TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari menilai adanya data intelijen partai politik yang dipegang oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai bagian dari skandal politik. Menurut dia, hal itu bisa mengancam demokrasi.
"Kita bicara di negara demokratis, yang beberapa negara gitu ya biasanya hal-hal segini sudah menjadi skandal politik di publik," kata Tobas, sapaan Taufik, saat dihubungi Senin, 18 September 2023.
Dia menyatakan kepemilikan data seperti itu dapat mengancam demokrasi. Tobas mengatakan presiden memilik tugas menjaga demokrasi berdasarkan konstitusi. Sehingga menurut Tobas, tentu besar harapan presiden bisa mengemban amanah konstitusi tersebut.
"Dengan itu tadi dengan tidak menggunakan data ini data intelijen untuk kepentingan politik. Sekarang lebih kepada Presiden sebenarnya," kata dia.
Jokowi diharapkan mengerti batas kekuasaannya dan tak melakukan penyalahgunaan
Tobas juga mengatakan bahwa presiden merupakan sosok negarawan, dan tentunya negarawan sudah semestinya mengerti batas-batas kekuasaan.
"Kita berharap betul Presiden Jokowi bisa bersikap ke negarawan, jadi kita tunggulah sikap presiden untuk menjadi negarawan untuk tidak intervensi dan menjaga kemandirian partai politik," kata dia.
Dia pun berharap presiden tak menggunakan kekuasaan yang melekat kepadanya secara serampangan.
"Kita tentu tidak berharap datang ke legend ini digunakan untuk kepentingan praktis maka dari itu kemudian presiden mendapatkan data intelijen itu merupakan fakta presiden bisa membatasi dirinya untuk data tersebut," kata dia.
Selanjutnya, pernyataan Jokowi hingga kecaman dari berbagai pihak
