TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi usulan Guntur Soekarnoputra untuk menjadikan Joko Widodo atau Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP dan Megawati Soekarnoputeri sebagai Dewan Pembina PDIP setelah Pilpres 2024.
"Ya sebagai gagasan tentu saja kami menerima sebagai masukan, tetapi terkait dengan PDI Perjuangan, skala prioritas memenangkan pemilu," ujar dia saat ditemui usai Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Sabtu, 30 September 2023.
Hasto mengatakan pergantian kepengurusan partai baru akan berlangsung pada Kongres VI pada 2025. Saat ini, kata dia, pihaknya berfokus memenangkan Pemilu 2024.
"Baru pada tahun 2025 akan dilaksanakan kongres partai yang ke-6. Nah di dalam Kongres itu kedaulatan berada di tangan anggota. Itu lembaga pengambil keputusan tertinggi," kata dia.
PDIP, lanjut dia, memiliki tradisi politik arus bawah yang menyengarkan suara seluruh anggota partai. "Karena kongres itu akan diikuti oleh seluruh utusan dari tingkat yang paling bawah," ujar dia.
Pergantian struktur partai, kata dia, baru akan dilakukan setelah Pemilu 2024. "Nanti pada tahun 2025 kita menangkan dulu, dan setelah pemilu dimenangkan oleh dukungan rakyat harus mengawal," kata dia.
Hasto tak mengatakan secara eksplisit apakah pihaknya menginginkan Jokowi tetap berada di jalur politik atau kembali menjadi warga negara biasa di Surakarta. "Ya tentu saja, itu semua kan rakyat yang juga akan melihat bagaimana kesempurnaan dari legasi dari Bapak Presiden Jokowi," kata dia.
Tugas partai, kata Hasto, adalah memberikan dukungan kepada warisan yang dibuat Jokowi. "Sehingga dalam waktu-waktu yang tersisa ke depan, legasi dari Presiden Jokowi dapat ditingkatkan termasuk di dalam mengujungkan hal-hal yang sangat fundamental bagi kedaulatan pangan itu," ujar dia.
HAN REVANDA PUTRA
Pilihan Editor: Survei Indikator: PDIP Masih Dominan Jelang Pemilu 2024, Pengaruh Ketokohan Jokowi