Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Top Nasional: BPK Diduga Minta Setoran Rp 2 M per Kabupaten di Papua Barat, Denny soal Harun Masiku, Minim Pengusaha di Timnas AMIN

Reporter

image-gnews
Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini Jumat 17 November 2023 di antaranya KPK menyita uang Rp 1,8 miliar dari OTT Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso yang diduga untuk mengkondisikan temuan BPK di Pemkab Sorong. Kemudian, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mengatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sudah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku. Berikut ringkasannya:


1. Di Papua Barat, BPK Diduga Meminta Setoran Rp 2 Miliar per Kabupaten untuk Jatah Atas dan Bawah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan terhadap Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso dan beberapa orang lainnya pada Minggu, 12 November 2023. Dari hasil operasi senyap itu, KPK menetapkan enam tersangka.

Mereka adalah Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat, Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing, Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa, dan tim pemeriksa BPK David Patasaung. “Tim KPK juga mengamankan barang bukti uang senilai Rp 1,8 miliar dan jam tangan merek Rolex,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa, 14 November 2023.

KPK menjelaskan pemberian uang itu untuk mengkondisikan temuan BPK di Pemkab Sorong. Menurut sumber Tempo, tak hanya Sorong yang menyetor kepada BPK. Kepala Sub Auditorat II BPK Perwakilan Papua Barat Abu Hanifa dan Ketua Tim pada Sub Auditorat II David Patasaung berkoordinasi terkait dengan rencana pengambilan uang dari beberapa kabupaten di Provinsi Papua Barat pada sekitar Juli 2023. Daerah itu di antaranya Kabupaten Tambrauw, Maybrath, Sorong Selatan, dan Teluk Bintuni.

Abu menginfokan bahwa Kabupaten Maybrat telah memberikan sebagian uang tersebut. Pengambilan uang rencananya dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan PDTT Belanja setelah Agustus 2023. Untuk nominalnya direncanakan sebesar Rp 2 miliar per daerah. Duit itu untuk dibagi antara jatah ‘atas’ merujuk BPK pusat dan ‘bawah’ untuk Kepala Perwakilan, Abu, dan David.
Artikel selengkapnya


2. Denny Indrayana Sebut Harun Masiku Akan Segera Ditangkap, Seret Nama Jokowi

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, mengatakan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri sudah menandatangani surat penangkapan Harun Masiku. Politikus PDIP itu merupakan buronan dalam kasus suap terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan.

"Jika tidak ada perubahan skenario, dalam waktu dekat, Harun Masiku akan ditangkap. Firli Bahuri, yang sedang sibuk berakrobat menghindar jadi tersangka kasus pemerasan SYL (Syahrul Yasin Limpo), sudah mengeluarkan surat penangkapan," tulis Denny di akun media sosialnya, Kamis, 16 November 2023. Denny telah mengizinkan Tempo mengutip unggahannya tersebut. 

Denny mengaitkan kasus Harun dengan Firli, yang juga diperiksa dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Firli disebut-sebut memeras Yasin dalam pengusutan kasus gratifikasi di Kementan.

Denny sebut Harun sudah terlacak sejak lama

Menurut Denny Indrayana keberadaan Harun sebenarnya sudah terlacak sejak lama. Denny mengaku mendapatkan informasi bahwa KPK sudah mengetahui keberadaan Harun sejak lama. Informasi tersebut, menurut Denny, dia dapatkan ketika mengobrol santai dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Jimly Asshiddiqqie pada 5 Agustus lalu.

Dalam unggahan bertajuk "Penangkapan Harun Masiku, Mengharu-Merah Nasibmu" tersebut, Denny pun menceritakan alasan kenapa KPK belum menangkap Harun.  Dia menilai, belakangan ini kasus hukum hanya menjadi alat tawar-menawar dalam politik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Hukum hanya alat permainan dan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Untuk menyerang lawan dan menyandera kawan," tulis Denny. "Artinya, jika ada kasus yang diangkat, dapat diduga itu serangan kepada lawan politik."
Artikel selengkapnya


3. Minim Pengusaha di Timnas AMIN, Ini Kata Sudirman Said

Co Capten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN, Sudirman Said, menanggapi soal minimnya sosok berlatar belakang pengusaha di tim tersebut.  Dia menyatakan semua yang berada di tim tersebut adalah pengusaha. 

