Di bidang perlindungan sosial, Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan Indonesia telah melaksanakan program pemberian bantuan sosial kepada penyandang disabilitas secara masif, khususnya saat pandemi Covid-19. Risma menyatakan Pandemi Covid-19 membuat para penyandang disabilitas memiliki kerentanan ganda. Tak hanya mengatasi masalah karena disabilitas, mereka juga harus menghadapi situasi ekonomi yang sulit.
Program bantuan sosial tersebut, menurut Risma, bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran mereka dan melindungi mereka dari guncangan sosial ekonomi. Bantuan perlindungan sosial diberikan dalam bentuk program subsidi, jaminan kesehatan dan pekerjaan, program jaminan sosial untuk mengurangi risiko kecacatan, dukungan keuangan mikro bagi Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), Bantuan Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan program pemenuhan kebutuhan makanan untuk penyandang disabilitas tunggal.
Berikan bantuan pemenuhan kebutuhan makanan
Terakhir, Risma menyatakan pihaknya akan meneruskan program pemunuhan kebutuhan makanan untuk penyandang disabilitas yang telah mereka jalankan pada 2022. Program ini, menurut Risma, menyasar 33.774 penerima di seluruh Indonesia.
Dalam program ini, para penyandang disabilitas tunggal akan mendapatkan bantuan makanan sebanyak dua kali sehari. Mereka yang menerima bantuan ini adalah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Ajakan untuk terus berkomitmen mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP ini menyatakan berbagai program tersebut merupakan bagian dari implementasi komitmen yang tertuang dalam the ASEAN Enabling Masterplan beyond 2025. Risma mengajak semua perwakilan negara yang hadir untuk berkomitmen mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh penyandang disabilitas.
"Inilah saatnya untuk meningkatkan upaya kita dan mengambil langkah-langkah afirmatif dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas," kata Risma.
"Kita perlu bekerja lebih keras untuk menerapkan desain yang dapat diakses di semua ruang publik, peningkatan kapasitas bagi pemangku kepentingan di semua sektor, dan kampanye regional untuk meningkatkan kesadaran tentang disabilitas," lanjutnya.
Forum Tingkat Tinggi ASEAN tentang Pembangunan Inklusif Disabilitas dan Kemitraan Pasca Tahun 2025 yang dibuka Menteri Sosial Tri Rismaharini ini akan digelar hingga Kamis, 12 Oktober 2023. Forum ini diikuti oleh Menteri dan Pejabat Senior ASEAN yang bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial dan pembangunan di badan sektoral terkait, entitas terafiliasi ASEAN dan mitra. Selain itu ada juga delegasi dari beberapa negara selain negara ASEAN seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris.
