TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolres Seruyan dan Kapolda Kalimantan Tengah. Desakan ini buntut konflik yang menewaskan satu warga pada Sabtu, 7 Oktober 2023.
Dia mengatakan tidak hanya penembak yang salah, tetapi juga komandan pengawas mereka. "Karena itu, evaluasi ya pencobotan Kapolsek Seruyan dan Kapolda Kalteng menjadi penting," ujar dia, Senin, 9 Oktober 2023.
Pencopotan itu, kata dia, penting untuk menjaga independensi pemeriksaan. Seperti kasus Sambo, kata Isnur, para pejabat yang terlibat pun dicopot kemudian diperiksa. "Jadi ini bukan cuma etik ya, atau pelanggaran prosedur, tapi ini pidana karena membunuh orang," ujarnya.
Isnur mengatakan seluruh komandan polisi setempat harus dicopot demi pemeriksaan. Mereka, kata dia, termasuk Komandan Brimob, Kapolres, dan Kapolda. "Harus dicopot semua dulu dan diganti oleh yang lain, lalu diperiksa di Mabes," ucapnya.
Tanpa komando, menurut Isnur, mustahil anak buah berani membawa peluru tajam. Jika itu terjadi, dia mengatakan berarti komandan tak becus menjaga anak buahnya. "Berarti ini ada komando yang nggak jalan. Pertanyaannya, di siapa komando yang nggak jalan ini?" ujarnya.
Polisi, kata dia, tak memahami fungsi mereka sebagai pelayan masyarakat. Dia mengatakan polisi justru melihat masyarakat sebagai musuh. "Target yang harus dilumpuhkan sejak awal, target yang akan menghambat indeks kerja mereka untuk menjaga investasi," ujar dia.
Dia mengatakan polisi tak memahami hukum perdata antara perusahaan dan masyarakat yang diserobot lahannya. "Kalau kita dengar instruksinya itu kan tembak di kepala. Itu kan memang secara instruksi di atas salah," ucap Isnur
Sebelumnya, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya 20 orang warga mengalami kriminalisasi dan tiga orang tertembak, dua diantaranya kritis serta satu orang tewas di tempat. Gijik (35), warga Bangkal, merupakan korban yang tewas akibat peluru tajam.
Peristiwa itu terjadi saat warga Bangkal melangsungkan aksi damai untuk menuntut tanah plasma mereka dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada I atau PT HMBP I, Sabtu, 7 Oktober 2023
Pilihan Editor: YLBHI Sebut Jokowi Legalkan Centengisasi soal Dugaan Polisi Dukung Perusahaan di Konflik Seruyan
