TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi dukungan ribuan kepala desa ke Prabowo-Gibran. Ia berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat memastikan apakah dukungan tersebut termasuk pelanggaran atau tidak.
"Kita serahkan ke Bawaslu. Apakah itu diperbolehkan atau tidak," kata dia sat ditemui di Gedung Nusantara, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin, 20 November 2023.
Pada Ahad, 19 November 2023, ribuan kepala desa menggelar Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Minggu, 19 November 2023. Acara itu dibuat untuk mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Peserta acara itu berasal dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).
Turut hadir pula DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara.
Desa Bersatu mengatakan mencari sosok pemimpin yang peduli dengan desa. Sebab itu, pihaknya menyebutkan beberapa poin yang diharapkan bisa diakomodir oleh capres-cawapres.
“Pertama reformasi tata kelola desa, dana desa Rp 5 miliar pertahun bersifat afirmatif, evaluasi pendamping desa, memperbaiki kesejahtwraan kepala desa, perangkat desa dan seluruh organisasi yang mendukung. Kami juga minta peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah poin-poin itu kelihatannya Prabowo-Gibran,” kata Koordinator Nasional Desa Bersatu Asri Anas di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Minggu, 19 November 2023.
Dalam silaturahmi nasional itu, Desa Bersatu menghadirkan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka.
Pilihan Editor: Pemilu 2024, Mendes Abdul Halim Iskandar Ingatkan Bahaya Tidak Netralnya Perangkat Desa
