TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro, mengatakan pemilihan umum (pemilu) ramah hak asasi manusia (ham) adalah kesiapan negara menyediakan sarana prasarana, prosedur, dan fasilitas yang dapat digunakan warga negara. Menurut Atnike, fasilitas itu harus bisa diakses setiap warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih pada pemilu 2024 ini dan seterusnya.
"Negara harus memfasilitasi akses bagi warga di wilayah-wilayah terpencil untuk mengikuti pemilihan," kata Atnike kepada Tempo, di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Oktober 2023.
Atnike menyatakan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis dan ekonomi-sosial yang beragam. Banyak wilayah dapat diakses dengan transportasi. Tapi ada yang menggunakan transportasi laut demi mengikuti kontestasi pemilu.
Menurut Atnike, ada wilayah yang berada di daerah terpencil, jauh dari jalan raya serta kota-kota besar. "Negara harus memfasilitasi itu sehingga proses pemilihan dilakukan bahkan di wilayah-wilayah terpencil," tutur Atnike, seusai diskusi potensi kematian petugas KPPS di Pemilu 2024.
Dia mengatakan hak-hak penyelenggara pemilu harus terlindungi. Baik kesehatan maupun keselamatan. "Sehingga tak hanya proses pemilu berjalan lancar, tapi semua orang dapat melakukannya dengan aman," ujar Atnike.
Dia menjelaskan, pemilu adalah pesta demokrasi yang memberikan ruang kepada warga negara supaya pelaksanaan atau pemenuhan hak politik warga terpenuhi. "Baik memilih atau dipilih," tutur Atnike.
Pemilu harus memastikan bahwa setiap orang, tutur dia, dapat berpartisipasi secara subtantif. Pilihan itu untuk mengusung seseorang sebagai anggota legislatif, eksekutif. "Baik di tingkat pusat atau daerah," ucap Atnike.
Dalam dikusi tersebut, diikuti Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari; Deputi Bidang Teknis Bawaslu La Bayoni; Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Sumarjaya; Koordinator Asisten Onbudsman RI Nugroho Andriyanto; serta Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Abdul Gaffar Karim.
Pilihan Editor: Komnas HAM: Negara Harus Fasilitasi Pemilu untuk Diakses Semua Warga
