahardjo Singgung soal Intervensi KPK

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

12 jam lalu

Logo Partai Golkar
Pilkada 2024, Golkar DIY Jaring 39 Bakal Calon Kepala Daerah

Partai Golkar DIY telah merampungkan penjaringan bakal calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 di lima kabupaten/kota


Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

1 hari lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Respons Ketua DPW PSI Jawa Tengah soal Mosi Tidak Percaya dari 25 DPD

Disebutkan 25 DPD PSI di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya kepada DPW PSI Jawa Tengah. Begini respons ketua DPW PSI.


25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

1 hari lalu

Sejumlah kader, pimpinan dan pengurus DPD PSI dari beberapa daerah di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPW PSI Jawa Tengah yang diketuai oleh Antonius Yogo Prabowo, di Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
25 DPD PSI di Jawa Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya, Desak DPP Copot Ketua DPW

25 DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dari sejumlah kota/kabupaten di Jawa Tengah melayangkan mosi tidak percaya terhadap DPW PSI Jawa Tengah


Jajal Dua Jenis Paket Wisata Naik Kano Susuri Hutan Mangrove Bantul Yogyakarta

2 hari lalu

Spot wisata Kano Maritim Mangrove Baros di Bantul Yogyakarta. Dok. Pemda DIY
Jajal Dua Jenis Paket Wisata Naik Kano Susuri Hutan Mangrove Bantul Yogyakarta

Wisatawan diajak menjelajahi ekosistem sepanjang Sungai Winongo hingga muara Pantai Baros Samas Bantul yang kaya keanekaragaman hayati.


Cari Lobster di Pantai Gunungkidul, Warga Asal Lampung Jatuh ke Jurang dan Tewas

2 hari lalu

Proses evakuasi korban jatuh ke jurang di tebing Pantai Ngluwo Gunungkidul, Ahad, 28 April 2024 (Dok. Istimewa)
Cari Lobster di Pantai Gunungkidul, Warga Asal Lampung Jatuh ke Jurang dan Tewas

Masyarakat dan wisatawan diimbau berhati-hati ketika beraktivitas di sekitar tebing pantai Gunungkidul yang memiliki tebing curam.


Jogja Art Books Festival 2024 Dipusatkan di Kampoeng Mataraman Yogyakarta

2 hari lalu

Kampoeng Mataraman Yogyakarta. Dok. Istimewa
Jogja Art Books Festival 2024 Dipusatkan di Kampoeng Mataraman Yogyakarta

JAB Fest tahun ini kami mengusung delapan program untuk mempertemukan seni dengan literasi, digelar di Kampoeng Mataraman Yogyakarta.


PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), yang mengatur soal batas usia capres-cawapres. TEMPO/Joseph
PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.


PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

2 hari lalu

Gedung Mahkamah Konstitusi. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.


MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

2 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI


Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

3 hari lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberi keterangan di kediaman Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih, Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Rabu, 10 April 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Gerindra Tegaskan Penyusunan Kabinet Prabowo Belum Dimulai

Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi.