Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nusron Wahid Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Apa Hubungan dengan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur?

image-gnews
Nusron Wahid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nusron Wahid menjabat sebagai Korbid Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.
Nusron Wahid saat menghadiri pengumuman kepengurusan baru Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 22 Januari 2018. Nusron Wahid menjabat sebagai Korbid Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan di Partai Golkar. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran resmi mengumumkan susunan pengurus dan anggota tim sukses pasangan calon tersebut pada Senin, 6 November 2023. Nama-nama itu disampaikan oleh politikus Golkar sekaligus Sekretaris TKN Nusron Wahid. 

Nusron Wahid menyebutkan, susunan pengurus dan anggota TKN Prabowo-Gibran tercatat memiliki 272 nama. Di antara ratusan nama itu terdapat sosok menteri aktif, politikus, purnawirawan TNI dan Polri, tokoh agama, pengusaha, dan profesional.

Profil Nusron Wahid 

Nusron Wahid merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Periode 2019-2024. Dilansir dari laman resmi DPR RI, Nusron lahir di Kudus pada 10 Desember 1973. Ia mengenyam pendidikan dasarnya MI Miftahul Thalibin Kudus pada 1989–1995. Lalu melanjutkan pendidikan di MTS Qudsiyyah Kudus pada 1987.

Nusron juga menyelesaikan pendidikanya di MA Qudsiyyah Kauman Kudus pada 1990-1993. Setelah lulus, Nusron mengambil gelar sarjananya di jurusan Ilmu Budaya di Universitas Indonesia. Di jenjang S2, Nusron menyebrang ke jurusan Ekonomi di Universitas Pertanian Bogor. Nusron menyelesaikan studinya pada 2011.

Ia dikenal aktif dan memegang jabatan strategis di berbagai organisasi. Seperti menjabat Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Ketua Yayasan Mata Air, dan Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Nusron juga menjadi Ketua Suara Mahasiswa UI, Ketua Lembaga Kajian SDM PUNU Jakarta, dan Ketua Lembaga Kajian SDM PCNU Depok. 

Teranyar, Nusron dilantik sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2022-2027. Keputusan itu dibacakan oleh Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf berdasarkan Keputusan PBNU nomor 01/A.2.04/01/2022 tentang pengesahan susunan PBNU masa khidmat 2022-2027.

Dilansir dari partaigolkar.com, Nusron juga sempat menjabat sebagai pengurus PB PBSI, Presidium Pusat Analisis Ketahanan Kepatriotan, dan Peneliti Lembaga Studi Mahasiswa Prasetya UI. Ia juga dipercaya menjadi Staf Ahli Kementerian BUMN dan Staf Ahli Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Kemudian diangkat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) periode 2014-2019.

Nusron juga pernah bekerja sebagai pengajar di Universitas Indonesia selama setahun. Lalu bekerja sebagai Wartawan Bisnis Indonesia, Peneliti Lembaga Pratana Pembangunan VI dan Konsultan Peneliti PT Arzka Dian Kobar.

Setelahnya, Nusron bermanuver ke dunia politik. Ia berkecimpung di Partai Golongan Karya atau Golkar dengan No. Anggota 302. Ia memulai karir politiknya sebagai Koordinator Bidang Agama DPP Partai Golkar pada 2004-2009.

Tak berapa lama, Nusron memberanikan diri maju di Pemilu 2009-2014. Ia maju dari fraksi Golkar mewakili Jawa Tengah, terutama Kudus. Kala itu, Nusron memperoleh dukungan dari 13.157 suara, sehingga ditempatkan di Komisi VI DPR RI.

Di komisi ini, ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan Standardisasi Nasional. Nusron juga kerap mengkritik kebijakan privatisasi dan restrukturisasi BUMN.

Tak cukup sekali, Nusron kembali maju di Pemilu 2009-2014. Nasrun pun melenggang di Senayan melalui Partai Golongan Karya dapil Jawa Tengah 2 yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara dan Demak.

Nusron Wahid terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024. Dikutip dari jariungu.com, ia berhasil memperoleh 122.571 suara melalui Partai Golkar dapil Jawa Tengah 2 yang meliputi Kabupaten Kudus, Jepara dan Demak.

Tak selalu moncer, karir Nusron sempat karam pada Pemilu 2014. Dirinya dipecat lantaran tidak memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang diusung partainya. Ia pun dipecat sebagai kader Golkar pada 24 Juni 2014.

Nusron juga tersandung kasus dugaan suap serangan fajar bersama kolega partainya Bowo Sidik. Nusron dituduh sebagai dalang atas 400 ribu amplop yang dibagikan saat hari pencoblosan pemilu 2019. Selain itu, Nusron sempat menjadi pusat perhatian usai menasehati Ahok agar minta maaf ke publik usai menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51.

Berdasarkan data LHKPN 2022, Nusron memiliki kekayaan total mencapai Rp 14,8 miliar. Harta kekayaan itu terbagi beberapa aset seperti tanah dan bangunan, alat transportasi, serta uang kas.

Menurut laporan yang sama, Nusron memiliki 4 mobil di dalam garasinya. Mobil tersebut adalah Toyota Alphard Minibus Tahun 2017 seharga Rp 1 miliar, Toyota Innova Tahun 2019 senilai Rp 350 juta, Honda Hr-V Ru1 1.5 E Cvt Tahun 2015 Rp 150 juta, dan Toyota Kijang Innova Minibus Tahun 2014 seharga Rp 295 juta.

Merujuk nama belakangnya 'Wahid', Nusron tidak memiliki aliran darah dengan keluarga besar Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Hal ini disampaikan adik Gus Dur, Lily Chodijah Wahid dan Putra KH Wahid Hasyim, KH Sholahuddin Wahid yang menegaskan, Nusron Wahid bukanlah bagian dari keluarga besar Hadratus Syekh KH Hasyim Asyari atau Wahid Hasyim.

Kendati demikian, Nusron Wahid adalah anak ideologinya Gus Dur. Nusron mengaku pertama kali bertemu dengan Gus Dur pada Mei 1986 dalam sebuah pengajian. Dari situlah ia mulai berguru pada Gus Dur dan sering menyembangi setelah pulang kuliah.

Dalam akun medsos pribadinya @NusronWahid pernah mengunggah pertemuan pertamanya dengan Gus Dur: "Sy pertama kali ketemu dan salaman Gus Dur bulan Mei 1986, dlm pengajian Haul KHR Asnawi Kudus, salah satu pendiri NU. Sejak 1993 sy hampir setiap hari bisa berguru langsung dg Gus Dur. Sehabis kuliah nongkrong di PBNU ingin salaman dan tanya segala hal."

KHUMAR MAHENDRA  I  M ROSSENO AJI  I  SDA

Pilihan Editor: Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Resmi Diumumkan, Begini Susunannya

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

33 menit lalu

Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Kata Pakar Soal Kaitan Keputusan Ganjar Jadi Oposisi dengan Sikap PDIP

Pakar menilai sikap oposisi Ganjar akan bermakna bila PDIP juga mengambil jalan yang sama.


Golkar Sumut: 234 Orang Daftar Jadi Calon Kepala Daerah, 44 Kantongi Surat Penugasan dari DPP

2 jam lalu

Ketua DPD Partai Golkar Sumut Musa Rajekshah di acara halalbihalal DPD Partai Golkar Sumut mengaku siap maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumut mendatang, Sabtu, 27 April 2024. TEMPO/Mei Leandha
Golkar Sumut: 234 Orang Daftar Jadi Calon Kepala Daerah, 44 Kantongi Surat Penugasan dari DPP

Golkar Sumut telah menerima ratusan pendaftar untuk diusung dalam Pilkada 2024.


PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

3 jam lalu

PKS Buka Peluang Usung Musa Rajekshah di Pilkada Sumut

PKS tengah mendatangi tokoh-tokoh potensial yang punya peluang untuk diusung di Pilkada Sumut.


Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

4 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.


Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

7 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pro-Kontra Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

ICW khawatir wacana penambahan nomenklatur kementerian membuat kabinet Prabowo menjadi sangat gemuk.


Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

15 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, menerima ucapan selamat dari Menteri Pertahanan AS, Lloyd J. Austin III, pada Rabu, 24 April 2024, setelah penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum. Foto: Tim Media Prabowo
Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.


Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

18 jam lalu

Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai acara halalbihalal dan pembubaran Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Ragam Reaksi terhadap Deklarasi Ganjar Jadi Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pakar politik menilai deklarasi Ganjar yang akan jadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa saja mewakili sikap PDIP.


Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

18 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Fakta-fakta PDIP Ajukan Gugatan KPU ke PTUN

PDIP mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU melakukan perbuatan melawan hukum.


Sinyal Awal PDIP Diprediksi Bakal Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

20 jam lalu

Ekspresi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato politik dalam perayaan HUT ke-51 PDI Perjuangan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2024. Megawati berpesan kepada para kadernya di HUT PDIP ke-51 supaya memperkuat akar rumput sebab itu kekuatan nyata dari partai yang dekat dengan wong cilik. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sinyal Awal PDIP Diprediksi Bakal Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PDIP disebut bakal menentukan sikap politiknya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada Rakernas: Koalisi atau oposisi.


Saat Gibran Terkejut Ditanya Soal Ganjar Jadi Oposisi Prabowo: Oh Ya, Ya Udah Enggak Apa-apa

21 jam lalu

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan pernyataan dalam wawancara doorstop dengan awak media di Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 6 Mei 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Saat Gibran Terkejut Ditanya Soal Ganjar Jadi Oposisi Prabowo: Oh Ya, Ya Udah Enggak Apa-apa

Gibran tampak terkejut saat ditanya soal sikap Ganjar yang menyatakan akan menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo.