TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara ihwal kritik Calon Presiden Ganjar Pranowo atas penegakan hukum di Indonesia. Capres PDIP itu memberikan skor 5 dari 10 ihwal penegakan hukum era Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Dasco mengatakan, calon wakil presiden pendamping Ganjar, menurut Dasco, justru merupakan orang yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum.
"Karena di situ juga kita lihat ada penanggung jawab soal hukum sebagai cawapres Pak Ganjar," ucap Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023.
Karena itu, Dasco mengatakan pihaknya tak mengetahui evaluasi itu berasal dari Ganjar pribadi atau tim. "Saya tidak tahu apakah evaluasi internal itu pribadi atau tim," ucap Dasco.
Dalam Pilpres 2024, Ganjar akan berpasangan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan atau Menkopolhukam Mahfud Md. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan kepolisian dan kejaksaan namun juga Komisi Pemberantasan Korupsi dan Mahkamah Agung yang berdiri independen diluar kendali eksekutif.
Kendati begitu, Dasco mengatakan pihaknya menganggap ucapan Ganjar merupakan evaluasi atas penegakan hukum, yang bisa jadi berdasarkan evaluasi internal. "Saya pikir apa yang disampaikan Pak Ganjar itu adalah evaluasi," kata Dasco.
Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai penegakan hukum era Jokowi berskor 5 dari 10 di Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu, 18 November 2023. Hal itu tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ihwal syarat batas usia minimum capres-cawapres.
Tak hanya itu, Ganjar juga pernah menyampaikan kritik ihwal penegakan hukum dan berdemokrasi di Indonesia. Salah satunya dalam pidatonya di pengundian nomor urut paslon Capres-Cawapres di Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada Selasa malam, 14 November 2023.
Menurut Ganjar ada kekhawatiran atas demokrasi yang terus tergerus, itu yang tengah disuarakan jurnalis, aktivis, dan mahasiswa. "Dan semuanya sedang menyuarakan kegelisahan itu. Itu kewajiban kita bapak-ibu untuk menjaga," tutur dia.
Ganjar menjelaskan bahwa demokrasi harus benar-benar dipastikan berjalan dengan baik. "Harus kita pastikan demokrasi bisa baik, meski sekarang belum baik-baik saja," ujar dia.
Ganjar mengatakan bahwa proses demokrasi di Indonesia kerap berjalan baik, tapi kadang berliku. "Kalau bentuknya dipaksakan, ia akan tetap mencari jalannya sampai tiba muara. Itulah demokrasi yang hari ini kita hidupkan," ujar dia.
HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Ganjar Akan Pastikan ke Hasto soal Tekanan yang Diterima Timnya Jelang Pilpres 2024
