Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md Akan Hadiri Dialog Terbuka bersama PP Muhammdiyah di UMJ Pagi Ini

image-gnews
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD (kanan) berbincang dengan audiens saat acara kongkow bareng di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2023. Kongkow bareng sejumlah budayawan, komedian, dan anak muda tersebut sembari mendiskusikan tentang perkembangan industri kreatif dan kesenian, serta isu-isu terkini di lingkup masyarakat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD (kanan) berbincang dengan audiens saat acara kongkow bareng di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Senin, 23 Oktober 2023. Kongkow bareng sejumlah budayawan, komedian, dan anak muda tersebut sembari mendiskusikan tentang perkembangan industri kreatif dan kesenian, serta isu-isu terkini di lingkup masyarakat. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud Md dijadwalkan akan menghadiri uji publik dan dialog terbuka di Gedung Cendekia Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Kamis pagi, 23 November 2023 pukul 09.00 WIB. Program bertajuk Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa ini digagas oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk melakukan uji publik terhadap tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berlaga di pemilihan umum atau pemilu 2024.

Sebelumnya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan ia berharap siapa saja yang menang atau yang kalah memahaminya sebagai kontestasi. "Maka, masing-masing bacapres-cawapres diharapkan dapat berkontestasi secara elegan dan konstitusional," kata Haedar di UMS pada Sabtu, 11 November 2023.

Oleh karena itu, Muhammadiyah secara khusus akan menggelar uji publik untuk tiga bacapres dan bacawapres pada 21-23 November 2023 di tiga Kampus Muhammadiyah, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan mengundang pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Universitas Muhammadiyah Surakarta menghadirkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta di Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan menghadirkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Uji publik merupakan langkah elegan Muhammadiyah setelah beberapa kali Pemilu tidak boleh lagi ada politik perpecahan atau 'beli kucing dalam karung' walaupun 'karungnya bolong'," ujar Haedar.

Haedar berharap para bacapres-bacawapres dan timnya legowo dengan skema uji publik tersebut. Sebab, kata dia, Muhammadiyah tidak memihak khusus kepada pasangan mana pun. Hal itu menjadi garis organisasi yang tidak boleh ditawar. "Politik kita harus semakin cerdas, semakin objektif, maka uji publik itu harus dimanfaatkan," ujar Haedar.

Anies-Muhaimin Telah Diuji Kemarin

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama dalam uji publik dan dialog terbuka yang digagas PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Rabu, 23 November 2023. Dalam dialog itu, calon presiden Anies Baswedan mengatakan bakal menggratiskan pajak bumi dan bangunan (PBB) pada semua sekolah swasta mulai jenjang TK/SD/SMP/SMA hingga perguruan tinggi di Indonesia. Menurut dia, itu merupakan cara negara untuk membalas kebaikan pada sekolah dan  kampus swasta.

"Banyak sekolah dan perguruan swasta mahal karena mereka harus mengakuisisi tanah, harus beli tanah dan tanah jadi komponen mahal sekolah swasta. Dan yang membuat biaya paling mahal pendidikan swasta adalah komponennya adalah tanah," ujar Anies menanggapi pertanyaan yang dilontarkan oleh Rektor UMS Sofyan Anif selaku panelis dalam acara itu.

Untuk itu, Anies menyatakan ke depan sekolah swasta harus dibebaskan PPB atas tanah mereka atau 0 persen. “Kalau sekolah-sekolah swasta tidak dibebani biaya tanah sejak awal, maka SPP pendidikan swasta yang dirasakan keluarga Indonesia bisa hilang. Tentunya akan mengurangi beban keluarga Indonesia," kata dia. 

Tak cukup hanya untuk sekolah atau kampus, menurut Anies, kebijakan PBB gratis itu bakal diterapkan untuk bidang yang sifatnya sosial, seperti rumah sakit. "Termasuk rumah sakit yang sifatnya sosial, PBB juga gratis atau 0 persen," ujarnya.

Pilihan Editor: Andika Perkasa Sebut TPN Ganjar-Mahfud Buka Posko Aduan di Tiap Daerah

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

23 jam lalu

Sejumlah wartawan melakukan teatrikal menggunakan miniatur televisi saat aksi unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Penyiaran di Depan Gedung DPRD Kota Malang, Malang, Jawa Timur, Jumat 17 Mei 2024. Wartawan yang tergabung dalam organisasi Pewarta Foto Indonesia (PFI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di daerah tersebut menggelar aksi untuk menolak pasal-pasal dalam RUU penyiaran yang dinilai berpotensi mengalangi tugas jurnalistik dan kebebasan pers. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya
3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.


RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?


Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

2 hari lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas saat kunjungi kantor Tempo di Palmerah Barat, Jakarta, Kamis, 25 Januari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Surati Jokowi Soal Pansel KPK, Muhammadiyah Sebut Istana Belum Respons

PP Muhammadiyah belum mendapatkan balasan surat dari Jomowi soal usulan mereka mengenai pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK.


Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memimpin rapat kerja dengan Mendikbudristek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2022, serta persiapan pelaksanaan program kerja tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.


Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

3 hari lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Greenpeace Kritik Rencana Bahlil Bagi-bagi Izin Tambang ke Ormas

Greenpeace Indonesia mengkritik rencana Menteri Bahlil Lahadilia bagi-bagi izin tambang ke Ormas keagamaan.


Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

3 hari lalu

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. TEMPO/Defara
Bahlil akan Bagi Izin Tambang untuk Ormas, Bagaimana Sikap Muhammadiyah?

Menteri Bahlil berencana akan bagi-bagi izin usaha pertambangan (IUP) untuk Ormas. Bagaimana sikap Muhammadiyah?


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 hari lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

3 hari lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

4 hari lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.