TEMPO.CO, Jakarta - PP Muhammadiyah dan SETARA Institute mendesak mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mundur dari hakim konstitusi. Desakan ini buntut Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang memutuskan Anwar Usman terbukti melanggar kode etik berat dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023 dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK.
SETARA Institute
Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan pelanggaran berat Anwar Usman membuktikan putusan tentang syarat capres dan cawapres tidak diputus demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Tapi demi kepentingan memupuk kuasa," kata Ismail seperti dilansir dari Tempo, Rabu, 8 November 2023.
Ismail mengatakan, secara moral dan politik, putusan MK kehilangan legitimasi. Sekelompok kepentingan mengorkestrasi MK untuk memuluskan Gibran mengikuti kandidasi Pilpres dengan memblokir kehendak demokrasi dan konstitusi. "Demokrasi telah menjelma menjadi vetokrasi," kata Ismail.
Putusan MKMK, menurut Ismail, tetap kontributif menjaga integritas kelembagaan MK, sekalipun gagal memulihkan kematian demokrasi yang diproduksi melalui Putusan 90/PUU-XXI/2023. "Putusan MKMK menjadi opium dan obat penawar sesaat atas amarah publik yang kecewa dan marah," kata Ismail.
PP Muhammadiyah
Sebelumnya, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo juga mendesak Anwar Usman agar mundur dari hakim konstitusi.
“Kami menuntut Anwar Usman mengundurkan diri dari jabatan Hakim MK demi menjaga marwah, martabat dan kewibawaan MK serta mengembalikan kepercayaan publik kepada MK,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangan tertulis, Selasa, 7 November 2023.
Bahkan Trisno menilai Anwar Usman seharusnya diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi oleh MKMK.
Alasannya, kata Trisno, MKMK sudah menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik hakim saat memutuskan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres
Pemberhentian Anwar Usman dengan tidak hormat, menurut Trisno, bisa dilakukan mengacu ke Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.
Karena MKMK hanya memberhentikan Anwar Usman dari kursi Ketua MK, tapi tidak memecatnya sebagai hakim konstitusi, maka PP Muhammadiyah mendesak ipar Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu mundur.
Sebelumnya, MKMK menyatakan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Atas pelanggaran berat itu, MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK.
"(Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan MKMK di Gedung I MK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023.
"Kita memerlukan kepastian yang adil, untuk tidak menimbulkan masalah yang berakibat pada proses pemilu yang tidak adil, proses pemilu yang terpercaya, untuk itu kami memutuskan (Anwar Usman) diberhentikan dari ketua," ujarnya.
BAGUS PRIBADI | HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Dampak Putusan MKMK Atas Pencalonan Gibran, Denny Indrayana: Pengaruhi Legitimasi
