Presiden mengaku memiliki data intelijen partai politik saat menghadiri Rapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," katanya.
Presiden melontarkan pernyataan tersebut untuk mengingatkan agar tidak salah memilih pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang. Dia menilai tiga pemilu ke depan akan sangat menentukan nasib Indonesia apakah akan menjadi negara maju atau tidak. Dia menyatakan data tersebut dia dapatkan dari dari intelijen baik di kepolisian, TNI maupun BIN.
"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya," kata Jokowi.
Kecaman dari koalisi masyarakat sipil hingga partai politik
Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mengecam tindakan intelijen negara yang menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan. Mereka menilai hal itu sebagai ancaman bagi demokrasi. Koalisi tersebut terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, Centra Initiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute.
"Ini merupakan masalah serius dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Tidak boleh dan tidak bisa dalam negara demokrasi," kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resminya, Sabtu 16 September 2023.
Julius mengatakan, intelijen memang merupakan aktor keamanan yang berfungsi memberikan informasi, terutama kepada Presiden. Namun demikian informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara untuk masalah keamanan nasional, bukan berkaitan dengan masyarakat politik, partai politik dan sebagainya serta juga masyarakat sipil.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim pun mengecam pernyataan Jokowi tersebut. Dia menilai penggunaan intelijen untuk memata-matai partai politik sebagai tindakan yang tak etis.
"Juga berpotensi dan patut diduga melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Hermawi saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 September 2023.
