TEMPO.CO, Makassar - Menteri Sosial Tri Rismaharini memaparkan 3 program yang telah dilaksanakan Indonesia untuk menciptakan inklusi bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan Risma saat membuka Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 atau The ASEAN High Level Forum (AHLF) on Enabling Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2025 yang digelar di Makassar pada hari ini, Selasa, 10 Oktober 2023.
Risma menjelaskan keempat program itu berada di bidang pendidikan, bidang kewirausahaan, perlindungan sosial dan juga pemenuhan nutrisi. Di bidang pendidikan, Risma menyatakan Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam satu dekade terakhir, terutama pasca disahkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada 2016.
Dia memaparkan, Indonesia telah menerapkan sistem pendidikan inklusif sehingga anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk bersekolah di sekolah reguler.
"Jumlah sekolah inklusif di Indonesia meningkat secara signifikan, yaitu dari 3.610 pada tahun 2015 menjadi 28.778 pada tahun 2020," kata Risma dalam pidatonya.
Meningkatkan kewirausahaan para penyandang disabilitas
Di bidang ketenagakerjaan, Risma menyatakan bahwa Indonesia telah membentuk Unit Layanan Disabilitas yang menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan jaringan kerja bagi penyandang disabilitas usia produktif. Dia juga menyatakan bahwa Indonesia memiliki pendidikan kewirausahaan di sekolah bagi siswa penyandang disabilitas.
"Tujuan kami adalah membekali mereka dengan keterampilan yang akan berkontribusi pada perekonomian bangsa," ujarnya.
Mantan Wali Kota Surabaya itu pun mencontohkan Kementerian Sosial memilki pusat pelatihan Sentra Wijaya di Makassar. Menurut pusat pelatihan ini telah membuahkan beragam produk mulai dari alat bantu bagi penyandang disabilitas hingga produk-produk seni. Ada juga program pemberian bantuan permodalan bagi penyandang disabilitas untuk membuka usaha seperti toko kelontong, penjualan pulsa, jahit menjahit dam lain sebagainya.
Program pengembangan perekonomian itu juga dijalankan Indonesia di tingkat sekolah. Menurut Risma, pada level ini peran guru sangat penting untuk mengembangkan kewirausahaan siswa penyandang disabilitas sesuai minatnya masing-masing.
"Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa anak-anak penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan yang akan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi di masa depan," kata Risma.
Selain itu, Risma juga menyatakan bahwa pemerintah telah memasukkan para penyandang disabilitas ke dalam program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA. Dengan program ini, menurut dia, telah mengubah paradigma intervensi
karena menempatkan penyandang disabilitas bukan sebagai orang yang harus dibantu namun sebagai manusia potensial yang mampu mandiri.
Selanjutnya, berikan perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan makanan