Sudirman Said mengatakan bahwa dirinya dan jajaran di dalam tim tersebut adalah pengusaha. Hanya saja, kata Sudirman, pihaknya bukan pengusaha dalam artian seseorang yang memiliki bisnis besar, tetapi pengusaha dalam artian orang-orang yang mencoba memenangkan pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar. 

"(Tim) Sebelah kan pengusaha. Ini (Timnas AMIN) semuanya para pengusaha. Berusaha supaya pak Anies menang," kata Sudirman sembari tertawa saat konferensi pers di Sekretariat Timnas AMIN, Kamis, 16 November 2023.  

Sudirman Said mengakui pihaknya memang tidak memiliki tokoh pengusaha yang menonjol. Kendati begitu kata Sudirman hal tersebut bukan masalah.

"Peran pendanaan itu tadi paling besar datang dari masyarakat dari rakyat," kata dia. 

Setidaknya terdapat tiga pengusaha dalam daftar Timnas AMIN yang diumumkan pada Selasa lalu 14 November 2023. Mereka adalah Thomas Trikasih Lembong, Novita Dewi dan Leontinus Alpha Edison
Artikel selengkapnya


Pilihan Editor: Kajari Bondowoso Terjerat OTT KPK, Kejagung Sebut Bakal Tindak Tegas yang Terlibat Korupsi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

24 menit lalu

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej saat menjadi saksi ahli dari Prabowo-Gibran pada sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon Anies - Muhaimin dan Ganjar-Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 4 April 2024. Kasus hukum di KPK dianggap membuat Eddy tak bisa menjadi saksi ahli yang diajukan pihak Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam sidang perselisihan hasil pemilu ini. TEMPO/Subekti.
KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.


KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

53 menit lalu

Ilustrasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. Dok.TEMPO/Eko Siswono Toyudho
KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.


Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

4 jam lalu

Mahfud MD di UII Yogyakarta Selasa (30/4). Dok.istimewa.
Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.


Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

5 jam lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.


Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

5 jam lalu

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) palsu berlogo dan berstempel KPK tentang penyidikan atas pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana korupsi di Boyolali Jawa Tengah./Dok. KPK
Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.


KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

6 jam lalu

Penyidik KPK membawa sebuah koper usai menggeledah gedung Sekretariat Jenderal DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. KPK melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mengumpulkan barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pada rumah jabatan anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas


Surya Paloh Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Ini Kata Anies

8 jam lalu

Mantan capres nomor urut 01 di pilpres 2024 Anies Baswedan usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Surya Paloh Tak Hadiri Pembubaran Timnas Amin, Ini Kata Anies

Mantan capres nomor urut 01 Anies Baswedan menanggapi absennya Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dalam acara pembubaran Timnas Amin.


KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

8 jam lalu

Polisi bersenjata berjaga saat penyidik KPK melakukan penggeledahan gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.


Timnas Amin Resmi Bubar, Cak Imin: Spirit Perubahan Terus Menyala

9 jam lalu

Mantan paslon nomor urut 01 di pilpres 2024, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (tengah), usai halal bihalal dan pembubaran Timnas AMIN di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa, 30 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Timnas Amin Resmi Bubar, Cak Imin: Spirit Perubahan Terus Menyala

Timnas Amin resmi bubar hari ini. Cak Imin menyoroti soal spirit perubahan.


KPK Geledah Kantor Setjen DPR

9 jam lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 24 April 2024. KPK mengirimkan kembali surat pemanggilan kepada Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (Gus Muhdlor), yang telah ditetapkan sebagai tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik menjalani pemeriksaan pada hari Jumat, 3 Mei 2024 mendatang, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.