TEMPO.CO, Jakarta - Istana menanggapi kritik calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo soal penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, dan sesuai konstitusi semua warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
“Pemerintah tidak pandang bulu,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Kompleks Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 24 November 2023.
Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 soal penegakan hukum era Jokowi di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November 2023. Hal itu tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal syarat batas usia minimum capres-cawapres.
Dalam Pilpres 2024, Ganjar berpasangan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kepolisian dan kejaksaan namun juga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung yang berdiri independen diluar kendali eksekutif.
Baru-baru ini penegakan hukum di era Jokowi kembali menjadi sorotan setelah Ketua KPK Firli Bahuri dijadikan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli menjadi petinggi KPK pertama yang terlilit kasus hukum.
Pengacara Firli, Ian Iskandar, dalam keterangan yang dikutip Koran Tempo di Edisi Jumat, 24 November 2023, mengatakan penetapan tersangka terhadap kliennya terkesan dipaksakan. “Kami tidak terima. Penetapan itu tidak objektif,” katanya.
Jokowi tak banyak bicara saat diminta komentar soal penetapan Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan oleh Polda Metro Jaya. "Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum," kata Jokowi di sela-sela kunjungannya di Kabupaten Biak Numfor, Papua, Kamis, 23 November 2023.
Dalam keterangan pers di Istana pada Jumat, Ari Dwipayana merujuk lagi pada pernyataan Jokowi di Papua kemarin. “Seperti ditegaskan bapak presiden, proses hukum sedang berjalan,” katanya.
Istana mengatakan surat Keputusan Presiden (Keppres) penggantian Firli dan penunjukan ketua lembaga anti-rasuah secara sementara oleh Jokowi sudah disiapkan. Keppres sesuai dengan UU KPK no.19 tahun 2019 dan UU no.10 tahun 2015.
Kepala Staf Presiden Moeldoko sebelumnya juga menanggapi kritik yang disampaikan Ganjar. Moeldoko mengklaim urusan politik, hukum dan keamanan (polhukam) cukup bagus di era Jokowi. “Bidang korupsi ada peningkatan sedikit. Tapi, secara keseluruhan, sektor Polhukam itu cukup bagus posisinya. Kan ada surveinya. Penilaiannya, survei yg mengatakan itu,” kata eks Panglima TNI di kantor KSP pada Senin, 20 November 2023. Ia tak merinci survei yang dimaksudnya.
Selain soal MK, Ganjar juga pernah menyampaikan kritik ihwal penegakan hukum dan berdemokrasi di Indonesia. Salah satunya dalam pidatonya di pengundian nomor urut paslon Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa malam, 14 November 2023. Menurut Ganjar ada kekhawatiran atas demokrasi yang terus tergerus, itu yang tengah disuarakan jurnalis, aktivis, dan mahasiswa. "Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Itu kewajiban kita bapak-ibu, untuk menjaga," katanya.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pasangan Ganjar, Mahfud Md, merupakan orang yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Partai Dasco mengusung Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Putra Sulung Jokowi. "Karena di situ juga kita lihat ada penanggung jawab soal hukum sebagai cawapres Pak Ganjar," ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Karena itu, Dasco mengatakan pihaknya tak mengetahui evaluasi itu berasal dari Ganjar pribadi atau tim. "Saya tidak tahu apakah evaluasi internal itu pribadi atau tim," kata Dasco.
Pilihan Editor: Prabowo Minta Maaf Gibran Batal Hadir Dialog Publik PP Muhammadiyah: Setiap Diajak Dialog Pasti Mau
