TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menilai tak ada masalah apa-apa dalam penggarapan Rempang Eco-City, Batam, meskipun proyek strategis nasional itu terus mendapatkan penolakan dari warga Pulau Rempang dan sekitarnya. Ia mengatakan akan terus ke lapangan untuk menyelesaikan masalah ini.
“Jadi enggak ada isu apa-apa kok, jadi tinggal komunikasi ke rakyat aja yang harus baik,” kata Bahlil saat ditemui di Istana Merdeka pada Kamis, 5 Oktober 2023.
Pemerintah akan mengembangkan Pulau Rempang menjadi Rempang Eco City, sebuah kawasan industri, perdagangan, hingga pariwisata terintegrasi. Pengembangan Rempang Eco City diluncurkan di Kemenko Perekonomian pada 12 April 2023. PT Makmur Elok Graha atau MEG menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp 381 triliun hingga 2080 mendatang.
Proyek itu tidak berjalan mulus. Masyarakat adat menolak direlokasi. Bentrok pun terjadi pada 7 September 2023 ketika aparat gabungan masuk perkampungan untuk memasang patok tata batas lahan. Kerusuhan kembali terjadi ketika masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.
Bahlil, mengatakan, tidak ada tenggat tertentu dalam menyelesaikan konflik Rempang. “Lebih cepat lebih baik,” katanya.
Bahlil sempat menyatakan tak ada relokasi, tapi hanya pergeseran
Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan tak ada penggusuran dalam proyek itu. Dia menyebut masyarakat Pulau Rempang hanya akan digeser tempat tinggalnya ke wilayah Tanjung Banon.
Di titik relokasi itu, pemerintah menjanjikan kompensasi berupa tanah 500 meter persegi, rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta. Kemudian, uang saku senilai Rp 1,2 juta per kepala dan uang sewa rumah sebesar Rp 1,2 juta selama masa tunggu konstruksi hunian baru di Tanjung Banon.
Meskipun demikian, penolakan terhadap proyek tersebut ternyata meluas. Penolakan tidak hanya datang dari warga kampung tua asli yang terdampak relokasi, namun juga dari nelayan di sekitar pulau-pulau kecil di Rempang. Penolakan dari nelayan baru muncul setelah dilaksanakan konsultasi publik Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) oleh BP Batam pada 30 September 2023 lalu di Kantor Camat Galang, Pulau Rempang, Kota Batam.
Nelayan menilai proyek tahap awal Rempang Eco-city yaitu pabrik kaca dari Cina akan merusak ekosistem laut.
"Sebelumnya kami tidak ada dapat sosialisasi dari rencana pembangunan Rempang Eco-city ini, selama ini yang diributkan soal darat saja," kata Dorman salah seorang nelayan Pulau Mubut, yang berada empat kilometer dari Pulau Rempang, Selasa, 3 Oktober 2023.
Perusahaan kaca yang akan mendirikan pabrik di Pulau Rempang adalah Xinyi Group. Perusahaan ini disebut juga akan memproduksi panel listrik tenaga surya.
