TEMPO.CO, Jakarta - Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai pengakuan Presiden Jokowi yang memegang data internal partai politik dari intelijen merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang.
Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN, Muhamad Haripin mengatakan, dalam UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara disebutkan bahwa hakikat intelijen negara merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional.
"Pernyataan presiden itu tidak seyogyanya dibiarkan begitu saja, memang harus ada tindaklanjutnya terutama dari para aktor pengawas intelijen," kata Haripin dalam webinar yang digelar BRIN berjudul Bahaya Penyalahgunaan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024, Kamis 21 September 2023.
Haripin mengungkapkan, ada risiko bahwa apa yang diungkapkan presiden itu merupakan suatu praktik intelijen politik.
"Menurut pandangan kami bahwa apa yang diungkapkan presiden itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau setidaknya ada indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan," ujar Haripin.
Haripin menjelaskan, dalam UU 17 tahun 2011 disebutkan setiap intelijen memiliki kepentingan yang berbeda-beda, tergantung tugas dan fungsinya.
"Undang-undang itu menjelaskan intelijen itu ada lima fungsi, ya yang disebutkan presiden ada tiga, ketiganya ini punya tugas dan fungsi yang berbeda. BIN mengurusi dalam dan luar negeri, Bais tentang pertahanan atau militer, Baintelkam tentang kepolisian atau penegakkan hukum bersama dengan intelijen kejaksaan," kata Haripin.
"Tapi dalam pernyataan presiden seolah-olah kan semuanya jadi fokus kepada partai politik gitu ya. Nah itu kan tentu nggak nyambung begitu ya," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah memiliki data lengkap soal arah partai politik yang ada di Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi dalam pidatonya.
Jokowi melontarkan itu dihadapan para relawan yang dahulu mendukungnya menjadi presiden untuk mengingatkan agar tidak salah memilih pemimpin pada Pilpres 2024 mendatang.
"Ini saya ulang tapi ini penting, 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau kita terjebak dalam midddle income trap, kepemimpinan itu sangat menentukan," kata Jokowi.
Jokowi mengaku telah memiliki data seluruh partai itu dari intelijen baik dari kepolisian, TNI, maupun BIN.
"Informasi yang saya terima komplit dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada, saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya," kata Jokowi.
Pilihan Editor: Gerindra Ungkap Nama Cawapres Prabowo Bakal Diumumkan Jelang Pendaftaran di KPU
