Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Disebut Bisa Saja Gabung ke PDIP, Asalkan...

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat saat menerima kedatangan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menghadiri peluncuran buku Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023. Diketahui, AHY meluncurkan buku bertajuk 'Tetralogi Transformasi AHY: Kumpulan Pemikiran & Gagasan Agus Harimurti Yudhoyono. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua Umum Partai Demokrat saat menerima kedatangan Ketua DPP PDIP Puan Maharani untuk menghadiri peluncuran buku Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023. Diketahui, AHY meluncurkan buku bertajuk 'Tetralogi Transformasi AHY: Kumpulan Pemikiran & Gagasan Agus Harimurti Yudhoyono. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat belum memutuskan arah koalisinya usai resmi keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pengamat politik Ujang Komarudin dan peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai kemungkinan Demokrat bergabung ke PDIP bisa saja terjadi.

Namun syaratnya, kata Ujang, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri perlu bertemu formal terlebih dahulu dan melakukan islah.

Hal senada disampaikan Siti Zuhro. Menurutnya, keputusan partai politik untuk berkoalisi biasanya dilakukan ketika chemistry antara ketua umum masing-masing partai sudah terhubung. Berikut pernyataan Ujang dan Siti Zuhro yang dilansir dari Tempo.

Ujang Komarudin: SBY-Mega harus islah

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin melihat mesti ada pertemuan formal antara SBY dan Mega sebelum Partai Demokrat bisa bergabung dengan poros koalisi PDIP.

Setelahnya, lanjut pengamat politik itu, baru ada peluang Demokrat untuk bisa bergabung dengan PDIP. 

“Kalau ingin bergabung ke PDIP atau Ganjar Pranowo, maka harus dipastikan dulu ada rekonsiliasi ya, ada perbaikan hubungan antara SBY dengan Mega,” kata Ujang kepada Tempo, Ahad, 10 September 2023.

Ujang mengatakan SBY dan Mega harus islah atau bermaaf-maafan untuk memperbaiki hubungan yang retak sejak 2004 sampai saat ini.

“Tapi kalau islahnya tidak ada, kalau pertemuan formalnya tidak ada antara SBY dengan Megawati, ya kelihatannya (Demokrat) akan bergabung ke poros Prabowo Subianto,” kata Ujang.

Siti Zuhro: Ketika chemistry sudah terhubung

Segendang sepenarian dengan Ujang, peneliti Ahli Utama BRIN Siti Zuhro menilai kemungkinan Demokrat bergabung bersama PDIP bisa saja terjadi.

Namun, katanya, keputusan partai politik untuk berkoalisi, biasanya dilakukan ketika chemistry antara ketua umum masing-masing partai sudah terhubung.

"Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara ketua umum tidak baik," ujar Siti Zuhro di Jakarta, Ahad, 10 September 2023.

Siti Zuhro mengatakan, pasti membutuhkan proses untuk melakukan komunikasi politik dan berbagai penyesuaian sehingga relasi kedua partai politik itu membaik.

Siti Zuhro menjelaskan kondisinya akan berbeda apabila Demokrat merapat ke Gerindra, karena tidak terlalu memerlukan waktu yang lama dalam melakukan komunikasi politik dan penyesuaian.

Sebab, kata dia, komunikasi politik Demokrat dan Gerindra yang sudah terjalin dan pengalaman kedua partai yang pernah berkoalisi di Pemilu 2019 lalu.

Selanjutnya: Agenda pertemuan SBY-Mega

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

26 menit lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Iwan Setiawan dan Ketua DPD Partai Golkar Wawan Hikal Kurdi di Sekretariat DPC Partai Gerindra, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 3 Mei 2024. ANTARA/M Fikri Setiawan
Alasan Gerindra Jajaki Koalisi dengan Golkar pada Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dengan perolehan 12 kursi di Pileg, Gerindra bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada 2024 Kabupaten Bogor.


Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

1 jam lalu

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak (kedua kiri) dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono (kedua kanan) saat meninjau tempat kerja di kompleks Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Jumat 15 Februari 2019. ANTARA FOTO/Moch Asim
Menakar Peluang Emil Dardak sebagai Wakil Khofifah Lagi setelah PDIP Merapat

Sebelum PDIP masuk, Khofifah telah lebih dahulu didukung Partai Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN sejak sebelum Pemilu 2024 berlangsung.


Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

2 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club


Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

6 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.


Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

12 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Nasdem, PKS, dan Perindo Jajaki Koalisi pada Pilkada 2024 di Sulsel

Nasdem Sulsel menyatakan komunikasi politik tetap terbuka dengan partai lain guna menghadapi Pilkada 2024.


Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

16 jam lalu

Jokowi hadir di PEVS 2024. (Gooto/Rafif Rahedian)
Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto


Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

17 jam lalu

Prabowo Subianto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokow Widodo. TEMPO
Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.


AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, dalam konferensi pers tentang Keputusan MK terkait Pilpres 2024 di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Defara
AHY Buka Suara Soal Diskusi Pembagian Kursi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Demokrat AHY buka suara soal diskusi mengenai kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun ia tak merinci kapan diskusi itu dilakukan.


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

19 jam lalu

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Rapat tersebut membahas kesiapan infrastuktur dan transportasi mudik Lebaran tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Diusung PDIP jadi Cagub DKI Jakarta, Basuki Hadimuljono: Saya Sudah 70 Tahun..

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku tidak mau masuk bursa Cagub DKI Jakarta karena sudah berusia 70 tahun.