TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menyebut usulan Guntur Soekarnoputra agar Presiden Joko Widodo menjadi Ketua Umum PDIP bisa jadi upaya mengunci Jokowi dari godaan pihak lain. "Mungkin pernyataan Guntur itu mesti diletakkan dalam konteks untuk menarik Jokowi sangat jauh ke dalam PDIP," ujar Adi, Senin, 2 Oktober 2023.
Hal itu, kata dia, dilakukan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang menggoda Jokowi untuk mendukung kandidat tertentu pada Pilpres 2024. "Karena belakangan ini sikap politik Jokowi dikait-kaitkan dengan pihak-pihak lain di luar Ganjar Pranowo," ujar dia.
Adi mengatakan usulan itu merupakan upaya untuk mengunci dan menggembok Jokowi supaya tidak ada lagi pihak-pihak yang 'menggoda dan mengajak' seakan-akan Jokowi mendukung yang lain. "Saya kira di situ konteksnya," kata dia.
Adi mengatakan usulan itu merupakan bentuk penghormatan Guntur Soekarnoputra kepada Jokowi. Sebab, menurut dia, Jokowi dinilai menjadi kader terbaik PDIP. "Saya kira itu konteksnya menjadi suatu bentuk penghormatan setinggi-setingginya kepada Pak Jokowi," ujar dia.
Meski begitu, Adi mengatakan penentuan Ketua Umum PDIP akan diputuskan dalam kongres partai. Ketua Umum, kata dia, merupakan hasil musyawarah mufakat seluruh anggota kongres.
"Siapa yang jadi Ketum PDIP tentu hasil musyawarah mufakat semua anggota kongres yang punya hak politik dan hak pilih di PDIP," ujar dia.
Penentuan Ketua Umum PDIP, kata dia, tidak bisa ditentukan oleh satu orang. "Tapi kesepakatan kolektif kolegial untuk memutuskan siapa yang dinilai pantas untuk melanjutkan kepemimpinan di masa yang akan datang," ujar dia.
Adi mengatakan hanya kongres yang bisa memutuskan Ketua Umum PDIP, tidak bisa dilakukan secara pribadi. "Tentu dengan asas musyawarah dan kekeluargaan. Sepertinya begitu tradisi politik di PDIP," ujar dia.
Pilihan Editor: Hasto Tanggapi Usulan Jokowi Jadi Ketua Umum PDIP setelah Pemilu 2024
