Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jadi Jurkam Ganjar-Mahfud, Choirul Anam Sebut Akan Sosialisasikan Hukum dan HAM ke Masyarakat

Reporter

image-gnews
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/Amston Probel
Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/Amston Probel
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam, bergabung di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sebagai Direktur Juru Kampanye.

Choirul mengatakan akan mengkampanyekan bagian penting, yaitu soal hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Choirul, pihaknya akan menjelaskan kepada masyarakat betapa pentingnya sosok bersih, berani, dan kredibel sekaligus menguasai detail persoalan, tindakan, dan program. 

“Sehingga masyarakat mendapatkan jaminan bahwa visi-misi (Ganjar-Mahfud) itu berjalan dengan baik,” kata Choirul melalui aplikasi perpesanan, Selasa, 28 November 2023. 

Dalam konteks pemberantasan korupsi dan keadilan, Choirul mengklaim Mahfud memiliki kredibilitas dan kapasitas. Selain itu dia menilai Mahfud memiliki keberanian untuk mendobrak pemenuhan hak sosial budaya, beasiswa, lapangan pekerjaan, perempuan anak, dapat diselenggarakan dengan maksimal.

Saat membaca visi-misi ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, Choirul mengklaim apa yang ditawarkan pasangan Ganjar-Mahfud lebih mencerminkan kepentingan rakyat. Dia menyebut terutama soal aksesibilitas untuk menikmati Hak Asasi Manusia, hak-hak ekonomi, sosial, budaya.

“Dengan satu desa satu puskesmas, keluarga yang menjadi pokok saran ekonomi sosial itu menonjol,” kata Choirul.  

Aksesibilitas menurut Choirul penting karena dalam perjalanan kekuasaan selama ini jarang dipikirkan. Menurut dia, pemerintah hadir seolah menjadi orang baik dengan memberikan bantuan, padahal pokok persoalannya hak masyarakat harus dibuka untuk mendapatkan akses itu.

‘Saya mendapatkan nilai baik dan menonjok di visi misi Ganjar-Mahfud,” kata dia. 

Selain hak sipil politik, dalam pidato deklarasi Mahfud Md., sebagai calon wakil presiden, menurut Choirul akan memberikan ruang dan kapasitas yang lebih besar untuk memastikan keadilan di Indonesia berdiri.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Khususnya pembasmian korupsi, itu yang membuat saya membaca visi misinya itu lebih cenderung memilih Ganjar-Mahfud,” kata dia.

Choirul menilai ada satu pemahaman yang menarik dari pasangan Ganjar-Mahfud, terutama pemberantasan korupsi, memastikan keadilan, dan prosedur itu juga sekaligus juga hak sosial dan budaya untuk masyarakat. Dia menyebut kalau bisa memberantas korupsi, akan banyak uang yang diselamatkan. Oleh karena itu, akan membuka ruang dan kesempatan bagi Indonesia untuk dapat pendidikan gratis, bagi mahasiswa ada kesempatan beasiswa ke luar negeri.

“Kalau kita berhasil memberantas korupsi semaksimal mungkin dari akar-akarnya,” kata Choirul. 

Selain itu, Choirul mengatakan kedekatan dengan calon wakil presiden Mahfud Md., yang dikenal keberaniannya dalam menegakkan hukum menjadi alasan dirinya bergabung menjadi tim sukses. 

“Kedua orang (Ganjar-Mahfud) ini memiliki kelebihan masing-masing yang dilektakkan untuk mendukung demokrasi hukum dan HAm menjadi lebih baik,” kata Choirul. 

Choirul mengatakan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok yang memiliki kemampuan komunikasi dengan masyarakat secara baik dan berani melakukan terobosan dalam pelayanan publik. Mahfud Md., kata Choirul, dikenal sebagai keberanian menerobos kemacetan dalam memastikan keadilan dan proses hukum yang berjalan.  

“Itu yang membuat saya bergabung di TPN untuk menjadi tim sukses Ganjar-Mahfud,” kata dia. 

Pilihan Editor: Choirul Anam Jadi Direktur Juru Kampanye Ganjar-Mahfud: Visi Misi Paslon Lebih Mewakili Kepentingan Rakyat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

9 jam lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bergandengan tangan dengan Presiden PKS Sohibul Iman (kiri) dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri setelah melakukan pertemuan di DPP PKS, Jakarta, Senin, 30 Juli 2018. Pertemuan tersebut untuk membahas hasil dari penyampaian Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional yang menunjuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019 serta Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan ustad Abdul Somad sebagai cawapres. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Partai di Luar KIM Gabung Koalisi Prabowo, Gerindra Sebut Tak Pernah Punya Masalah dengan PKS

Politikus Gerindra mengatakan belum ada komunikasi langsung dari PKS untuk bergabung dengan koalisi Prabowo.


Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

1 hari lalu

Massa pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden 01 Anies - Muhaimin saat melaksanakan shalat dzuhur saat menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 22 April 2024. Dalam aksinya massa menuntut Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres 2024 dengan adil. Aksi ini merupakan respons masyarakat terhadap kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024. TEMPO/Subekti.
Pakar Ulas Sengketa Pilpres: MK Seharusnya Tidak Berhukum secara Kaku

Ahli Konstitusi UII Yogyakarta, Ni'matul Huda, menilai putusan MK mengenai sengketa pilpres dihasilkan dari pendekatan formal legalistik yang kaku.


DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (Kanan) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (tengah), August Melasz memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

1 hari lalu

Ketua Panitia Nasional Musra Indonesia atau Musyawarah Rakyat Indonesia, Panel Barus (dua dari kiri) menjelaskan rencana pelaksanaan musra, di Kota Solo, Sabtu, 16 Juli 2022. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.


DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.


Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

1 hari lalu

Massa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi bersama Desa Jilid III di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 31 Januari 2024. Dalam aksi tersebut mereka menuntut DPR RI untuk mengesahkan revisi UU Desa yang diantara tuntutannya ialah penambahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.


Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

1 hari lalu

Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan (tengah) berjabat tangan dengan warga seusai melaksanakan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat, 2 Desember 2022. Kunjungan Anies Baswedan bersama sejumlah pengurus Partai NasDem di Aceh untuk menjalin silaturahmi dengan Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud, para ulama, tokoh adat serta para pendukungnya. ANTARA/Ampelsa
Menang Telak di Aceh saat Pilpres 2024, Anies: Terima Kasih Orang-orang Pemberani

Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Aceh karena telah memberi dukungan di Pilpres 2024.


CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

2 hari lalu

Baliho sosialisasi visi dan misi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 yang terpasang di kawasan Kuningan, Jakarta, Senin, Selasa, 9 Januari 2024. Baliho sosialisasi tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat agar mengetahui visi dan misi ketiga paslon capres-cawapres 2024 serta mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
CekFakta #258 Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024

Toxic Positivity; Energi Positif yang Palsu selama Pilpres 2024


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 hari lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

2 hari lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Baswedan Disebut Berencana Hidupkan Kembali Acara Desak Anies

Anies Baswedan akan tetap berkegiatan mengunjungi masyarakat meski Pilpres telah usai.