INFO NASIONAL – Keberhasilan Program Kartu Prakerja meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia semakin mendapat pengakuan di dunia internasional. Sejumlah negara siap mereplika program ini untuk diterapkan di negaranya.
Pekan lalu dalam forum Asia-Pacific Social Protection (APSP) Week 2023 di kantor pusat Asian Development Bank (ADB) Manila, Filipina, delegasi Kamboja bertemu Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, dan mengatakan bahwa Program Kartu Prakerja telah direplikasi oleh Negara Angkor Wat tersebut.
“Kami senang karena dari berbagi pengalaman itulah, Pemerintah Kamboja kemudian mendesain program hampir serupa yang akan diterapkan mulai November nanti,” kata Denni di Manila, akhir bulan lalu.
Kamboja pernah studi banding ke kantor Prakerja pada Maret silam. Rombongan yang melakukan peninjauan dari National Social Protection Council (NSPC) beserta perwakilan sejumlah kementerian terkait di negara tersebut.
NSPC yang berada di bawah naungan Kementerian Perekonomian dan Keuangan Kamboja, merupakan lembaga yang berfungsi untuk menetapkan serta mengawasi agenda kebijakan sistem perlindungan sosial kepada masyarakat Kamboja.
Selama bertandang, NSPC mendapat penjelasan komplit dari Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja serta Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K). NSPC juga diajak bertemu dengan tiga mitra Prakerja yakni Bukalapak, OVO, dan Baking World, kemudian berdiskusi bersama 10 alumni pelatihan Prakerja.
Selain bukti nyata Kamboja yang mengadopsi Prakerja, selama ajang APSP di Manila, Prakerja juga mendapat apresiasi dari tokoh yang hadir. Salah satunya, Spesialis Sektor Sosial ADB Amir Jilani yang memuji peran Prakerja sebagai lembaga semi-bansos selama pandemi Covid-19. Selain menyediakan beasiswa pelatihan skill, juga memberikan insentif bantuan sosial senilai Rp 2,4 juta bagi penerima.
“Prakerja benar-benar merupakan program inovatif yang menawarkan banyak pelajaran berharga bagi banyak negara di kawasan kita yang ingin memahami bagaimana menghubungkan bantuan sosial dengan program pasar tenaga kerja bagi pekerja rentan,” kata Amir Jilani.
The Asia-Pacific Social Protection Week (APSP) adalah kegiatan regional mempertemukan para ahli dan praktisi perlindungan sosial, termasuk para pembuat kebijakan di Asia Pasifik. Mereka mendiskusikan tantangan dan peluang terkait kebijakan perlindungan sosial pasca pandemi dan respon terhadap tantangan krisis ke depannya.
Dalam agenda tiga hari APSP 2023 itu dibahas juga berbagai topik seperti kebijakan perlindungan sosial, pembiayaan, data dan bukti, sistem, pelayanan, pasar tenaga kerja, perubahan iklim, inklusi ekonomi, dunia digital, serta isu kesehatan dan kemanusiaan. APSP menyediakan kesempatan bagi para pihak untuk bekerja sama dan berjejaring untuk memperkuat sistem perlindungan sosial di kawasan Asia dan Pasifik.
Di forum yang berlangsung pada 26 hingga 28 September 2023 lalu itu, Deputy Director, Global Cash-Based Transfers Division, World Food Programme (WFP) Cheryl Harrison juga menyoroti peran Prakerja yang berhasil meningkatkan kesetaraan gender. Terlihat dari penerima bantuan perempuan yang mampu meningkatkan pendapatan hingga 33 persen.
“Sangat jelas sekali ketika Anda memberi uang kepada perempuan, dan perempuan mulai mendapatkan kesetaraan ekonomi dengan laki-laki, maka tingkat kemiskinan akan mulai turun dan setiap orang mendapatkan manfaat,” ucap Cheryl.
Maroko Teken Kesepakatan
Selain Kamboja, Program Kartu Prakerja juga dimintai bantuan oleh Maroko. Dua pekan lalu tepatnya 20 September 2023, Kerajaan Maroko meneken Letter of Intent (LoI) dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja terkait upaya pemberantasan buta aksara di negara tersebut.
Penandatanganan ini dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif Prakerja Denni Puspa Purbasari dan Direktur Badan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Kerajaan Maroko (ANLCA), Abdelouadoud Kharbouch, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan.
“PMO Prakerja akan memberikan bantuan teknis kepada ANLCA untuk memberantas buta aksara di Maroko,” tutur Denni. Adapun implementasinya melalui penyusunan kerangka kerja sama yang komprehensif dalam upaya pemberantasan buta aksara dan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning) yang inklusif.
Ketertarikan Maroko terhadap Prakerja sudah menguar sejak penyelenggaraan International Conference on Adult Education (CONFINTEA VII) di Marrakesh, Juni 2022 silam. Ketika itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjabarkan sejumlah keberhasilan Program Kartu Prakerja.
Di situ, komentar positif datang dari CEO AONTAS (Organisasi Pembelajaran Orang Dewasa Nasional Irlandia) Niamh O'Reilly yang menyebut Prakerja telah menjawab tantangan partisipasi pendidikan yang spesifik terhadap kelompok terpinggirkan. Program ini juga menggabungkan tujuan pendidikan, keuangan, dan inklusi sosial tanpa mengorbankan kebebasan individu peserta belajar.
Reaksi Pengamat
Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menilai sudah sewajarnya Prakerja mendapat apresiasi dan ditiru berbagai negara. Menurut dia, kehadiran Prakerja memang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pasalnya, produktivitas dan penguasaan teknologi menjadi faktor utama sulitnya Indonesia menjadi negara maju. Sebab itu, langkah pertama paling penting adalah memperbaiki kualitas pekerja.
“Itu tidak hanya di Indonesia, tetapi umum terjadi di negara berkembang. Secara konsepsi, Prakerja ini telah membuktikan kualitasnya sehingga wajar jika negara lain mencoba untuk mengadopsi. Apalagi eksekusi Prakerja terbukti sangat bagus. Salah satu program yang sejak awal menggunakan pendekatan digital,” tutur Piter.
Piter menambahkan sebenarnya bukan hanya Indonesia yang memiliki program unggulan seperti Prakerja. Filipina punya Alternative Learning System (ALS), sedangkan Singapura mengembangkan Work Study Programme.
Walau demikian, Prakerja dapat dibilang lebih unggul. Faktor paling besar adalah luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih. Sementara Singapura, kata Piter, memiliki luas negara yang sangat kecil, setara dengan salah satu pulau di Kepulauan Seribu. Tantangan yang dihadapi Indonesia tentu jauh lebih kompleks.
“Saya kira negara-negara lain seperti Maroko dan Kamboja, sudah mempertimbangkan berbagai aspek tersebut serta opsinya. Dengan bukti-bukti tersebut, ternyata Prakerja jauh lebih unggul dibanding program serupa dari negara lain,” kata dia. (*)
