TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan pihaknya telah menurunkan tim dari polisi militer untuk mencegah adanya prajurit yang terlibat dalam konflik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Yudo mengatakan keberadaan anak buahnya di sana hanya untuk membantu aparat kepolisian.
“Polisi Militer (POM) TNI kami turunkan, jangan sampai ada prajurit TNI yang terlibat, mungkin apa namanya provokator, atau mungkin punya lahan-lahan yang tidak sah di sana. Kami beri imbauan,” kata Yudo saat ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.
Yudo menyatakan dirinya akan menerima laporan dari Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Marsekal Muda TNI Agung Handoko soal kinerja tim gabungan di sana.
TNI hanya bantu polisi
Soal keberadaan prajurit TNI saat konflik yang terjadi pada Kamis pekan lalu, Yudo Margono menyatakan bahwa mereka hanya membantu tugas polisi.
“Sudah dari awal kami sampaikan kepada Pangdam maupun Pangarmada, Danlantamal, Danrem di sana, TNI yang di sana (Pulau Rempang) sifatnya perbantuan kepada Polri,” kata dia.
Warga tolak PSN Rempang Eco-City
Bentrokan terjadi antara aparat masyarakat dengan aparat gabungan di Pulau Rempang pada Kamis pekan lalu. Bentrokan terjadi setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam yang dibantu polisi dan sejumlah prajurit dari TNI Angkatan Laut memaksa masuk ke wilayah itu untuk melakukan pengukuran dan pematokan lahan.
Warga menolak pengukuran dan pematokan lahan untuk proyek pembangunan Rempang Eco-City tersebut. Pasalnya, proyek tersebut mengancam keberadaaan sejumlah kampung adat yang sudah eksis di sana sejak sebelum masa kemerdekaan.
Rempang Eco-City sendiri merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek dengan luas sekitar 17.000 hektare itu rencananya akan menjadi menjadi kawasan ekonomi terintegrasi yang menghubungkan sektor industri, jasa dan komersial, residensial/permukiman, agro-pariwisata, dan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT).
Janji Jokowi untuk masyarakat Pulau Rempang
Presiden Jokowi pun sempat menyatakan konflik tersebut tak akan terjadi jika masyarakat diajak berembug soal rencana Rempang Eco City oleh BP Batam.
Jokowi pun menilai masyarakat Pulau Rempang akan menerima proyek tersebut jika telah mengetahui kompensasi yang mereka terima. Menurut dia, pemerintah bersedia memberikan lahan sebesar 500 meter plus bangunan tipe 45 bagi masyarakat terdampak.
"Karena di sana sebenarnya sudah ada kesempatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik. Akhirnya menjadi masalah," kata Jokowi ketika ditemui di sela-sela kunjungannya ke Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa 12 September 2023.
Proyek Rempang Eco-City ini akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG). Perusahaan itu merupakan anak usaha Grup Artha Graha, kelompok usaha yang dibangun Tomy Winata.
